 |
| Immanuel Ebenezer |
D'On, Jakarta – Ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Senin (26/1/2026), berubah menjadi arena peringatan politik paling keras awal 2026. Terdakwa kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi K3, Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel, secara terbuka menyebut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai target berikutnya dari apa yang ia sebut sebagai permainan bandit kekuasaan.
Dengan suara dingin namun penuh tekanan, Noel mengklaim memiliki “informasi A1” istilah yang lazim dipakai di dunia intelijen untuk menyebut data paling valid.
“Modusnya hampir sama semua. Hati-hati, Pak Purbaya. Tinggal sejengkal lagi. Saya dapat info A1, Pak Purbaya akan di-noel-kan,” kata Noel tepat sebelum sidang dimulai.
Istilah “di-noel-kan” bukan sekadar metafora. Publik membacanya sebagai peringatan tentang kriminalisasi sistematis, jebakan hukum, atau skenario pemusnahan karakter—pola yang kini sedang menjerat Noel sendiri.
“Pesta Bandit Terganggu, Anjing Dilepas”
Tanpa tedeng aling-aling, Noel menyebut aktor-aktor di balik layar sebagai bandit yang selama ini menikmati “pesta” kekuasaan dan rente.
“Siapa pun yang mengganggu pesta para bandit ini, mereka akan lepaskan anjing liar untuk menggigit. Pak Purbaya ini mengganggu pesta itu,” ujarnya.
Pernyataan ini langsung memantik spekulasi luas. Apakah Noel sedang membongkar konflik elite ekonomi-politik? Atau mengirim sinyal bahwa reformasi fiskal dan pengetatan keuangan telah menyentuh kepentingan kelompok tertentu?
Hingga berita ini diturunkan, Kementerian Keuangan belum memberikan respons, sementara aparat penegak hukum juga bungkam soal klaim “Info A1” tersebut.
Ironi: Alarm Politik dari Terdakwa Korupsi
Di saat melontarkan peringatan keras itu, Noel sendiri tengah duduk di kursi terdakwa. Jaksa KPK mendakwanya menerima gratifikasi Rp3,3 miliar dan satu unit Ducati Scrambler, terkait praktik pemerasan penerbitan dan perpanjangan sertifikasi serta lisensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan.
Total nilai pemerasan yang dilakukan bersama 10 terdakwa lain disebut mencapai Rp6,52 miliar.
“Motor Ducati Scrambler harus dianggap sebagai suap karena berkaitan langsung dengan jabatan terdakwa dan bertentangan dengan kewajiban,” tegas jaksa dalam sidang pembacaan dakwaan, Senin (19/1/2026).
Kasus ini menyeret periode Noel menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan 2024–2025, sebuah posisi strategis yang mengendalikan sektor perizinan vital bagi dunia usaha.
Mengaku Bersalah, Tapi Menyerang Balik Sistem
Berbeda dari mayoritas terdakwa korupsi kelas elite, Noel tidak membantah dakwaan. Ia mengakui menerima uang miliaran rupiah dan menyatakan siap mempertanggungjawabkan perbuatannya.
“Ya, saya menerima Rp3 miliar. Saya mengakui kesalahan saya,” ucapnya.
Namun justru dari pengakuan itu, Noel mengambil posisi kontroversial: bersalah secara hukum, tetapi merasa menjadi bagian dari sistem busuk yang lebih besar.
Sikap ini memunculkan paradoks tajam:
seorang terdakwa korupsi yang membunyikan alarm tentang kejahatan struktural di lingkar kekuasaan.
Peringatan Nyata atau Manuver Terakhir?
Pernyataan Noel kini memecah opini publik.
Sebagian menilai ini sebagai teriakan orang dalam yang tahu persis bagaimana kekuasaan bekerja.
Sebagian lain melihatnya sebagai manuver defensif, upaya membangun narasi bahwa dirinya bukan pelaku tunggal, melainkan korban dari sistem predatoris.
Namun satu hal tak terbantahkan:
sidang Noel tak lagi sekadar perkara K3 dan gratifikasi.
Ia telah berubah menjadi panggung telanjang pertarungan elite, rente, dan hukum.
Jika peringatan Noel terbukti, maka publik patut bertanya:
berapa banyak pejabat yang “di-noel-kan” sebelum kebenaran benar-benar terbuka?
(L6)
#Nasional
