Bansos Padang Makin Digital, 123.571 KK Sudah Mendaftar Data Dibidik Lebih Akurat, Bantuan Lebih Tepat Sasaran
D'On, Padang — Pemerintah Kota Padang terus mendorong transformasi besar dalam tata kelola perlindungan sosial melalui Portal Perlinsos. Digitalisasi ini tidak sekadar memindahkan proses pendaftaran bantuan sosial ke sistem daring, tetapi diarahkan untuk membangun basis data yang lebih akurat agar bantuan pemerintah benar-benar menjangkau keluarga yang membutuhkan.
Berdasarkan bahan paparan terbaru Dinas Sosial Kota Padang, hingga 31 Agustus 2026 tercatat 123.571 kepala keluarga (KK) telah mendaftar melalui Portal Perlinsos. Angka tersebut setara dengan 40,69 persen dari total 303.724 KK sasaran yang tercatat dalam sistem.
Capaian tersebut menjadi bagian penting dari strategi Pemerintah Kota Padang dalam membangun sistem perlindungan sosial yang mengedepankan prinsip data akurat, keputusan tepat, sasaran tepat, serta dampak nyata.
Bukan Sekadar Pendaftaran, Data Sedang Diburu untuk Menentukan Siapa yang Layak
Portal Perlinsos dirancang sebagai instrumen untuk memperbaiki kualitas data penerima manfaat. Masyarakat dapat melakukan pendaftaran secara mandiri maupun melalui agen yang telah disiapkan.
Dalam mekanisme mandiri, masyarakat menyiapkan smartphone, membuat akun, melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), kemudian mengisi data sesuai ketentuan. Data selanjutnya diverifikasi oleh petugas.
Sementara pendaftaran melalui agen dilakukan dengan bantuan orang atau instansi yang telah ditunjuk. Proses tersebut juga dilengkapi dengan verifikasi biometrik atau pengenalan wajah.
Dengan pola ini, pemerintah ingin mengurangi persoalan data yang tidak akurat, data ganda, maupun penerima yang tidak lagi memenuhi kriteria.
2.862 Agen Disiapkan, 1.484 di Antaranya Aktif
Untuk memperluas jangkauan layanan, Pemko Padang membangun jaringan agen digital bansos di tengah masyarakat.
Dalam bahan paparan disebutkan terdapat 2.862 agen, dengan 1.484 agen berstatus aktif. Jaringan tersebut berasal dari berbagai unsur, mulai dari ASN Dinas Sosial, pendamping PKH, TKSK, ASN kecamatan dan kelurahan, pengurus RW/RT, pengurus masjid dan smart surau, hingga kader Dasawisma/PKK.
Komposisinya antara lain:
ASN Dinas Sosial: 13 agen
Pendamping PKH: 96 agen
TKSK: 11 agen
ASN kecamatan dan kelurahan: 239 agen
Pengurus RW/RT: 885 agen
Pengurus masjid/smart surau: 105 agen
Kader Dasawisma/PKK: 401 agen
Strategi ini menunjukkan bahwa digitalisasi bansos tidak sepenuhnya dibebankan kepada masyarakat. Pemerintah berupaya menghadirkan orang-orang yang berada paling dekat dengan warga untuk membantu proses pendaftaran.
Bungus Teluk Kabung Jadi Kecamatan dengan Persentase Tertinggi
Jika dilihat berdasarkan wilayah, capaian pendaftaran hingga 31 Agustus 2026 menunjukkan adanya kesenjangan antar-kecamatan.
Bungus Teluk Kabung menjadi wilayah dengan persentase pendaftaran tertinggi, yakni 60,39 persen, dengan 5.396 KK telah mendaftar dari 8.935 KK sasaran.
Posisi berikutnya ditempati:
1. Lubuk Begalung: 21.207 dari 41.569 KK atau 51,02 persen
2. Padang Selatan: 9.944 dari 21.148 KK atau 47,02 persen
3. Padang Timur: 11.701 dari 27.079 KK atau 43,21 persen
4. Pauh: 8.204 dari 19.976 KK atau 41,07 persen
5. Lubuk Kilangan: 7.263 dari 17.818 KK atau 40,76 persen
6. Padang Barat: 5.608 dari 14.991 KK atau 37,41 persen
7. Koto Tangah: 24.140 dari 64.820 KK atau 37,24 persen
8. Kuranji: 17.448 dari 48.508 KK atau 35,97 persen
9. Padang Utara: 6.619 dari 18.486 KK atau 35,81 persen
10. Nanggalo: 6.041 dari 20.394 KK atau 29,62 persen
Data tersebut sekaligus memperlihatkan tantangan terbesar pemerintah: memastikan wilayah dengan capaian rendah tidak tertinggal dalam proses digitalisasi perlindungan sosial.
Koto Tangah Punya Angka Pendaftar Terbesar
Dari sisi jumlah absolut, Koto Tangah mencatat jumlah pendaftar terbesar, yakni 24.140 KK.
Disusul Lubuk Begalung sebanyak 21.207 KK, Kuranji 17.448 KK, Padang Timur 11.701 KK, Padang Selatan 9.944 KK, Pauh 8.204 KK, Lubuk Kilangan 7.263 KK, Padang Utara 6.619 KK, Nanggalo 6.041 KK, Padang Barat 5.608 KK, dan Bungus Teluk Kabung 5.396 KK.
Artinya, persoalan capaian tidak bisa hanya dilihat dari jumlah pendaftar. Kecamatan dengan jumlah penduduk besar membutuhkan strategi berbeda dibandingkan wilayah dengan jumlah KK sasaran lebih sedikit.
92.374 KK Berpotensi Layak Menerima Bansos
Bagian paling menarik dari perkembangan Portal Perlinsos bukan hanya jumlah masyarakat yang mendaftar, tetapi hasil pemadanan dan pemetaan data penerima.
Dari data Portal Perlinsos 2026, tercatat 123.571 KK mendaftar, sementara terdapat 92.374 KK yang masuk kategori berpotensi layak menerima bantuan sosial.
Angka tersebut terdiri dari:
64.452 KK berpotensi layak untuk BPNT
27.922 KK berpotensi layak untuk PKH
Dengan demikian, pemerintah tidak berhenti pada pertanyaan “siapa yang mendaftar?”, tetapi bergerak menuju pertanyaan yang jauh lebih penting: “siapa yang benar-benar memenuhi kriteria untuk menerima bantuan?”
Capaian Bansos Lama Dibandingkan dengan Hasil Portal Perlinsos
Data dalam paparan juga memperlihatkan perbandingan antara capaian KPM 2026 dengan hasil Portal Perlinsos.
Sebelumnya tercatat 57.688 KPM, terdiri dari:
37.641 penerima BPNT
20.047 penerima PKH
Sementara melalui Portal Perlinsos, jumlah pendaftar untuk masing-masing program jauh lebih besar. Untuk BPNT terdapat 121.468 pendaftar, sedangkan untuk PKH mencapai 110.051 pendaftar.
Dari pemetaan tersebut, potensi kelayakan tercatat 64.452 KK untuk BPNT dan 27.922 KK untuk PKH.
Bahan paparan mencatat kenaikan capaian KPM sebesar 71,23 persen untuk BPNT dan 39,28 persen untuk PKH dibandingkan capaian sebelumnya.
Pesan yang ingin ditegaskan cukup jelas: semakin lengkap dan valid data yang dikumpulkan, semakin besar peluang pemerintah mengambil keputusan berdasarkan kondisi nyata masyarakat.
Desil 1-4 Jadi Prioritas
Strategi berikutnya diarahkan kepada kelompok masyarakat berdasarkan desil kesejahteraan.
Data yang ditampilkan dalam paparan mencatat terdapat 86.958 KK pada Desil 1-4 yang berpotensi menerima bansos. Dari jumlah tersebut, 63.104 KK telah mendaftar, atau sekitar 72,57 persen.
Masih terdapat 23.854 KK pada kelompok Desil 1-4 yang belum mendaftar.
Sementara itu, kelompok Desil 5-10 dijadikan sasaran tambahan untuk mengejar peningkatan persentase pendaftaran.
Strategi tersebut memperlihatkan adanya prioritas: kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah harus terlebih dahulu dipastikan masuk dalam basis data dan tidak tercecer dari skema perlindungan sosial.
Portal Diperpanjang, Pemerintah Kejar yang Belum Terdata
Pekerjaan rumah Pemko Padang masih cukup besar. Capaian 40,69 persen berarti masih ada bagian besar dari KK sasaran yang belum masuk melalui Portal Perlinsos.
Karena itu, bahan paparan menyebutkan Portal Perlinsos akan diperpanjang hingga Oktober/Desember 2026.
Perpanjangan ini menjadi ruang bagi pemerintah untuk mengejar keluarga yang belum terdaftar, khususnya mereka yang berada di kelompok Desil 1-4.
Pemerintah juga mendorong kelurahan dan operator SIKS-NG melakukan penyandingan data warga Desil 1-4 dengan data warga yang sudah mendaftar di Portal Perlinsos.
Dengan cara tersebut, pemerintah daerah dapat mengetahui siapa saja yang belum masuk sistem dan kemudian melakukan pendekatan secara lebih aktif.
Bukan Tanpa Masalah: Blank Spot hingga Verifikasi Wajah
Digitalisasi memang menjanjikan layanan yang cepat, tetapi implementasinya di lapangan menghadapi sejumlah kendala.
Bahan paparan mencatat beberapa persoalan, mulai dari informasi dan pemahaman masyarakat mengenai Portal Perlinsos yang belum maksimal, lokasi tempat tinggal warga yang sulit diakses, wilayah blank spot, kondisi lereng bukit dan perkebunan, hingga persoalan teknis dalam verifikasi biometrik.
Masalah lainnya berkaitan dengan NIK dan aktivasi IKD, termasuk NIK yang tidak ditemukan, data ganda, kegagalan aktivasi IKD, kesulitan mengunggah dokumen, hingga proses face recognition yang tidak berhasil.
Ada pula persoalan kapasitas sistem ketika agen dan masyarakat melakukan pendaftaran secara bersamaan.
Jemput Bola Jadi Senjata
Menghadapi persoalan tersebut, Pemko Padang menyiapkan pendekatan yang tidak hanya menunggu masyarakat datang mendaftar.
Strategi yang disiapkan meliputi inisiatif, jemput bola dan mengumpulkan warga dalam satu tempat agar proses pendaftaran dapat dilakukan secara bergantian.
Pendampingan ASN juga disiapkan bagi warga yang melakukan pendaftaran secara mandiri.
Untuk wilayah dengan kendala konektivitas, pemerintah mendorong pemanfaatan titik Wi-Fi gratis yang disebut telah tersedia di 279 titik, sekaligus memperkuat sosialisasi melalui media sosial, media cetak dan elektronik, spanduk, banner serta pengumuman.
Sedangkan persoalan IKD diarahkan untuk diselesaikan melalui kantor kelurahan atau kecamatan, termasuk dengan dukungan petugas Disdukcapil sesuai jadwal.
Ada 94 P3K Penerima Bansos, Masa Sanggah Dibuka
Temuan lain yang menjadi perhatian adalah adanya 94 orang P3K yang tercatat menerima bansos.
Data tersebut tidak serta-merta dianggap final. Bahan paparan menyebut masih dimungkinkan adanya masa sanggah terhadap input data yang tidak sesuai.
Artinya, proses digitalisasi juga membuka ruang koreksi. Data yang dianggap tidak sesuai dapat diklarifikasi melalui mekanisme yang disiapkan, sehingga keputusan akhir tidak hanya bergantung pada satu kali input data.
Sekitar 1 Juta Rekening Dikaitkan dengan Judi Online
Bahan paparan juga mencantumkan informasi bahwa terdapat sekitar 1 juta rekening yang dibekukan Kemensos RI karena terlibat judi online.
Dalam konteks tersebut, operator SIKS-NG diarahkan untuk melakukan klarifikasi bansos dengan melampirkan sejumlah dokumen, termasuk surat pernyataan berhenti dari aktivitas judi online, foto rumah tampak depan dan bukti terkait rekening yang dijadikan sumber judi.
Hal ini memperlihatkan bahwa agenda perlindungan sosial tidak hanya berkaitan dengan memperluas penerima, tetapi juga memastikan bantuan diberikan kepada pihak yang memenuhi ketentuan.
Dari Padang untuk Perubahan Lebih Besar
Digitalisasi bansos di Padang merupakan bagian dari perluasan digitalisasi bantuan sosial yang dalam bahan paparan disebut mencakup 43 kota/kabupaten, 26 provinsi, sekitar 38,7 juta jiwa, sekitar 25 juta KPM bansos, serta didukung sekitar 140 ribu aparat pendamping.
Dalam konteks Kota Padang, tantangannya kini bukan sekadar meningkatkan angka pendaftaran.
Lebih jauh dari itu, pemerintah dituntut memastikan bahwa setiap data yang masuk benar, setiap keluarga yang layak terpetakan, dan setiap bantuan yang disalurkan benar-benar memberikan dampak.
Sebab, ketika data sosial tidak akurat, keputusan pemerintah berisiko meleset. Sebaliknya, ketika data semakin valid, pemerintah memiliki pijakan yang lebih kuat untuk menentukan siapa yang harus dibantu, jenis bantuan yang diberikan, dan seberapa besar intervensi yang diperlukan.
Portal Perlinsos akhirnya bukan hanya soal aplikasi dan angka pendaftaran. Ini adalah pertaruhan pada kualitas data—dan dari data itulah nasib jutaan keputusan perlindungan sosial ditentukan.
> Data akurat, program tepat, sasaran tepat, dan dampak nyata.
Itulah arah yang hendak dibangun Pemerintah Kota Padang melalui digitalisasi perlindungan sosial.
(Mond)
#DinasSosialKotaPadang #Padang #Daerah
