Maigus Nasir Lantik Dua Pejabat Eselon II Pemko Padang, BKPSDM dan BPKAD: 14.095 ASN Dituntut Semakin Profesional
D'On, Padang - Pemerintah Kota Padang kembali melakukan penguatan struktur birokrasi melalui pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dua Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan Pemko Padang. Pelantikan ini tidak sekadar menjadi bagian dari rotasi dan pengisian jabatan strategis, tetapi juga membawa harapan besar terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, profesionalisme aparatur, serta penguatan tata kelola keuangan dan aset daerah.
Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, secara langsung melantik dan mengambil sumpah jabatan kedua pejabat tersebut di Gedung Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Padang, Aie Pacah, Selasa (10/11/2026).
Dua pejabat yang mendapatkan amanah baru tersebut adalah Joni Anwar sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Padang serta Indra Noferi sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang.
Pelantikan tersebut turut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tarmizi Ismail, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi, Plt Asisten Administrasi Umum Feri Mulyani Hamid, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Padang.
Dua Pejabat, Dua Posisi Strategis Penentu Kinerja Pemerintahan
Penempatan kedua pejabat tersebut dinilai memiliki arti penting dalam memperkuat fondasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pasalnya, BKPSDM dan BPKAD merupakan dua perangkat daerah yang memiliki peran sentral dalam mendukung keberhasilan program pembangunan dan pencapaian target pemerintahan.
Joni Anwar dipercaya memimpin BKPSDM Kota Padang setelah sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Dengan pengalaman sebelumnya di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai, Joni Anwar kini menghadapi tanggung jawab baru dalam mengelola sumber daya manusia aparatur Pemko Padang, mulai dari perencanaan kebutuhan pegawai, pengembangan kompetensi, manajemen karier, hingga peningkatan kualitas kinerja ASN.
Sementara itu, Indra Noferi dilantik sebagai Kepala BPKAD Kota Padang. Sebelum mendapatkan amanah tersebut, ia menjabat sebagai Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Padang.
Penugasan Indra Noferi di BPKAD menjadi bagian penting dalam memperkuat pengelolaan keuangan dan aset milik daerah. Lembaga ini memiliki tanggung jawab besar memastikan setiap proses pengelolaan anggaran dan kekayaan daerah berjalan sesuai ketentuan, transparan, tertib administrasi, serta dapat dipertanggungjawabkan.
14.095 ASN Menjadi Tantangan Besar Kepala BKPSDM
Dalam sambutannya, Maigus Nasir menegaskan bahwa pelantikan pejabat merupakan bagian dari langkah strategis Pemerintah Kota Padang untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan melalui penempatan aparatur berdasarkan kompetensi, kapasitas, dan kebutuhan organisasi.
Secara khusus, ia memberikan perhatian terhadap peran BKPSDM sebagai salah satu perangkat daerah yang menjadi tulang punggung pengelolaan aparatur di lingkungan Pemko Padang.
Menurutnya, tantangan pengelolaan ASN ke depan semakin kompleks. Bukan hanya berkaitan dengan administrasi kepegawaian, melainkan juga bagaimana membangun aparatur yang memiliki kompetensi, integritas, disiplin, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan birokrasi.
Maigus mengungkapkan, saat ini jumlah ASN di lingkungan Pemerintah Kota Padang mencapai 14.095 orang. Jumlah tersebut menjadi tanggung jawab besar sekaligus tantangan bagi BKPSDM dalam memastikan seluruh aparatur dapat bekerja secara profesional dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.
"BKPSDM harus menjadi motor penggerak transformasi birokrasi dan pengembangan sumber daya manusia aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Padang. Saat ini jumlah ASN kita sebanyak 14.095 orang. Oleh karena itu, saya meminta Kepala BKPSDM untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan ASN agar lebih profesional dan kompeten," tegas Maigus Nasir.
Ia menekankan, pengelolaan ASN tidak boleh hanya berorientasi pada urusan administratif. Lebih dari itu, diperlukan sistem manajemen kepegawaian yang mampu melahirkan aparatur berkualitas, memiliki kapasitas sesuai bidang tugas, serta mampu menjawab kebutuhan pelayanan publik yang terus berkembang.
Penerapan sistem merit, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, dan manajemen talenta harus menjadi perhatian utama Kepala BKPSDM yang baru.
Sistem merit, misalnya, menjadi instrumen penting untuk memastikan pengelolaan karier ASN dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, potensi, dan kinerja, bukan karena kedekatan ataupun pertimbangan di luar profesionalitas.
Dengan demikian, setiap aparatur memiliki kesempatan berkembang berdasarkan kemampuan dan prestasi kerja, sementara organisasi pemerintahan dapat menempatkan sumber daya manusia secara tepat sesuai kebutuhan.
BPKAD Dituntut Perkuat Transparansi Keuangan dan Penertiban Aset
Selain penguatan kualitas ASN, Maigus Nasir juga memberikan penekanan khusus kepada Kepala BPKAD Kota Padang yang baru.
Menurutnya, pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan. Setiap anggaran yang dikelola harus dipastikan digunakan secara tertib, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif.
Pengelolaan keuangan yang berkualitas bukan semata-mata ditujukan untuk memenuhi kewajiban administrasi maupun mempertahankan capaian opini laporan keuangan. Lebih jauh, setiap rupiah anggaran daerah harus mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
"Target kita bukan hanya mempertahankan opini laporan keuangan yang baik, tetapi juga memastikan bahwa tata kelola keuangan dan aset daerah benar-benar berkualitas dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Kota Padang," ungkapnya.
Penegasan tersebut sekaligus menjadi pesan penting bagi pimpinan BPKAD yang baru agar terus memperkuat sistem pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, hingga pertanggungjawaban keuangan.
Di samping itu, persoalan inventarisasi dan penertiban aset daerah juga menjadi pekerjaan penting yang harus mendapatkan perhatian serius.
Maigus meminta agar kejelasan data, kelengkapan dokumen kepemilikan, serta status hukum setiap aset milik pemerintah daerah terus ditingkatkan. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan seluruh aset tercatat secara akurat, terlindungi secara hukum, dan dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan pembangunan.
Aset daerah merupakan kekayaan publik yang harus dijaga dan dikelola dengan penuh tanggung jawab. Karena itu, penertiban administrasi aset tidak boleh dipandang sebagai pekerjaan rutin semata, tetapi menjadi bagian dari upaya mencegah potensi persoalan hukum dan kerugian daerah.
Integritas dan Profesionalisme Menjadi Kunci
Di hadapan pejabat yang dilantik dan jajaran ASN yang hadir, Maigus Nasir juga mengingatkan bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
Ia menegaskan, kepercayaan yang diberikan harus dibuktikan melalui kinerja, integritas, dan profesionalisme. Setiap pejabat dituntut mampu menerjemahkan kebijakan pemerintah daerah menjadi program kerja yang terukur dan memberikan dampak nyata.
Menurutnya, keberhasilan seorang pejabat tidak cukup hanya dilihat dari kedudukan atau jabatan yang diemban, tetapi harus tercermin melalui kemampuan memimpin organisasi, membangun koordinasi, menyelesaikan persoalan, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik.
Kepala BKPSDM diharapkan mampu membangun sistem pengelolaan aparatur yang semakin modern dan berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sementara Kepala BPKAD dituntut menghadirkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang semakin tertib, transparan, serta akuntabel.
Keduanya memiliki tanggung jawab yang saling melengkapi dalam mendukung terwujudnya pemerintahan daerah yang efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Momentum Memperkuat Birokrasi Menuju Padang yang Lebih Maju
Pelantikan dua pejabat pimpinan tinggi pratama ini menjadi momentum bagi Pemerintah Kota Padang untuk terus memperkuat kualitas birokrasi di tengah tuntutan pemerintahan yang semakin dinamis.
Dengan jumlah ASN mencapai 14.095 orang, tantangan membangun organisasi pemerintahan yang profesional tentu membutuhkan kepemimpinan yang kuat, sistem kerja yang terukur, serta komitmen bersama seluruh perangkat daerah.
Begitu pula dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan penggunaan anggaran harus menjadi prinsip utama agar keuangan daerah benar-benar menjadi instrumen pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pesan yang disampaikan Maigus Nasir dalam pelantikan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa jabatan bukan sekadar penghargaan atas perjalanan karier seorang aparatur, melainkan tanggung jawab besar yang harus dibuktikan melalui hasil kerja.
Kini, perhatian tertuju kepada Joni Anwar dan Indra Noferi dalam menjalankan amanah baru di masing-masing perangkat daerah. Masyarakat tentu menantikan bagaimana kepemimpinan keduanya mampu membawa perubahan positif, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Pada akhirnya, keberhasilan pelantikan bukan diukur dari prosesi pengambilan sumpah jabatan, melainkan dari sejauh mana amanah tersebut diwujudkan menjadi kinerja nyata.
Sebab, birokrasi yang kuat bukan hanya tentang siapa yang menduduki jabatan strategis, tetapi tentang bagaimana jabatan itu digunakan untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih, profesional, transparan, dan benar-benar bekerja untuk kesejahteraan masyarakat Kota Padang.
(Mond)
#Padang #Daerah
