106 Jorong di Dharmasraya Dilanda Kekeringan, 13.554 KK Terdampak Krisis Air Bersih
D'On, Dharmasraya - Musim kemarau mulai menunjukkan dampak serius di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Bukan lagi sekadar persoalan berkurangnya debit air, kekeringan kini telah berkembang menjadi krisis air bersih yang menyentuh ribuan keluarga di berbagai wilayah.
Berdasarkan data yang diterima Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya hingga Kamis malam, sebanyak 106 jorong yang tersebar di 25 nagari dan 10 kecamatan dilaporkan mengalami kekeringan dan kesulitan mendapatkan air bersih.
Dampaknya cukup besar. Sedikitnya 13.554 Kepala Keluarga (KK) kini berada di wilayah yang terdampak kondisi tersebut.
Dari 11 kecamatan yang ada di Dharmasraya, baru Kecamatan Sembilan Koto yang hingga saat ini belum melaporkan adanya wilayah yang terdampak kekeringan maupun krisis air bersih.
Data tersebut menjadi gambaran bahwa persoalan kemarau di Dharmasraya tidak lagi bersifat sporadis. Sebaran wilayah terdampak yang meluas membuat pemerintah daerah harus bergerak dengan pola penanganan yang lebih terukur, cepat dan berkelanjutan.
Pemerintah Bentuk Satgas Penanganan Kemarau
Menghadapi kondisi tersebut, Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani mengambil langkah dengan membentuk Satgas Penanganan Kemarau.
Satgas tersebut disiapkan untuk menangani berbagai persoalan yang muncul akibat musim kemarau, mulai dari pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat hingga penanganan sektor pertanian yang mengalami kekurangan air.
Tidak hanya masyarakat yang membutuhkan air untuk kebutuhan sehari-hari, lahan pertanian juga menjadi perhatian pemerintah. Pompa air akan disiapkan untuk membantu areal pertanian yang terdampak kekeringan.
Langkah ini menjadi penting karena kekeringan tidak hanya menyangkut persoalan konsumsi rumah tangga, tetapi juga berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat, terutama warga yang menggantungkan kehidupan dari sektor pertanian.
Distribusi Air Mulai Bergerak dari Jorong ke Jorong
Pemerintah Kabupaten Dharmasraya sejak beberapa hari terakhir mulai mengerahkan distribusi air bersih ke sejumlah wilayah yang mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air.
Distribusi awal dilakukan di Gunung Selasih, Pulau Punjung, dan Koto Gadang.
Pada Jumat (11/9/2026), distribusi kembali diperluas ke sejumlah wilayah, di antaranya Ampang Kuranji, Taratak Tinggi dan Sikabau.
Pasokan air bersih juga diarahkan ke berbagai wilayah lainnya yang telah masuk dalam pemetaan daerah terdampak, yakni Koto Ranah, Koto Laweh, Siguntur, Sungai Duo, Tabek Koto Gadang dan Koto Baru, Tebing Tinggi, Panyubarangan, Kurnia Selatan, Batu Rijal, Gunung Medan, Ranah Palabi, Koto Tuo Siguntur hingga Sungai Kambut.
Sebaran lokasi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan air bersih telah menjadi persoalan yang harus ditangani secara lintas wilayah, bukan hanya pada satu atau dua kawasan.
Belasan Armada Tangki Dikerahkan
Untuk mempercepat distribusi, Pemkab Dharmasraya mulai Jumat (11/9) mengerahkan armada mobil tangki ke wilayah-wilayah yang mengalami kekurangan air.
Kekuatan armada yang disiapkan berasal dari berbagai unsur.
“Untuk sementara ada empat unit mobil tangki dari Pemda, 10 unit dari balai dan dua unit dari provinsi yang akan dikerahkan untuk membantu distribusi air kepada masyarakat,” ujar Bupati Annisa.
Artinya, sedikitnya 16 unit mobil tangki disiapkan untuk memperkuat distribusi air bersih kepada masyarakat terdampak.
Namun dengan jumlah warga terdampak yang mencapai 13.554 KK, tantangan distribusi tentu tidak sederhana. Pemerintah harus memastikan air benar-benar menjangkau wilayah yang paling membutuhkan, sekaligus mengatur frekuensi distribusi agar pelayanan tidak berhenti hanya pada tahap tanggap awal.
Karena itu, pendataan kondisi lapangan menjadi salah satu kunci dalam strategi penanganan pemerintah.
Data Harian Jadi Dasar Penentuan Prioritas
Bupati Annisa telah menginstruksikan BPBD bersama perangkat daerah terkait melakukan pendataan harian terhadap wilayah yang terdampak kekeringan.
Pendataan tersebut diperlukan untuk mengetahui perubahan kondisi dari waktu ke waktu.
Sebab, wilayah yang hari ini masih memiliki sumber air belum tentu berada dalam kondisi yang sama beberapa hari kemudian. Begitu pula dengan daerah yang telah mendapatkan distribusi air, kebutuhan tersebut bisa kembali muncul apabila sumber air utama masyarakat belum pulih.
Dengan pendataan harian, pemerintah dapat mengetahui wilayah mana yang harus mendapatkan prioritas distribusi, berapa kebutuhan air masyarakat, serta daerah mana yang membutuhkan intervensi lebih permanen.
Langkah tersebut sekaligus menjadi upaya agar penanganan tidak hanya berdasarkan laporan sesaat, tetapi menggunakan data lapangan sebagai dasar pengambilan keputusan.
Koordinasi dengan BNPB untuk Sumur Bor
Distribusi air menggunakan mobil tangki menjadi solusi cepat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun pemerintah menyadari bahwa cara tersebut belum dapat menjadi jawaban jangka panjang apabila kemarau berlangsung lebih lama.
Karena itu, Pemkab Dharmasraya kini berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk membangun sumur bor di sejumlah wilayah yang membutuhkan sumber air.
Pembangunan sumur bor diharapkan dapat memberikan alternatif sumber air bagi masyarakat, terutama di daerah yang mengalami kekeringan cukup parah atau memiliki keterbatasan sumber air permanen.
Dengan demikian, penanganan tidak berhenti pada distribusi air menggunakan mobil tangki, tetapi mulai diarahkan pada penyediaan sumber air yang dapat dimanfaatkan masyarakat secara lebih berkelanjutan.
Perusahaan Diminta Ikut Memperkuat Distribusi
Di tengah luasnya wilayah terdampak, pemerintah daerah juga membuka ruang kolaborasi dengan sektor swasta.
Pemkab Dharmasraya tengah mengomunikasikan dukungan sejumlah perusahaan untuk mendapatkan tambahan armada mobil tangki.
Pelibatan perusahaan diharapkan dapat memperkuat kapasitas pemerintah dalam mendistribusikan air bersih. Semakin banyak armada yang tersedia, semakin besar pula kemampuan pemerintah menjangkau masyarakat di berbagai wilayah secara bersamaan.
Langkah tersebut juga memperlihatkan bahwa persoalan kekeringan membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri menghadapi dampak kemarau yang menjangkau puluhan nagari dan ratusan jorong.
Bupati Tekankan Kolaborasi Forkopimda
Bupati Annisa juga menekankan pentingnya koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam menghadapi dampak musim kemarau.
Menurutnya, penanganan di lapangan membutuhkan kerja bersama agar kebutuhan masyarakat dapat direspons dengan cepat.
“Kolaborasi penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa penanganan kekeringan bukan semata-mata persoalan teknis pendistribusian air. Dibutuhkan koordinasi antarlembaga, pemetaan wilayah, dukungan sumber daya, serta kecepatan dalam merespons perubahan kondisi di lapangan.
Kekeringan Bukan Lagi Sekadar Persoalan Musim
Dengan 106 jorong, 25 nagari, 10 kecamatan dan 13.554 KK yang terdampak, persoalan kekeringan di Dharmasraya memiliki skala yang tidak kecil.
Pemerintah daerah kini berada pada dua kebutuhan sekaligus: memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat melalui distribusi air bersih dan menyiapkan solusi yang lebih permanen melalui pembangunan sumber air.
Di sisi lain, sektor pertanian juga membutuhkan perhatian agar kekeringan tidak berkembang menjadi persoalan baru berupa terganggunya produksi dan pendapatan masyarakat.
Karena itu, keberadaan Satgas Penanganan Kemarau, pendataan harian, pengerahan armada tangki, koordinasi dengan BNPB untuk sumur bor, serta upaya menggandeng perusahaan menjadi bagian dari satu rangkaian penanganan.
Pemkab Dharmasraya memastikan penanganan akan terus disesuaikan dengan perkembangan data lapangan.
Di tengah kemarau yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda, satu hal menjadi sangat penting: air bukan sekadar kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan dasar yang menentukan keberlangsungan aktivitas masyarakat.
Dan ketika lebih dari 13 ribu keluarga mulai merasakan dampaknya, distribusi air bersih bukan lagi sekadar bentuk bantuan melainkan bagian dari kewajiban pemerintah memastikan masyarakat tetap dapat menjalani kehidupan secara layak di tengah tekanan musim kemarau.
(Papa Juan)
#Peristiwa #Daerah #KabupatenDharmasraya
