Evaluasi MBG Kota Padang, Fadly Amran: Program Prioritas Nasional Ini Harus Menggerakkan Ekonomi Rakyat
D'On, PADANG – Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tidak hanya menjadi program pemenuhan gizi semata, tetapi juga menjadi penggerak roda perekonomian masyarakat.
Komitmen tersebut ditegaskan Wali Kota Padang, Fadly Amran, saat memimpin Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Aula Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Aie Pacah, Rabu (17/6/2026).
Rapat yang dihadiri berbagai pemangku kepentingan ini menjadi forum strategis untuk mengevaluasi pelaksanaan MBG sekaligus menyusun langkah-langkah penguatan program prioritas nasional tersebut agar berjalan semakin optimal di Kota Padang.
Hadir dalam kesempatan itu Koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Wilayah Kota Padang, Utami Yuliani Amir, mewakili Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Pekanbaru, Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal (PJPH) Provinsi Sumatera Barat, Ikrar Abdi, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang, Dessi Febriyanti, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi, Asisten Administrasi Umum Corri Saidan, Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang Alfiadi, Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang Hendra Pebrizal, sejumlah kepala OPD terkait, serta para kepala SPPG dan perwakilan yayasan mitra SPPG se-Kota Padang.
Dalam arahannya, Fadly Amran menegaskan bahwa MBG merupakan agenda besar negara yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor untuk memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari tersedianya makanan bergizi bagi anak-anak dan kelompok penerima manfaat lainnya, tetapi juga dari kemampuan program tersebut menciptakan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat.
"Program MBG merupakan agenda besar negara. Karena itu, seluruh SPPG dan perangkat daerah harus saling mendukung untuk memastikan pemenuhan gizi anak-anak dan penerima manfaat lainnya melalui layanan yang berkualitas," tegas Fadly Amran.
Ia menjelaskan, MBG harus menjadi instrumen pembangunan ekonomi kerakyatan dengan melibatkan pelaku usaha lokal sebagai bagian penting dari rantai pasok pangan.
Pasar tradisional, pelaku UMKM, petani, nelayan, peternak, hingga distributor lokal diharapkan dapat menjadi pemasok utama kebutuhan pangan bagi seluruh dapur MBG yang beroperasi di Kota Padang.
"Program ini tidak boleh hanya berhenti di dapur. Kita harus membangun ekosistem ekonomi yang sehat, di mana masyarakat lokal ikut tumbuh dan berkembang bersama program ini," ujarnya.
Fadly juga menyoroti pentingnya sistem pendataan yang akurat dan terintegrasi sebagai fondasi utama keberhasilan program.
Menurutnya, setiap SPPG harus memiliki data yang jelas terkait kebutuhan bahan baku, kapasitas pelayanan, pola distribusi, hingga respons masyarakat terhadap pelaksanaan program.
Data yang akurat, katanya, akan membantu pemerintah mengambil kebijakan yang tepat sekaligus mengantisipasi berbagai potensi kendala di lapangan.
Selain penguatan sistem, Wali Kota Padang tersebut juga mendorong seluruh SPPG mempersiapkan diri menghadapi sistem penilaian atau grading yang akan diterapkan Badan Gizi Nasional (BGN).
Ia meminta seluruh dapur MBG di Kota Padang memenuhi standar terbaik dari berbagai aspek, mulai dari kualitas pelayanan, kebersihan, keamanan pangan, manajemen operasional, hingga tata kelola administrasi.
"Kita harus siap menjadi daerah yang terbaik. Semua aspek harus diperhatikan agar kualitas pelayanan benar-benar terjaga," katanya.
Fadly juga mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap aturan daerah dalam pembangunan dan pengembangan fasilitas SPPG.
Menurutnya, keberhasilan program nasional tidak boleh mengabaikan aspek keselamatan, ketertiban tata ruang, dan regulasi yang berlaku.
"Saya berharap pembangunan dan pengembangan SPPG berjalan sesuai aturan. Program prioritas tetap harus berjalan, namun keselamatan, ketertiban tata kota, dan kepatuhan terhadap regulasi tidak boleh diabaikan," tegasnya.
Di sisi lain, ia meminta Perumda Air Minum Kota Padang bersama organisasi perangkat daerah terkait memastikan seluruh dapur SPPG memiliki akses terhadap air bersih yang memadai.
Ketersediaan air bersih dinilai menjadi komponen penting dalam menjaga higienitas proses pengolahan makanan dan keamanan pangan bagi para penerima manfaat.
Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang yang juga Sekretaris Satgas MBG Kota Padang, Alfiadi, menjelaskan bahwa evaluasi pelaksanaan MBG dilakukan secara rutin dan menyeluruh setiap bulan.
Evaluasi tersebut mencakup seluruh tahapan pelaksanaan program, mulai dari ketersediaan bahan baku, operasional dapur, distribusi makanan, hingga kualitas pelayanan kepada para penerima manfaat.
Ia menyebutkan, saat ini sebanyak 72 SPPG telah beroperasi di Kota Padang atau sekitar 75 persen dari target keseluruhan sebanyak 96 SPPG.
Pemerintah Kota Padang menargetkan kekurangan 24 SPPG dapat terpenuhi dalam dua hingga tiga bulan mendatang.
Meski masih dalam tahap pengembangan, Alfiadi mengatakan pelaksanaan MBG di Kota Padang sejauh ini berjalan relatif baik dan terus menunjukkan perkembangan positif.
"Kita terus mengawal kualitas pelaksanaan MBG. Sesuai arahan Bapak Wali Kota, seluruh SPPG di Kota Padang harus menjadi yang terbaik, sejalan dengan semangat Program Unggulan Padang Juara," pungkas Alfiadi.
Melalui evaluasi yang dilakukan secara berkala ini, Pemko Padang berharap Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya sukses meningkatkan kualitas gizi generasi muda, tetapi juga menjadi pengungkit ekonomi daerah yang mampu menghadirkan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat Kota Padang secara luas.
(Mond)
#Padang #Daerah #MakanBergiziGratis
