Pemprov Sumbar dan Tiga Daerah Satukan Komitmen, Koridor Sajunraya Didorong Menjadi Proyek Strategis Nasional
D'On, Padang — Langkah besar untuk mendorong lahirnya pusat pertumbuhan ekonomi baru di Sumatera Barat mulai diwujudkan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, Pemerintah Kabupaten Sijunjung, dan Pemerintah Kota Sawahlunto resmi menyatukan komitmen dalam mendukung pengusulan Koridor Sawahlunto–Sijunjung–Dharmasraya (Sajunraya) sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan dokumen bersama yang berlangsung di Ruang Temu Mayor CPM (Purn.) Abdul Majid, Rumah Dinas Wakil Gubernur Sumatera Barat, Senin (6/7/2026). Penandatanganan dilakukan oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy bersama Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani, Bupati Sijunjung Benny Dwifa Yuswir, serta Wakil Wali Kota Sawahlunto Jeffry Hibatullah.
Kesepakatan ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat sinergi antarpemerintah daerah untuk mempercepat pengusulan Koridor Sajunraya sebagai kawasan strategis nasional yang diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi baru di Sumatera Barat. Kawasan tersebut diharapkan mampu mengintegrasikan potensi sektor pertanian, perkebunan, industri, logistik, hingga ketahanan pangan dalam satu koridor pembangunan yang saling terhubung.
Melalui dokumen komitmen bersama itu, seluruh pemerintah daerah sepakat memberikan dukungan penuh terhadap setiap tahapan pengusulan PSN. Dukungan tersebut meliputi penyediaan data dan dokumen pendukung, percepatan penyelesaian dokumen tata ruang, penyelesaian berbagai aspek perizinan, penyediaan lahan sesuai kewenangan masing-masing daerah, hingga memperkuat koordinasi lintas sektor agar seluruh proses pengusulan berjalan efektif, terukur, dan sesuai target.
Tak hanya berhenti pada tahap pengusulan, para kepala daerah juga berkomitmen melakukan pendampingan, pemantauan, serta evaluasi secara bersama apabila Koridor Sajunraya nantinya resmi ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional. Komitmen ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah untuk memastikan setiap tahapan pembangunan berjalan secara berkelanjutan.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani mengungkapkan bahwa salah satu tantangan paling krusial dalam pengembangan kawasan adalah persoalan ketersediaan lahan, khususnya lahan yang masih berstatus Area Penggunaan Lain (APL) dan memerlukan penyelesaian lintas kementerian.
Menurut Annisa, di Kecamatan IX Koto masih terdapat sekitar 900 hektare lahan APL yang hingga kini tercatat sebagai kawasan transmigrasi. Kondisi tersebut membutuhkan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat agar pemanfaatannya dapat segera dioptimalkan.
"Dalam pengembangan kawasan food estate maupun kawasan yang diusulkan sebagai Proyek Strategis Nasional, persoalan utama yang harus diselesaikan adalah ketersediaan lahan. Saat ini masih terdapat lahan berstatus Area Penggunaan Lain (APL) yang memerlukan koordinasi lintas kementerian. Di Kecamatan IX Koto, misalnya, terdapat sekitar 900 hektare lahan APL yang saat ini masih tercatat sebagai kawasan transmigrasi," ujar Annisa.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah saat ini juga tengah menyiapkan transformasi pengelolaan kawasan transmigrasi melalui pendekatan baru yang lebih modern dan produktif. Skema tersebut mengedepankan kolaborasi antara masyarakat dan dunia industri agar kawasan mampu memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian.
"Pada prinsipnya, Kementerian Transmigrasi siap mengoperasikan kembali kawasan tersebut dengan pola baru. Masyarakat transmigrasi tetap memiliki lahan seluas dua hektare, namun pengelolaannya dilakukan berbasis industri. Kepemilikan masyarakat nantinya diwujudkan dalam bentuk saham, sementara pengelolaan operasional kawasan dilakukan oleh pihak industri," jelasnya.
Menurut Annisa, status Proyek Strategis Nasional akan menjadi instrumen yang sangat penting dalam mempercepat penyelesaian berbagai persoalan regulasi dan birokrasi yang selama ini menjadi hambatan pengembangan kawasan.
"Penetapan kawasan ini sebagai Proyek Strategis Nasional akan mempermudah koordinasi lintas kementerian, baik dengan Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, maupun Kementerian Transmigrasi. Status PSN menjadi instrumen penting agar proses perizinan dan pengelolaan kawasan dapat berjalan lebih cepat, terarah, dan efisien," katanya.
Lebih jauh, Annisa menilai Koridor Sajunraya memiliki potensi besar menjadi salah satu lumbung ketahanan pangan nasional. Potensi tersebut didukung oleh program Kawasan Ketahanan Pangan yang tengah dikembangkan pemerintah, terutama melalui pemanfaatan lahan untuk komoditas strategis seperti padi dan jagung.
Menurutnya, apabila potensi tersebut diintegrasikan dengan pembangunan industri pengolahan, khususnya industri pakan ternak, maka kawasan Sajunraya akan memiliki rantai pasok yang lebih kuat dan mampu menciptakan nilai ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan hanya mengandalkan sektor hulu.
"Kementerian Kehutanan juga memiliki program Kawasan Ketahanan Pangan yang difokuskan pada penyediaan lahan untuk komoditas padi dan jagung. Potensi ini dapat diintegrasikan untuk menjamin ketersediaan bahan baku, terutama jika ke depan dibangun industri pakan di kawasan tersebut," ungkapnya.
Pengusulan Koridor Sajunraya sebagai Proyek Strategis Nasional tidak hanya dipandang sebagai proyek pembangunan infrastruktur semata. Lebih dari itu, kawasan ini diproyeksikan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menarik investasi berskala besar, meningkatkan konektivitas antardaerah, memperkuat hilirisasi sektor pertanian, membuka lapangan kerja baru, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Sawahlunto, Sijunjung, Dharmasraya, dan Sumatera Barat secara keseluruhan.
Dengan telah ditandatanganinya komitmen bersama tersebut, sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota diharapkan menjadi modal kuat dalam mempercepat proses pengusulan Koridor Sajunraya sebagai Proyek Strategis Nasional. Apabila memperoleh persetujuan pemerintah pusat, kawasan ini diyakini akan menjadi salah satu episentrum pertumbuhan ekonomi baru yang mampu memperkuat daya saing Sumatera Barat sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap ketahanan pangan dan pembangunan nasional.
(Papa Juan)
#Infrastruktur #SumateraBarat
