Banjir Berulang Hantam Padang, Satgas PRR Turun Tangan: Pemko Usulkan Penanganan Rp955,7 Miliar
D'On, Padang — Banjir yang kembali melanda Kota Padang pada 3 Agustus 2026 menjadi perhatian serius Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Alam Wilayah Sumatera. Bencana hidrometeorologi yang terjadi untuk kedua kalinya setelah peristiwa serupa pada November 2025 itu dinilai menunjukkan masih adanya sejumlah kawasan rawan yang membutuhkan penanganan lebih komprehensif dan berkelanjutan.
Perhatian tersebut ditunjukkan melalui audiensi sekaligus peninjauan langsung sejumlah lokasi terdampak banjir di Kota Padang, Selasa (11/8/2026).
Audiensi berlangsung di Gedung Putih, Kediaman Resmi Wali Kota Padang, antara Wali Kota Padang Fadly Amran dengan Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Satgas PRR Pascabencana Alam Wilayah Sumatera, Brigjen Pol. Yopie Indra Prasetya Sepang, bersama anggota tim.
Pertemuan tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda Kota Padang, sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Padang, pihak Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang, serta unsur terkait lainnya.
Pertemuan tidak sekadar membahas penanganan darurat akibat banjir. Pemko Padang juga memaparkan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi sekaligus langkah mitigasi jangka panjang yang dinilai penting untuk mencegah kejadian serupa kembali terjadi.
Banjir Berulang Jadi Sinyal Kerawanan
Fadly Amran menyampaikan bahwa banjir yang terjadi pada 3 Agustus 2026 merupakan kejadian kedua yang kembali menguji kesiapan Kota Padang menghadapi bencana hidrometeorologi.
Sebelumnya, Kota Padang juga dilanda bencana hidrometeorologi pada November 2025. Berulangnya kejadian tersebut menjadi sinyal bahwa persoalan banjir di sejumlah titik tidak cukup ditangani hanya dengan langkah tanggap darurat ketika bencana terjadi.
Menurut Fadly, masih terdapat sejumlah kawasan rawan yang membutuhkan intervensi lebih besar, termasuk dukungan pemerintah pusat. Karena itu, dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) dinilai perlu diperbarui agar dapat mengakomodasi seluruh kawasan dan kebutuhan penanganan yang terdampak.
Pemko Padang mengusulkan total kebutuhan penanganan banjir yang tercantum dalam dokumen R3P mencapai sekitar Rp955,771 miliar.
Nilai tersebut mencakup sejumlah program strategis yang diarahkan tidak hanya untuk memulihkan kondisi pascabencana, tetapi juga memperkuat sistem pengendalian banjir Kota Padang.
Beberapa usulan utama antara lain pembangunan waduk retensi Air Pacah, perbaikan drainase di kawasan Bypass depan Kantor Wali Kota, perbaikan saluran crossing di depan Aciak Mart, serta normalisasi Batang Maransi.
Selain pembangunan fisik, Pemko Padang juga mendorong penguatan sistem mitigasi dan pemantauan bencana.
Usulan lainnya meliputi pembangunan pengendali banjir Batang Guo, pengendalian sedimen Batang Guo, pembuatan geoportal, hingga penyediaan sensor banjir di Batang Kuranji.
Fadly menegaskan, pendekatan penanganan banjir ke depan harus dilakukan secara terpadu.
“Kita menginginkan penanganan banjir tidak hanya pada pembangunan fisik, tetapi terintegrasi dengan sistem pengelolaan dan mitigasi bencana jangka panjang.”
Menurutnya, pembangunan infrastruktur pengendali banjir harus berjalan beriringan dengan sistem informasi, pemantauan kondisi sungai dan kawasan rawan, serta mekanisme mitigasi yang mampu memberikan peringatan dan respons lebih cepat ketika terjadi peningkatan ancaman banjir.
Satgas PRR Turun Langsung ke Lokasi Terdampak
Setelah audiensi, tim Monev Satgas PRR bersama Wali Kota Padang dan jajaran Pemko Padang turun langsung ke sejumlah lokasi yang mengalami dampak banjir cukup parah.
Peninjauan pertama dilakukan di Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, tepatnya di kawasan Lapau Munggu RT 01 dan RT 02 RW 06 serta kawasan Guo RT 03 RW 06.
Kawasan tersebut menjadi salah satu titik yang memperlihatkan dampak banjir secara langsung. Kehadiran tim di lapangan dimaksudkan untuk melihat kondisi sebenarnya sekaligus mencermati kebutuhan penanganan yang diperlukan di wilayah terdampak.
Dari Kuranji, rombongan melanjutkan peninjauan ke kawasan By Pass Air Pacah, Kecamatan Koto Tangah.
Kawasan Air Pacah menjadi salah satu lokasi penting dalam pembahasan penanganan banjir Kota Padang karena Pemko mengusulkan pembangunan waduk retensi sebagai salah satu bagian dari upaya pengendalian genangan.
Peninjauan lapangan tersebut menjadi bagian penting dari proses monitoring dan evaluasi. Dengan melihat kondisi secara langsung, Satgas PRR dapat memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai persoalan yang dihadapi masyarakat dan kebutuhan infrastruktur yang diusulkan pemerintah daerah.
Satgas: Penanganan Harus Dikaji Lebih Mendalam
Ketua Tim Monev Satgas PRR Pascabencana Alam Wilayah Sumatera, Brigjen Pol. Yopie Indra Prasetya Sepang, mengatakan pihaknya telah melihat langsung sejumlah lokasi terdampak banjir.
Menurutnya, kejadian banjir yang berulang menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi Kota Padang membutuhkan pembahasan lebih mendalam.
“Kami sudah meninjau beberapa lokasi dan melihat banjir yang terjadi merupakan kejadian berulang. Untuk itu perlu pembahasan lebih mendalam terkait pola penanganannya.”
Yopie menilai langkah Pemko Padang dalam menangani dampak bencana telah berjalan cepat, baik dalam penanganan pada masa darurat maupun perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Namun, karena banjir kembali terjadi, evaluasi terhadap pola penanganan menjadi penting. Kejadian berulang tersebut dapat menjadi bahan untuk melihat kembali apakah program yang telah disusun sebelumnya masih memadai atau membutuhkan penambahan kegiatan.
Dengan demikian, usulan Pemko Padang untuk memperbarui dan menambah komponen dalam dokumen R3P akan menjadi bagian dari pembahasan lebih lanjut.
Usulan Rp955,7 Miliar Akan Dibawa ke Pemerintah Pusat
Yopie memastikan hasil monitoring dan evaluasi di Kota Padang akan menjadi bahan evaluasi Satgas PRR untuk selanjutnya disampaikan kepada pemerintah pusat.
Termasuk di dalamnya adalah berbagai usulan yang disampaikan Pemko Padang terkait penambahan komponen kegiatan dalam R3P.
“Apa yang disampaikan Pak Wali Kota terkait permohonan nanti akan kita sampaikan kepada Bapak Mendagri selaku Kasatgas untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi.”
Pernyataan tersebut membuka ruang bagi Pemko Padang untuk memperjuangkan kebutuhan penanganan banjir yang lebih luas, terutama terhadap persoalan yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui kemampuan pemerintah daerah.
Dengan kebutuhan yang diperkirakan mencapai Rp955,771 miliar, penanganan banjir Kota Padang membutuhkan sinergi lintas lembaga dan dukungan pemerintah pusat.
Tak Sekadar Mengatasi Genangan
Persoalan yang mengemuka dalam audiensi dan peninjauan ini memperlihatkan bahwa penanganan banjir Kota Padang mulai diarahkan pada pendekatan yang lebih menyeluruh.
Pembangunan waduk retensi, perbaikan drainase, normalisasi sungai, pembangunan pengendali banjir, serta pengendalian sedimen merupakan bagian dari kebutuhan infrastruktur.
Namun di sisi lain, Pemko Padang juga mengusulkan geoportal dan sensor banjir. Dua komponen tersebut menunjukkan adanya dorongan untuk memperkuat sistem pengelolaan informasi dan pemantauan bencana.
Bagi Kota Padang, langkah tersebut menjadi penting karena karakter bencana hidrometeorologi dapat menuntut respons cepat. Informasi mengenai kondisi sungai, potensi kenaikan muka air, hingga wilayah yang berpotensi terdampak dapat menjadi bagian dari sistem mitigasi yang terintegrasi.
Karena itu, Fadly menekankan bahwa pembangunan fisik semata tidak cukup.
Penanganan banjir harus dibangun sebagai sebuah sistem: mulai dari pengendalian aliran air, pengelolaan sungai dan drainase, pemantauan kondisi lingkungan, penyediaan informasi kebencanaan, hingga kesiapan masyarakat dan pemerintah dalam merespons ancaman.
Momentum Evaluasi Pascabencana
Banjir 3 Agustus 2026 pada akhirnya tidak hanya menjadi catatan mengenai besarnya dampak bencana, tetapi juga momentum untuk mengevaluasi kembali sistem pengendalian banjir di Kota Padang.
Turunnya Satgas PRR ke sejumlah titik terdampak mempertemukan dua kebutuhan sekaligus: pemulihan terhadap dampak yang sudah terjadi dan pencegahan agar risiko serupa dapat ditekan pada masa mendatang.
Pemko Padang kini berharap berbagai usulan yang telah disampaikan dapat mendapat perhatian pemerintah pusat dan masuk dalam penyesuaian rencana rehabilitasi serta rekonstruksi pascabencana.
Jika usulan tersebut mendapat dukungan, penanganan banjir di Kota Padang diharapkan tidak berhenti pada pemulihan pascabencana, tetapi berkembang menjadi program pengurangan risiko bencana jangka panjang.
Sebab, berulangnya banjir dalam kurun waktu yang relatif dekat menunjukkan bahwa pekerjaan besar bukan hanya bagaimana memulihkan Kota Padang setelah banjir, tetapi bagaimana memastikan kota ini memiliki sistem yang semakin kuat untuk menghadapi ancaman banjir berikutnya.
(Mond)
#Padang #Daerah
