Novermal Yuska: “Darah” Petani Sawit Pessel Terkuras: Dugaan Kartel 5 Pabrik Bikin Kerugian Tembus Rp600 Miliar per Tahun
D'On, Pesisir Selatan — Jeritan petani kelapa sawit swadaya di Kabupaten Pesisir Selatan kian nyaring. Harga Tandan Buah Segar (TBS) yang terus ditekan jauh di bawah daerah lain di Sumatera Barat memunculkan dugaan kuat adanya praktik kartel oleh sejumlah pabrik kelapa sawit di daerah itu.
Akibat permainan harga tersebut, petani sawit Pesisir Selatan diperkirakan kehilangan potensi pendapatan hingga Rp600 miliar per tahun.
Anggota DPRD Pesisir Selatan, Novermal Yuska, secara terbuka menuding ada praktik persekongkolan harga yang dilakukan lima pabrik sawit di wilayah itu. Menurutnya, kondisi ini sudah berlangsung lama dan dibiarkan tanpa pengawasan serius.
“Lima pabrik di Pessel sudah melakukan praktik kartel. Mereka bersekongkol menetapkan harga murah, sementara petani tidak punya pilihan lain untuk menjual hasil panennya,” tegas Novermal, Senin (25/5/2026).
Fakta di lapangan menunjukkan jurang harga yang mencolok. Per 25 Mei 2026, harga TBS sawit swadaya di Pesisir Selatan hanya berada di kisaran Rp1.880 hingga Rp2.105 per kilogram. Sementara di Kabupaten Sijunjung, harga TBS sudah menembus Rp2.830 per kilogram.
Selisih sekitar Rp700 per kilogram itu menjadi pukulan telak bagi ribuan petani sawit swadaya di Pesisir Selatan.
Rinciannya, harga TBS di PT TEU berada di angka Rp2.105/kg, PT Sdtn Rp1.880/kg, dan PT Sjal Rp1.965/kg. Ironisnya, dua dari tiga pabrik dengan harga terendah disebut berada di bawah grup perusahaan besar Incasi Raya.
“Dua dari tiga pabrik milik Incasi Raya Grup paling rendah harganya,” ungkap Novermal.
Tidak hanya soal harga rendah, petani juga mengeluhkan potongan timbangan yang dinilai tidak masuk akal. Di Pesisir Selatan, potongan disebut mencapai 9 hingga 12 persen. Sementara di Sijunjung, potongan hanya berkisar 4 sampai 5 persen.
“Anehnya, TBS yang sama kalau dibawa ke Sijunjung dihargai lebih tinggi, selisihnya rata-rata Rp700 per kilogram. Potongan timbangannya pun lebih kecil,” katanya.
Pihak pabrik berdalih rendemen atau kandungan minyak sawit petani Pesisir Selatan rendah. Namun, menurut Novermal, alasan itu tidak pernah dibuktikan secara transparan.
Hingga kini, pemerintah daerah disebut belum pernah melakukan pengecekan rendemen secara menyeluruh di hamparan kebun sawit masyarakat mulai dari Sutera hingga Silaut. Data rendemen riil di pabrik pun tertutup rapat dari publik.
“Kita pasti terima kalau memang rendemen rendah. Kita juga bisa menerima potongan tinggi kalau standarnya jelas. Masalahnya sekarang, harga ditetapkan seenaknya saja dan pemerintah daerah seperti tutup mata,” kritiknya tajam.
Berdasarkan data Dinas Pertanian terbaru, luas kebun sawit swadaya masyarakat di Pesisir Selatan mencapai sekitar 44 ribu hektare. Dengan asumsi produksi rata-rata satu ton per hektare, panen dua kali sebulan, dan selisih harga Rp700 per kilogram dibanding daerah lain, total potensi kerugian petani diperkirakan mencapai Rp600 miliar setiap tahun.
Angka fantastis itu disebut sebagai “kebocoran ekonomi” yang selama ini menggerus kesejahteraan petani sawit di daerah tersebut.
Di tengah polemik itu, secercah harapan mulai muncul dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Saat ini, Pemprov tengah menyiapkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Penetapan Harga TBS kebun plasma dan kebun swadaya, sekaligus membentuk Satgas Pengawasan Harga Sawit Tahun 2026.
Kedua regulasi tersebut sedang dalam proses harmonisasi di Biro Hukum Setdaprov Sumbar.
“Semangat Pergub ini jelas, yakni transparansi dan keadilan dalam penetapan harga TBS petani,” ujar Novermal.
Ia berharap, setelah Pergub diterbitkan, pemerintah daerah benar-benar hadir membela petani dengan membentuk koperasi dan memperkuat kemitraan resmi antara petani dan pabrik sawit.
“Kalau tata niaganya dibenahi dan pengawasan berjalan, petani swadaya juga bisa menikmati harga seperti petani plasma,” katanya.
Novermal pun mengingatkan, nasib puluhan ribu petani sawit Sumbar kini bergantung pada keberanian pemerintah menindak dugaan permainan harga yang selama ini terjadi.
“Kalau pejabat terkait tidak ‘termakan kajai’, insya Allah harga TBS kita bisa sama dengan daerah lain,” pungkasnya.
(Mond)
#Sawit #Ekonomi #Daerah #KabupatenPesisirSelatan
