Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa.
D'On, Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap temuan mencengangkan terkait praktik penggelapan pajak di sektor industri baja. Ia menyebut ada sekitar 40 perusahaan yang menunggak Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sebagian di antaranya merupakan perusahaan asal China. Kasus ini diduga telah berlangsung lama dan bahkan ditengarai melibatkan oknum pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Purbaya mengatakan temuan tersebut muncul setelah dilakukan pemetaan dan analisis lebih dalam terhadap kepatuhan perpajakan di sektor baja, sektor yang selama ini dikenal strategis dan memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.
“Perusahaan baja itu yang terdeteksi ada 40 perusahaan. Yang dua besar akan kita sidak dalam waktu singkat,” ujarnya usai menghadiri sebuah acara di Menara Global, Jakarta, 14 Januari 2026.
Diduga Sudah Bertahun-tahun dan Libatkan Oknum DJP
Yang membuat Purbaya heran, praktik pengemplangan pajak ini ternyata berlangsung dalam waktu lama tanpa terdeteksi secara efektif. Hal tersebut menimbulkan dugaan kuat adanya oknum internal yang turut bermain.
“Itu teka-teki saya juga. Seharusnya kalau perusahaan besar kan gampang melihatnya. Berarti orang saya (DJP) ada yang terlibat,” kata Purbaya blak-blakan.
Pernyataan tersebut memberi sinyal keras bahwa Kementerian Keuangan tidak hanya akan memburu perusahaan pelaku pengemplang pajak, tetapi juga akan menelisik kemungkinan adanya praktik kongkalikong antara wajib pajak dan aparat pajak.
Menkeu Siapkan Sidak dan Penindakan
Purbaya menegaskan dua perusahaan besar akan menjadi target inspeksi mendadak (sidak) dalam waktu dekat. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk keseriusan pemerintah menutup celah kebocoran penerimaan negara.
Inspeksi diperkirakan tidak hanya menyasar administrasi perpajakan, tetapi juga aliran transaksi, rantai pasok, serta dugaan penggunaan perusahaan boneka untuk menghindari kewajiban PPN.
Rotasi Besar-besaran hingga “Dirumahkan”
Tidak hanya kepada perusahaan, pembenahan juga akan diarahkan ke tubuh DJP. Purbaya menyampaikan opsi rotasi besar-besaran, penempatan ke wilayah terpencil, bahkan pemberhentian sementara bagi pegawai yang terbukti terlibat.
“Kalau baik sedikit, terlibat sedikit ya rotasi. Tetapi kalau sudah jahat, dirotasi kan tidak ada gunanya,” tegasnya.
Evaluasi kinerja pegawai akan dijadikan dasar untuk menentukan jenis sanksi, mulai dari teguran, mutasi, hingga tindakan hukum jika ditemukan unsur pidana.
Sinyal Reformasi Perpajakan Jilid Baru
Kasus ini menambah daftar panjang masalah kredibilitas di sektor perpajakan. Pemerintah dinilai tengah mengirimkan pesan kuat bahwa reformasi birokrasi fiskal bukan sekadar jargon, melainkan akan menyentuh area sensitif, termasuk penegakan disiplin internal.
Jika benar terbukti ada permainan antara oknum DJP dan perusahaan baja, maka kasus ini berpotensi menjadi salah satu skandal perpajakan terbesar beberapa tahun terakhir.
Di tengah kebutuhan penerimaan negara yang terus meningkat, kebocoran pajak dari industri besar seperti baja bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menciptakan persaingan usaha tidak sehat bagi pelaku usaha yang patuh.
(B1)
#DitjenPajak #Nasional #PurbayaYudhiSadewa
