Ilustrasi uang tunjangan hari raya (THR) Lebaran
D'On, Jakarta - Pemerintah resmi mencairkan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sejak 26 Februari 2026. Kebijakan ini mencakup ASN pusat dan daerah, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), prajurit TNI, anggota Polri, hingga para pensiunan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp55 triliun untuk pembayaran THR tahun ini. Angka tersebut mengalami kenaikan sekitar 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp49 triliun.
“Sesuai dengan arahan Bapak Presiden terkait THR ASN, termasuk PPPK, TNI, Polri, serta pensiunan, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp55 triliun. Dibandingkan tahun lalu, ini meningkat,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (3/3).
Naik 10 Persen, Sinyal Kuat Stimulus Ekonomi
Kenaikan anggaran THR ini dinilai bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan bagian dari strategi menjaga daya beli masyarakat menjelang Hari Raya Idulfitri. Dengan total alokasi Rp55 triliun, suntikan dana tersebut diperkirakan akan menggerakkan konsumsi rumah tangga secara signifikan, terutama di sektor ritel, transportasi, pariwisata, hingga UMKM.
Momentum Ramadan dan Idulfitri selama ini memang menjadi penggerak utama konsumsi domestik. Pemerintah tampak ingin memastikan belanja masyarakat tetap tumbuh di tengah dinamika ekonomi global yang belum sepenuhnya stabil.
THR Dibayar Penuh, Bukan Gaji ke-13
Airlangga menegaskan bahwa komponen THR tahun ini dibayarkan secara penuh. Artinya, penerima mendapatkan gaji pokok beserta seluruh tunjangan yang melekat.
“Jadi saya garis bawahi bahwa THR ini tidak sama dengan gaji ke-13,” tegasnya.
Penegasan ini penting karena masih banyak masyarakat yang menyamakan kedua komponen tersebut. THR diberikan menjelang Hari Raya Keagamaan, sedangkan gaji ke-13 umumnya dicairkan pada pertengahan tahun dan lebih difokuskan untuk membantu kebutuhan pendidikan anak aparatur.
Dengan pembayaran penuh, kebijakan ini menjadi kabar baik bagi jutaan aparatur dan pensiunan yang mengandalkan tambahan pendapatan tersebut untuk kebutuhan Lebaran, seperti mudik, kebutuhan pokok, hingga kewajiban sosial.
Menunggu Sinyal Presiden
Sementara itu, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, sebelumnya menyampaikan bahwa anggaran THR ASN, TNI, dan Polri sebenarnya telah siap dicairkan. Namun, jadwal final pencairan sempat menunggu kepulangan Presiden Prabowo Subianto dari kunjungan kerja di Amerika Serikat.
Dengan pencairan yang telah dimulai sejak 26 Februari, pemerintah menunjukkan komitmennya untuk memastikan hak para aparatur negara diterima tepat waktu sebelum puncak arus mudik dan perayaan Idulfitri.
Dampak Luas ke Daerah
Bagi pemerintah daerah, pencairan THR juga menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan kas. Namun di sisi lain, dana yang mengalir ke ASN daerah diyakini akan langsung berputar di ekonomi lokal—mulai dari pasar tradisional hingga pusat perbelanjaan modern.
Para pelaku usaha kecil menengah pun diharapkan dapat merasakan efek berganda (multiplier effect) dari kebijakan ini. Lonjakan permintaan menjelang Lebaran biasanya mendorong peningkatan produksi dan distribusi barang.
Dengan total anggaran mencapai Rp55 triliun dan pembayaran komponen yang dilakukan secara penuh, THR 2026 bukan sekadar tambahan penghasilan rutin. Ia menjadi instrumen fiskal strategis untuk menjaga stabilitas daya beli, memperkuat konsumsi domestik, dan memastikan perayaan Hari Raya berjalan dengan tenang bagi jutaan aparatur dan keluarga mereka.
Kini, perhatian publik tertuju pada kelancaran distribusi di seluruh instansi pusat maupun daerah, agar kebijakan yang telah disiapkan ini benar-benar dirasakan manfaatnya secara merata.
(T)
#THR #Nasional
