Pembukaan PPKO Ormawa KOMBAD Justitia Perkuat Pelestarian Pesisir dan Pengelolaan Tambak Berkelanjutan di Nagari Ketaping
D'On, Padang Pariaman – Semangat kolaborasi antara mahasiswa, pemerintah, dan masyarakat mewarnai pembukaan Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) KOMBAD Justitia yang digelar di Kantor Wali Nagari Ketaping, Kabupaten Padang Pariaman, Minggu (21/6/2026). Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam membangun gerakan bersama untuk menjaga kelestarian kawasan pesisir sekaligus mendorong pengelolaan tambak udang yang produktif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.
Pembukaan program dirangkaikan dengan sosialisasi lingkungan hidup yang menghadirkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman, Andri Satria Masri, S.E., M.E., sebagai narasumber utama. Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Subdirektorat Pengembangan Kreativitas Kemahasiswaan, Dr. Eng. Budi Rahmadya, M.Eng., Ketua Pokja PPK Ormawa Universitas Andalas, Risti Kurnia Dewi, S.Gz., M.Si., Operator dan Official PPK Ormawa Ditmawa, Wali Nagari Ketaping beserta jajaran pemerintah nagari, tokoh masyarakat, pelaku UMKM, serta warga setempat.
Mengusung konsep blue economy, PPK Ormawa KOMBAD Justitia tidak sekadar menjadi program pengabdian masyarakat, tetapi juga menjadi wadah untuk membangun kesadaran kolektif bahwa pembangunan ekonomi di kawasan pesisir harus berjalan beriringan dengan upaya pelestarian lingkungan. Melalui pendekatan tersebut, mahasiswa bersama pemerintah nagari dan masyarakat berupaya menyusun arah pembangunan pesisir yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan keseimbangan ekosistem.
Program ini difokuskan pada tiga aspek strategis, yakni pelestarian hutan mangrove, pengelolaan sampah berbasis masyarakat, dan pengembangan budidaya tambak udang yang berkelanjutan. Ketiga sektor tersebut dipandang saling berkaitan dalam menjaga kualitas lingkungan sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat pesisir.
Dalam pemaparannya, Andri Satria Masri menjelaskan bahwa Nagari Ketaping merupakan salah satu wilayah pesisir yang memiliki potensi sumber daya alam sangat besar. Kawasan ini memiliki ekosistem mangrove yang berfungsi sebagai benteng alami pantai, habitat berbagai biota laut, sekaligus penyangga kehidupan masyarakat pesisir. Selain itu, kawasan wisata bahari yang masih alami serta berkembangnya usaha tambak udang menjadikan Ketaping memiliki peluang besar untuk tumbuh sebagai kawasan ekonomi berbasis kelautan.
Menurutnya, perkembangan usaha tambak udang yang cukup pesat pada periode 2018 hingga 2019 memberikan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Banyak warga memperoleh lapangan pekerjaan baru, sementara aktivitas ekonomi di kawasan pesisir turut mengalami pertumbuhan. Namun, di balik perkembangan tersebut, muncul tantangan baru berupa pengelolaan limbah tambak yang belum optimal dan persoalan sampah yang masih menjadi pekerjaan rumah bersama.
"Potensi pesisir Ketaping sangat luar biasa. Namun apabila tidak dikelola secara bijaksana, berbagai persoalan lingkungan akan muncul dan pada akhirnya justru mengancam keberlanjutan usaha masyarakat sendiri," jelas Andri.
Ia juga memaparkan perubahan sistem perizinan usaha tambak yang terjadi setelah diberlakukannya sistem Online Single Submission (OSS). Sebelum tahun 2020, setiap pengajuan izin tambak harus melalui proses verifikasi lapangan oleh instansi terkait, termasuk mempertimbangkan persetujuan masyarakat di sekitar lokasi usaha. Mekanisme tersebut dinilai mampu memberikan ruang bagi pemerintah dan masyarakat untuk melakukan pengawasan sejak awal.
Namun setelah sistem OSS diterapkan, proses perizinan dilakukan secara daring melalui pengunggahan dokumen administrasi. Perubahan ini membuat banyak usaha tambak bermunculan tanpa diketahui masyarakat sekitar, sehingga pengawasan terhadap dampak lingkungan menjadi lebih sulit dilakukan.
"Permasalahan yang sering muncul adalah air tambak diambil dari laut kemudian dibuang kembali ke laut tanpa melalui proses penyaringan yang memadai. Kondisi ini berpotensi menyebabkan pencemaran kawasan pesisir, mengganggu kualitas air, serta memengaruhi keberlangsungan ekosistem mangrove dan biota laut," ujarnya.
Meski kewenangan teknis pengelolaan tambak berada pada sektor kelautan dan perikanan, Andri menegaskan bahwa Dinas Lingkungan Hidup tetap memiliki perhatian besar terhadap persoalan tersebut. Menurutnya, kualitas lingkungan pesisir tidak dapat dipisahkan dari keberadaan kawasan mangrove yang memiliki fungsi ekologis sangat penting, mulai dari mencegah abrasi, menyerap karbon, hingga menjadi habitat alami berbagai spesies.
Karena itu, ia menilai diperlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga kawasan pesisir, termasuk melalui pembentukan komunitas yang mampu mengawasi aktivitas tambak, menggerakkan penanaman mangrove, serta membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan.
"Kami berharap akan lahir komunitas-komunitas yang tidak hanya aktif menanam mangrove, tetapi juga mampu menjadi penggerak dalam mengawasi pengelolaan tambak agar tetap memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan," katanya.
Nagari Ketaping sendiri dinilai memiliki daya tarik wisata pesisir yang menjanjikan. Kawasan muara yang masih alami, hamparan mangrove, serta potensi wisata bahari menjadi modal besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata berbasis ekowisata. Apabila dikelola secara baik, sektor pariwisata diyakini dapat berjalan berdampingan dengan aktivitas budidaya tambak sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
Namun demikian, sejak tahun 2021 produktivitas tambak udang di kawasan tersebut mulai mengalami penurunan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kualitas lingkungan, pengelolaan limbah yang belum optimal, hingga tantangan menjaga keseimbangan ekosistem pesisir. Karena itu, pendekatan pembangunan yang mengedepankan prinsip keberlanjutan menjadi kebutuhan mendesak agar sektor perikanan tetap mampu memberikan manfaat ekonomi dalam jangka panjang.
Andri Satria Masri turut memberikan apresiasi kepada Tim PPK Ormawa KOMBAD Justitia atas kepedulian mereka terhadap isu lingkungan di Nagari Ketaping. Menurutnya, keterlibatan mahasiswa merupakan bentuk nyata kontribusi generasi muda dalam menjawab persoalan pembangunan yang dihadapi masyarakat.
"Kehadiran mahasiswa membawa semangat baru. Kami berharap program ini tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi, tetapi benar-benar melahirkan aksi nyata yang mampu memberikan dampak berkelanjutan bagi masyarakat Nagari Ketaping," ungkapnya.
Melalui PPK Ormawa KOMBAD Justitia, mahasiswa tidak hanya berperan sebagai agen perubahan yang memberikan edukasi kepada masyarakat, tetapi juga menjadi mitra pemerintah nagari dalam menyusun berbagai program pemberdayaan masyarakat berbasis lingkungan. Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan kawasan pesisir, meningkatkan kualitas pengelolaan sampah, memperluas rehabilitasi mangrove, serta mendorong praktik budidaya tambak yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan.
Program ini sekaligus menjadi bukti bahwa pembangunan wilayah pesisir tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memastikan kelestarian sumber daya alam sebagai penopang kehidupan masyarakat. Dengan sinergi antara mahasiswa, pemerintah, dunia akademik, dan masyarakat, Nagari Ketaping diharapkan mampu berkembang sebagai kawasan pesisir yang bersih, lestari, produktif, dan berdaya saing, sekaligus menjadi contoh penerapan konsep blue economy yang berkelanjutan di Sumatera Barat.
(*)
#Pendidikan #UniversitasAndalas #SumateraBarat
