Kesbangpol Padang Ajak Warga Sukseskan Survei Indeks Harmoni Indonesia 2026, Partisipasi Lampaui Target Nasional
D'On, Padang - Pemerintah Kota (Pemko) Padang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) terus mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam Survei Pengukuran Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) Tahun 2026. Partisipasi warga dinilai memiliki peran strategis dalam memberikan gambaran nyata mengenai kondisi kehidupan sosial masyarakat sekaligus menjadi landasan penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif, adil, dan berbasis Evidence-Based Data (EBD).
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang, Syahendri Barkah, menjelaskan bahwa pengukuran Indeks Harmoni Indonesia merupakan program nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.
Menurutnya, survei tersebut bukan sekadar pengumpulan data statistik, tetapi menjadi instrumen penting untuk mengukur sejauh mana pembangunan yang dilakukan pemerintah telah menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis di berbagai sektor.
"Indeks Harmoni Indonesia menggambarkan bagaimana pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah dari sisi sosial, ekonomi, budaya, serta keberagaman. Melalui survei ini, pemerintah ingin memastikan bahwa seluruh program pembangunan telah melibatkan semua unsur masyarakat tanpa membedakan suku, agama, etnis, maupun golongan," ujar Syahendri Barkah di Padang, Selasa (7/7/2026).
Ia menjelaskan, terdapat empat indikator utama yang menjadi dasar penilaian dalam Indeks Harmoni Indonesia. Aspek ekonomi memiliki bobot terbesar yakni 30 persen, disusul keberagaman sebesar 25 persen, aspek sosial 23 persen, dan budaya 22 persen. Keempat indikator tersebut menjadi tolok ukur untuk melihat tingkat keharmonisan masyarakat sekaligus efektivitas pembangunan yang telah dijalankan pemerintah daerah.
Hasil survei nantinya akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran, berkeadilan, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah pusat menetapkan target sebanyak 1.250 responden di Kota Padang yang berasal dari berbagai unsur masyarakat. Mereka terdiri atas aparatur sipil negara (ASN), personel TNI dan Polri, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), kelompok tani, buruh, hingga berbagai komunitas masyarakat lainnya.
Namun, antusiasme masyarakat Kota Padang menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan. Hingga 6 Juli 2026, jumlah responden yang telah mengisi survei mencapai 8.151 orang, atau lebih dari enam kali lipat target yang ditetapkan pemerintah pusat.
Meski capaian tersebut telah melampaui target, Kesbangpol Kota Padang tetap mengimbau seluruh masyarakat yang menjadi sasaran survei agar tetap berpartisipasi. Menurut Syahendri, keberhasilan survei tidak hanya diukur dari banyaknya jumlah responden, tetapi juga dari keterwakilan seluruh elemen masyarakat sehingga hasilnya benar-benar mencerminkan kondisi nyata kehidupan masyarakat Kota Padang.
"Target responden berasal dari berbagai kalangan agar hasil survei benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat secara menyeluruh. Karena itu, kami mengajak seluruh responden yang menjadi sasaran agar segera meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner Indeks Harmoni Indonesia sebelum batas waktu pengisian berakhir," katanya.
Ia menambahkan, semakin beragam latar belakang responden yang ikut berpartisipasi, maka semakin akurat pula hasil pengukuran yang akan menjadi dasar dalam penyusunan berbagai program pembangunan di masa mendatang.
"Yang terpenting bukan hanya jumlah responden, tetapi keterwakilan seluruh unsur masyarakat. Semakin banyak elemen masyarakat yang berpartisipasi, semakin akurat pula gambaran tingkat harmoni di Kota Padang sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ke depan," tegasnya.
Kesbangpol Kota Padang mengingatkan bahwa pengisian Survei Indeks Harmoni Indonesia masih berlangsung hingga 17 Juli 2026. Masyarakat yang menjadi responden dapat mengisi kuesioner secara daring melalui laman survei yang telah disediakan pemerintah.
Melalui tingginya partisipasi masyarakat, Pemerintah Kota Padang berharap hasil Indeks Harmoni Indonesia Tahun 2026 mampu memberikan potret yang utuh mengenai kondisi keharmonisan masyarakat Kota Padang. Data tersebut diharapkan menjadi pijakan penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang semakin inklusif, memperkuat persatuan, meningkatkan kesejahteraan, serta menjaga kerukunan di tengah keberagaman yang menjadi kekuatan utama Kota Padang.
(Mond)
#Padang #Daerah
