Pemko Padang Kembali Raih WTP, Bukti Konsistensi Tata Kelola Keuangan yang Transparan dan Akuntabel
D'On, Padang — Pemerintah Kota (Pemko) Padang kembali mencatatkan prestasi membanggakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk ke-13 kalinya, Pemko Padang berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Capaian tersebut sekaligus menjadi raihan WTP ke-12 secara berturut-turut sejak tahun anggaran 2014, menegaskan konsistensi Pemko Padang dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai standar akuntansi pemerintahan.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan di Kantor BPK Perwakilan Sumatera Barat, Jumat (29/5/2026), dan diterima langsung oleh Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, dari Kepala BPK Perwakilan Sumbar, Sudarminto Eko Putra.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Kota Padang Muharlion, Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Inspektur Kota Padang Sonny Budaya Putra, Plt Kepala BPKAD Kota Padang Elvira, Sekretaris DPRD Kota Padang Hendrizal Azhar, serta tujuh kepala daerah lainnya di Sumatera Barat.
Momentum penyerahan LHP tersebut menjadi simbol keberhasilan sinergi antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.
Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menegaskan bahwa opini WTP bukan hanya sekadar capaian administratif, melainkan cerminan komitmen pemerintah daerah dalam membangun sistem pengelolaan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Ini adalah hasil dari kerja keras bersama. Kami ingin memastikan capaian ini menjadi titik tolak untuk memperkuat integritas, efisiensi, dan transparansi anggaran demi kemajuan daerah serta kesejahteraan masyarakat,” ujar Maigus Nasir.
Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tim pengelola keuangan, serta BPK Perwakilan Sumbar yang telah membangun komunikasi dan koordinasi selama proses audit berlangsung.
Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama lebih dari satu dekade menunjukkan bahwa budaya tata kelola pemerintahan yang baik telah menjadi bagian penting dalam sistem birokrasi di lingkungan Pemko Padang.
“Pemko Padang berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Komitmen ini merupakan implementasi dari Program Unggulan Padang Amanah,” katanya.
Maigus juga menegaskan bahwa seluruh rekomendasi dan catatan yang diberikan BPK akan ditindaklanjuti secara serius sebagai bahan evaluasi untuk penyempurnaan pengelolaan keuangan daerah ke depan.
“Kami siap menindaklanjuti setiap catatan yang ada dan memastikan seluruh proses pengelolaan keuangan berjalan sesuai ketentuan. Semoga komunikasi antara Pemko Padang dan BPK terus terjaga dalam penyempurnaan laporan keuangan daerah,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa penguatan tata kelola keuangan daerah menjadi bagian penting dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, optimalisasi pendapatan daerah, serta pembangunan birokrasi yang bersih dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Sumbar, Sudarminto Eko Putra, menegaskan bahwa opini WTP menunjukkan laporan keuangan pemerintah daerah telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Meski demikian, Sudarminto mengingatkan bahwa opini WTP bukan tujuan akhir, melainkan langkah awal untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang kredibel dan berintegritas.
“Opini WTP adalah langkah awal, bukan akhir dalam mewujudkan tata kelola yang kredibel. Kami mengucapkan selamat kepada pemerintah daerah yang berhasil meraih opini WTP di tahun anggaran 2025, semoga dapat terus dipertahankan,” ujar Sudarminto.
Ia menambahkan, BPK tetap memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi perbaikan kepada setiap pemerintah daerah sebagai bagian dari upaya mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan secara berkelanjutan.
Keberhasilan Pemko Padang mempertahankan opini WTP dinilai menjadi indikator positif bagi stabilitas tata kelola pemerintahan daerah di tengah tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang semakin transparan dan profesional.
Capaian ini juga memperkuat kepercayaan publik terhadap komitmen Pemerintah Kota Padang dalam menjaga integritas birokrasi dan memastikan setiap penggunaan anggaran daerah benar-benar diarahkan untuk kepentingan masyarakat.
Dengan raihan WTP ke-13 ini, Pemko Padang diharapkan mampu terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, memperkuat efektivitas program pembangunan, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin optimal bagi masyarakat Kota Padang.
(Mond)
#Padang #Daerah
