Kepala Dinas ESDM Sumbar Helmi
D'On, Padang - BPH Migas akhirnya resmi menetapkan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi untuk Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2026. Kepastian ini tertuang dalam surat bernomor T-201/MG.05/BPH/2026 tertanggal 19 Februari 2026, yang menjadi acuan utama dalam menjaga stabilitas pasokan energi di seluruh wilayah Sumbar.
Dalam keputusan tersebut, total kuota BBM untuk Sumatera Barat terbagi dalam tiga jenis utama:
- Solar (JBT): 558.488 Kiloliter
- Pertalite (JBKP): 704.919 Kiloliter
- Minyak Tanah (JBT): 2.144 Kiloliter
Dari seluruh daerah, Kota Padang menjadi wilayah dengan alokasi terbesar. Ibu kota provinsi ini mendapatkan jatah Solar 108.950 KL dan Pertalite 156.056 KL, mencerminkan tingginya aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat.
Sementara itu, distribusi Minyak Tanah difokuskan secara khusus ke Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kebijakan ini diambil untuk menjawab kebutuhan energi rumah tangga masyarakat kepulauan yang masih sangat bergantung pada jenis BBM tersebut.
Pengawasan Diperketat, Penyalahgunaan Jadi Target Utama
Kepala Dinas ESDM Sumbar, Helmi Heriyanto, menegaskan bahwa kuota ini bukan sekadar angka, tetapi menjadi dasar strategi pengendalian distribusi di lapangan.
“Kuota ini akan menjadi pedoman operasional kami dalam memastikan BBM tersedia merata di 19 kabupaten dan kota,” ujar Helmi.
Ia juga menyoroti persoalan klasik yang kerap terjadi: penyalahgunaan BBM bersubsidi. Menurutnya, pengawasan akan diperketat dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk Pertamina dan aparat penegak hukum.
“Fokus kami jelas, Solar dan Pertalite harus tepat sasaran. Jangan sampai diselewengkan. Kita ingin mengakhiri antrean panjang di SPBU yang selama ini meresahkan masyarakat,” tegasnya.
Mentawai Dapat Perhatian Khusus
Untuk wilayah kepulauan seperti Mentawai, pemerintah tidak ingin kecolongan. Distribusi Minyak Tanah akan diawasi lebih ketat, mengingat perannya yang vital dalam kebutuhan sehari-hari masyarakat.
Helmi memastikan, persoalan logistik yang kerap menjadi kendala di daerah terpencil akan menjadi prioritas penanganan.
Optimisme di Awal Tahun
Penetapan kuota sejak awal tahun ini memberi angin segar bagi stabilitas energi di Sumatera Barat. Pemerintah provinsi optimistis, dengan pengawasan yang lebih ketat dan distribusi yang terarah:
- Kelangkaan BBM bisa ditekan
- Aktivitas ekonomi berjalan lancar
- Pelaku usaha transportasi mendapat kepastian
Jika implementasi berjalan sesuai rencana, tahun 2026 bisa menjadi titik balik pengelolaan BBM di Sumbar lebih tertib, lebih adil, dan jauh dari krisis pasokan.
(Mond/Hen)
#ESDM #BBM #SumateraBarat
