Prabowo Tegas: BUMN Tak Boleh Lagi Jadi Sumber Korupsi, Koruptor Diminta Hentikan Aksi dan Kembalikan Uang Rakyat
D'On, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto melontarkan peringatan keras terhadap praktik korupsi yang selama ini dinilai menggerogoti keuangan negara, khususnya di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam pidato yang disampaikan pada peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-79 di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Minggu (12/7/2026), Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan pembenahan besar-besaran terhadap BUMN agar tidak lagi menjadi ladang penyimpangan.
Di hadapan ribuan peserta yang memadati arena acara, Prabowo berbicara secara lugas mengenai persoalan korupsi yang menurutnya telah berlangsung terlalu lama. Ia menilai BUMN yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi nasional justru kerap dikaitkan dengan berbagai kasus penyalahgunaan wewenang dan kebocoran keuangan negara.
"BUMN-BUMN itu akan kita tertibkan. Selama ini BUMN-BUMN itu sumber korupsi. Saudara ingin presidenmu bicara apa adanya kan?" tegas Prabowo.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu bagian paling menyita perhatian dalam pidatonya. Prabowo menegaskan pemerintah tidak akan ragu melakukan penertiban terhadap BUMN yang bermasalah, sekaligus memperkuat tata kelola perusahaan agar lebih transparan, profesional, dan akuntabel.
Menurutnya, setiap rupiah yang hilang akibat korupsi merupakan hak rakyat yang seharusnya digunakan untuk mempercepat pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Presiden juga kembali menyampaikan peringatan keras kepada para pelaku korupsi. Dengan nada tegas, ia meminta mereka segera menghentikan praktik-praktik yang merugikan negara karena masyarakat kini semakin cerdas dan tidak mudah dibohongi.
"Saya menegaskan lagi, sekali lagi, untuk sekian kali lagi saya bicara dari dahulu. Hei para koruptor, sadar diri! Hentikan praktik-praktik kau! Hentikan! Rakyat tidak bodoh! Hentikan!" serunya.
Tak hanya meminta praktik korupsi dihentikan, Prabowo juga mendesak agar seluruh aset dan kekayaan negara yang telah diselewengkan dikembalikan kepada rakyat. Menurutnya, pengembalian kerugian negara merupakan bentuk tanggung jawab moral sekaligus langkah untuk mewujudkan keadilan sosial.
"Kembalikan kekayaan rakyat, kembalikan dengan baik. Kita bangsa pemaaf, tetapi rakyat butuh keadilan, rakyat butuh kesejahteraan," ujarnya.
Dalam pidatonya, Prabowo menekankan bahwa dampak korupsi tidak hanya berupa hilangnya uang negara, tetapi juga menghambat peningkatan kualitas layanan publik. Dana yang bocor akibat korupsi, kata dia, seharusnya dapat dimanfaatkan untuk membangun sekolah yang lebih layak, meningkatkan pelayanan kesehatan, memperkuat infrastruktur, hingga memberikan kesejahteraan yang lebih baik bagi aparatur negara.
Ia menyebut guru, tenaga kesehatan, aparat TNI dan Polri, serta aparatur sipil negara (ASN) merupakan kelompok yang layak mendapatkan penghasilan yang memadai agar dapat menjalankan tugas secara profesional dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
"Rakyat butuh sekolah yang baik. Guru-guru butuh gaji yang baik. Dokter-dokter, perawat-perawat butuh gaji yang baik. Tentara dan polisi butuh gaji yang baik supaya mereka tidak meras dari rakyat. Pegawai negeri butuh gaji yang baik supaya mereka enggak korupsi," kata Prabowo.
Pernyataan Presiden tersebut sekaligus mempertegas komitmen pemerintah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Penertiban BUMN dipandang menjadi salah satu langkah strategis untuk menutup celah korupsi sekaligus memastikan perusahaan-perusahaan milik negara mampu memberikan kontribusi maksimal bagi pembangunan nasional.
Melalui pidato itu, Prabowo juga mengirimkan pesan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi tugas aparat penegak hukum, melainkan merupakan komitmen bersama untuk menjaga kekayaan negara agar benar-benar digunakan bagi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Dengan tata kelola yang lebih baik, pemerintah berharap anggaran negara dapat dialokasikan secara optimal untuk meningkatkan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, kesejahteraan aparatur, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.
(B1)
#BUMN #Nasional #Korupsi
