 |
| Wali Kota Padang Fadly Amran turun langsung meninjau kondisi irigasi di Bendungan Koto Tuo, Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto, Kecamatan Koto Tangah, Selasa (27/1/2026) siang |
D'On, Padang – Pemerintah Kota Padang bergerak cepat menyikapi dampak lanjutan banjir bandang yang melanda wilayah tersebut pada akhir November 2025 lalu. Bencana tersebut tidak hanya merusak permukiman warga, tetapi juga menghancurkan dua jaringan irigasi utama yang selama ini menjadi tumpuan pengairan ribuan hektare sawah masyarakat. Akibatnya, hingga kini lahan pertanian warga mengalami kekeringan dan terancam gagal panen.
Sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah, Wali Kota Padang Fadly Amran turun langsung meninjau kondisi irigasi di Bendungan Koto Tuo, Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto, Kecamatan Koto Tangah, Selasa (27/1/2026) siang. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan percepatan pemulihan aliran irigasi yang berdampak langsung pada sektor pertanian masyarakat.
Di hadapan jajaran perangkat daerah dan instansi terkait, Fadly Amran menyampaikan bahwa kerusakan irigasi pascabanjir bandang memiliki skala yang cukup besar. Panjang jalur irigasi yang rusak menjadi tantangan tersendiri dalam proses pemulihan.
“Luas sawah yang terdampak mencapai sekitar 3.100 hektare. Jalur irigasinya memang cukup panjang dan kompleks, namun ini akan kita kebut secepatnya bersama Kementerian terkait dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat,” ujar Fadly di lokasi peninjauan.
Menurutnya, Pemerintah Kota Padang tidak tinggal diam. Seluruh data pendukung telah diserahkan secara lengkap kepada Pemerintah Pusat sebagai dasar percepatan penanganan. Data tersebut disusun secara detail, mulai dari by name by address hingga by koordinat, mencakup sawah, tambak, dan ladang milik masyarakat yang terdampak.
“Semua sudah kita submit, lengkap dengan koordinat lokasi sawah, tambak, dan ladang. Saat ini Balai Sungai tengah bekerja untuk mengembalikan aliran sungai dan irigasi seperti sediakala. Kita bisa melihat pekerjaan yang cukup masif di lapangan, dan ini masih dalam kerangka tanggap darurat,” jelasnya.
Fadly menegaskan, penanganan darurat ini hanya menjadi langkah awal. Ke depan, Pemko Padang berharap penanganan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan, khususnya pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Ia menilai, pembangunan infrastruktur pengendali bencana seperti sabo dam, cek dam, serta proyek-proyek pengamanan sungai berskala besar sangat dibutuhkan untuk meminimalisir risiko banjir bandang di masa mendatang.
“Kita tidak ingin kejadian ini terus berulang. Maka pada fase rehabilitasi dan rekonstruksi nanti, kita dorong solusi jangka panjang yang benar-benar mampu melindungi masyarakat,” tegasnya.
Saat ini, status penanganan masih berada pada fase transisi tanggap darurat. Sementara itu, Pemerintah Kota Padang telah mengajukan usulan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi kepada Pemerintah Pusat dengan nilai mencapai Rp3,6 triliun.
“Anggaran tersebut mencakup seluruh aspek pembangunan, mulai dari infrastruktur, sosial, ekonomi, hingga pemulihan mata pencaharian masyarakat. Kita sangat berharap ada percepatan realisasi, agar masyarakat benar-benar merasakan kehadiran pemerintah dalam menyelesaikan persoalan ini,” tutup Fadly Amran.
Langkah cepat Pemko Padang ini diharapkan dapat mencegah kekeringan berkepanjangan di lahan pertanian serta menjaga ketahanan pangan masyarakat, khususnya di wilayah terdampak banjir bandang.
(Mond)
#Padang #Irigasi #Infrastruktur
