Ribuan Motor Listrik BGN Akan Dihibahkan ke Guru Honorer, DPR Setuju: Daripada Mubazir, Lebih Baik Bermanfaat untuk Pendidikan

Ribuan Motor Listrik BGN Akan Dihibahkan ke Guru Honorer, DPR Setuju: Daripada Mubazir, Lebih Baik Bermanfaat untuk Pendidikan

D'On, Jakarta - Polemik pengadaan ribuan sepeda motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) kini memasuki babak baru. Aset yang sebelumnya dibeli untuk menunjang operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) itu direncanakan akan dihibahkan kepada para guru honorer di berbagai daerah di Indonesia.

Rencana tersebut mendapat dukungan penuh dari Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini. Menurutnya, langkah itu merupakan solusi terbaik agar aset yang sudah telanjur dibeli menggunakan anggaran negara tidak menjadi barang yang sia-sia dan tetap dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dukungan tersebut disampaikan Yahya usai mendengar penjelasan Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, dalam rapat bersama Komisi IX DPR.

"Waktu rapat dengan Komisi IX, Ibu Arumsari mengatakan sepeda motor listrik tersebut akan dihibahkan kepada guru-guru honorer di daerah-daerah. Dan saya setuju dengan rencana tersebut," ujar Yahya.

Solusi Menyelamatkan Uang Negara

Menurut Yahya, keputusan mengalihkan fungsi kendaraan tersebut merupakan langkah rasional di tengah sorotan publik terhadap efektivitas belanja negara.

Alih-alih dibiarkan menganggur atau terbengkalai, motor listrik dinilai akan jauh lebih bermanfaat apabila digunakan oleh guru honorer yang selama ini kerap menghadapi keterbatasan sarana transportasi dalam menjalankan tugasnya, terutama di wilayah terpencil.

Guru honorer diketahui menjadi salah satu kelompok yang selama bertahun-tahun menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan pendapatan hingga akses transportasi yang kurang memadai.

Dengan adanya kendaraan operasional, mobilitas para guru diharapkan meningkat sehingga aktivitas mengajar dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal.

DPR Sejak Awal Menolak Pengadaan Motor Listrik untuk SPPG

Meski mendukung rencana hibah tersebut, Yahya menegaskan bahwa dirinya sejak awal tidak sepakat dengan pengadaan motor listrik bagi operasional SPPG.

Menurutnya, konsep pengadaan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.

Ia menilai pengelola dapur program pemenuhan gizi tidak membutuhkan tingkat mobilitas yang tinggi dalam menjalankan tugas sehari-hari.

"Pengelola dapur tidak membutuhkan kendaraan operasional seperti itu. Karena memang tugas mereka tidak menuntut mobilitas yang tinggi," ungkapnya.

Pandangan tersebut semakin menguatkan kritik yang selama ini berkembang terkait efektivitas penggunaan anggaran dalam sejumlah program pemerintah.

DPR Mengaku Tidak Pernah Mendapat Informasi Pengadaan

Persoalan lain yang disorot DPR adalah minimnya keterbukaan informasi dalam proses pengadaan tersebut.

Yahya mengungkapkan bahwa Komisi IX DPR tidak pernah menerima laporan maupun penjelasan terkait proyek pembelian motor listrik tersebut.

Akibatnya, fungsi pengawasan yang seharusnya dijalankan DPR terhadap penggunaan anggaran negara tidak dapat berjalan maksimal.

Kondisi tersebut terjadi pada masa kepemimpinan Kepala BGN sebelumnya, Dadan Hindayana.

Minimnya transparansi itu kemudian memunculkan berbagai pertanyaan publik mengenai mekanisme perencanaan, kebutuhan riil, hingga proses pelaksanaan pengadaan.

Disorot Karena Dugaan Mark-up dan Lemahnya Layanan Purna Jual

Tak hanya soal urgensi, Yahya juga menyoroti kualitas proses pengadaan yang dinilainya kurang profesional.

Ia mengungkapkan adanya sejumlah persoalan mendasar, salah satunya perusahaan penyedia kendaraan yang disebut tidak memiliki jaringan dealer yang memadai.

Selain itu, fasilitas layanan purna jual atau after sales service juga dinilai belum siap untuk menjamin keberlangsungan penggunaan kendaraan dalam jangka panjang.

Yang lebih serius, Yahya turut menyinggung adanya dugaan penggelembungan harga atau mark-up dalam proses pengadaan tersebut.

Apabila dugaan tersebut terbukti, maka persoalan ini tidak lagi sekadar menyangkut efektivitas anggaran, tetapi juga berpotensi menyentuh aspek hukum dan tata kelola keuangan negara.

BGN Libatkan Kejaksaan Agung

Di sisi lain, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menegaskan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebelum merealisasikan rencana hibah tersebut.

Koordinasi dilakukan untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan hukum dan administrasi negara.

Menurut Agustina, evaluasi yang dilakukan BGN tidak hanya menyasar sepeda motor listrik semata.

Semua aset yang dibeli sepanjang 2025 akan diperiksa dan dioptimalkan pemanfaatannya.

"Iya, nanti kami akan meminta informasi juga ke Kejaksaan. Poinnya sebenarnya bukan cuma motor. Semua yang sudah dibelanjakan di 2025, termasuk IT, kami ingin dimaksimalkan," ujarnya.

Laptop, IoT dan CCTV Ikut Dievaluasi

BGN kini melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai aset yang sempat menjadi sorotan publik sepanjang tahun 2025.

Beberapa di antaranya meliputi:

• Sepeda motor listrik.
• Laptop.
• Perangkat Internet of Things (IoT).
• Kamera CCTV.
• Berbagai perangkat penunjang operasional lainnya.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola anggaran yang lebih efisien dan tepat sasaran.

Strategi Besar Efisiensi Anggaran 2026

Optimalisasi aset lama juga menjadi strategi utama BGN dalam menyusun anggaran tahun 2026.

Agustina memastikan bahwa pengadaan barang baru dengan fungsi yang sama tidak akan lagi dilakukan apabila aset serupa masih tersedia dan dapat dimanfaatkan.

BGN saat ini sedang melakukan penyisiran ulang terhadap seluruh pos anggaran agar tidak terjadi pemborosan.

"Kami sisir anggarannya. Kalau output-nya sama dengan yang sudah ada di 2025, kami bilang tidak. Pengadaan seperti itu tidak ada lagi di 2026," tegas Agustina.

Momentum Perbaikan Tata Kelola Negara

Kasus ini menjadi pelajaran penting bahwa efektivitas penggunaan anggaran negara tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana yang dikeluarkan, tetapi juga oleh ketepatan perencanaan dan pengawasan.

Di tengah tuntutan efisiensi belanja negara, keputusan mengalihkan ribuan motor listrik kepada guru honorer dipandang sebagai langkah penyelamatan aset agar tetap produktif dan memberi manfaat langsung kepada masyarakat.

Namun demikian, publik juga menanti transparansi penuh mengenai proses pengadaan sebelumnya, termasuk penelusuran dugaan mark-up serta evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan belanja yang dinilai kurang tepat sasaran.

Sebab pada akhirnya, setiap rupiah uang negara harus dipastikan kembali kepada kepentingan masyarakat, terutama untuk sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik seperti pendidikan dan pemenuhan gizi nasional.

(L6)

#Nasional