Sekdaprov Sumbar Tegas: Lembah Anai Tak Boleh Lagi Jadi Bom Waktu Bencana
D'On, TANAH DATAR — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memastikan penataan kawasan Lembah Anai tidak boleh lagi berjalan setengah hati. Pascabanjir hidrometeorologi yang menghantam kawasan tersebut pada akhir 2025, komitmen penertiban ditegaskan ulang demi satu hal: keselamatan masyarakat.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi, turun langsung meninjau aliran sungai dan titik-titik terdampak, Senin (16/2/2026). Di lokasi, ia melihat sendiri bekas terjangan air yang merusak sebagian bangunan dan menggerus bantaran sungai area yang sebelumnya telah masuk kategori rawan.
“Ini bukan lagi sekadar kajian di atas kertas. Bencana sudah terjadi, dampaknya nyata. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas mutlak,” tegas Arry di sela peninjauan.
Kesepakatan Lama, Ujian Nyata
Arry mengungkapkan, jauh sebelum bencana terjadi, pemerintah bersama para pemangku kepentingan telah menandatangani berita acara tertanggal 22 Juli 2025. Dokumen itu memuat kesepakatan pengosongan kawasan yang berada di zona rawan bencana serta rencana penertiban sesuai regulasi yang berlaku.
Namun, realitas di lapangan menunjukkan proses tersebut belum sepenuhnya tuntas. Banjir hidrometeorologi di penghujung 2025 menjadi alarm keras bahwa risiko di kawasan itu bukan ancaman teoritis.
“Kesepakatan tidak boleh berhenti sebagai arsip administratif. Semua tahapan pengosongan, penataan ulang, hingga penegakan aturan harus dijalankan konsisten,” ujarnya dengan nada tegas.
Kawasan Wisata, Risiko Nyata
Sebagai bagian dari kawasan Taman Wisata Alam, Lembah Anai bukan hanya jalur vital penghubung Padang–Bukittinggi, tetapi juga destinasi favorit wisatawan. Keindahan air terjun dan panorama alamnya kerap menarik ribuan pengunjung, terutama saat musim libur.
Namun di balik pesona itu, potensi bahaya mengintai. Curah hujan tinggi, kondisi topografi yang curam, serta aktivitas di sekitar bantaran sungai meningkatkan kerentanan terhadap banjir dan longsor.
Pemprov Sumbar, kata Arry, terus berkoordinasi dengan instansi terkait agar setiap langkah penataan tetap sesuai aturan konservasi dan tata ruang, tanpa mengabaikan aspek keselamatan publik.
Antisipasi Lonjakan Lebaran
Kekhawatiran pemerintah kian menguat menjelang arus mudik dan libur Lebaran. Volume kendaraan yang melintasi jalur tersebut diprediksi meningkat signifikan. Jika penataan tak dipercepat, risiko kecelakaan atau dampak lanjutan bencana bisa bertambah.
“Kita tidak ingin momen yang seharusnya membawa kebahagiaan justru berubah menjadi musibah. Pemerintah wajib hadir memastikan keamanan,” kata Arry.
Karena itu, Pemprov Sumbar akan segera menggelar rapat konsolidasi lanjutan dengan seluruh pihak mulai dari instansi teknis, pengelola kawasan, hingga aparat penegak aturan untuk memastikan pelaksanaan kesepakatan berjalan tanpa kompromi.
Tak Ada Lagi Toleransi di Zona Rawan
Arry menegaskan, pendekatan yang diambil bukan semata penertiban fisik, tetapi penataan menyeluruh berbasis mitigasi bencana. Artinya, kawasan yang terbukti berada di zona bahaya tidak boleh lagi dihuni atau dimanfaatkan secara sembarangan.
Langkah ini, lanjutnya, mungkin tidak populer bagi sebagian pihak. Namun pemerintah tidak ingin mengambil risiko dengan membiarkan potensi bahaya terus mengintai.
“Keselamatan jiwa jauh lebih penting dari kepentingan jangka pendek apa pun,” tegasnya.
Dengan penataan yang konsisten dan pengawasan berkelanjutan, Pemprov Sumbar berharap Lembah Anai dapat kembali menjadi kawasan yang tertib, aman, dan tetap memancarkan daya tarik wisatanya tanpa menyisakan ancaman tersembunyi bagi masyarakat yang melintas maupun beraktivitas di sekitarnya.
(Mond)
#Infrastruktur #SumateraBarat
