Lima Bulan Abai, Bangunan Hotel dan Rest Area Tanpa Izin di Batang Anai Terancam Dibongkar Paksa

Bangunan hotel dan rest area milik PT HSH yang rencananya bakal ditertibkan secara paksa oleh Pemprov Sumbar. Karena dinilai Pemprov Sumbar berdiri tanpa izin di kawasan konservasi Sempadan Sungai Batang Anai, Kabupaten Tanah Datar.(bksda)

D'On, Tanah Datar — Setelah lima bulan kesempatan pembongkaran mandiri diabaikan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akhirnya bersiap mengambil langkah paling tegas: pembongkaran paksa bangunan hotel dan rest area milik PT HSH yang berdiri tanpa izin di kawasan konservasi sempadan Sungai Batang Anai, Kabupaten Tanah Datar.

Bangunan tersebut dinilai tidak hanya melanggar aturan tata ruang, tetapi juga berdiri di kawasan yang secara ekologis sangat sensitif. Pemerintah menegaskan, tidak ada lagi ruang kompromi bagi pelanggaran yang telah berlarut-larut ini.

Rapat Penentuan Eksekusi: Pemerintah Tingkatkan Status Penindakan

Keputusan ini dihasilkan dalam Rapat Penertiban Pemanfaatan Ruang yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi, di Ruang Rapat Istana Gubernuran.

Rapat melibatkan unsur strategis lintas lembaga:

Forkopimda Sumbar
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Adib Alfikri
Instansi vertikal pemerintah pusat
Pemkab Tanah Datar
Tokoh masyarakat setempat

Hasilnya tegas: pembongkaran paksa adalah opsi terakhir setelah seluruh tahapan persuasif dan administratif dilewati.

Eksekusi didasarkan pada Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 640-445-2025, menyusul berakhirnya tenggat waktu pembongkaran mandiri yang tidak dipatuhi pihak PT HSH.

Dari Sisi Hukum: “Tidak Ada Ruang Kompromi”

Pemprov Sumbar memastikan posisi hukumnya kokoh.

Kepala Biro Hukum Setda Sumbar menegaskan:

bangunan sejak awal tidak memiliki izin sah
melanggar aturan tata ruang dan kawasan sempadan sungai
upaya hukum yang ditempuh pemilik tidak mengubah status pelanggaran

Sikap daerah diperkuat pemerintah pusat.

Surat resmi Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, tertanggal 2 Januari 2026, secara jelas menyatakan:

aktivitas komersial di sempadan sungai adalah pelanggaran yang tidak dapat dilegalkan dalam kondisi apa pun

Dengan pernyataan ini, jalur kompromi administrasi tertutup rapat.

Persiapan Pembongkaran: Paksa, tetapi Tetap Prosedural

Meski keras, Pemprov menegaskan eksekusi tetap mengedepankan prosedur dan kepastian hukum.

Sekda Sumbar Arry Yuswandi menyebut:

akan ada pemberitahuan resmi terakhir kepada pemilik bangunan
seluruh tahapan mengikuti SOP penertiban
aspek keamanan, keselamatan, dan ketertiban menjadi prioritas

Saat ini, Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang sedang memfinalisasi mekanisme teknis pembongkaran agar proses berjalan terukur dan tidak menimbulkan konflik sosial.

Dukungan Daerah: Tanah Datar Siap Turun ke Lapangan

Pemkab Tanah Datar menyatakan dukungan penuh.

Asisten II Ten Feri menegaskan:

koordinasi lintas level akan dilakukan
aparat kecamatan dan nagari akan dilibatkan
sasaran utama adalah kelancaran eksekusi di lapangan

Artinya, pelaksanaan tidak hanya urusan provinsi, tetapi juga gerak bersama pemerintah daerah.

Taruhannya: Keselamatan Lingkungan dan Manusia

Sempadan sungai adalah kawasan lindung. Pembangunan di area ini tidak hanya melanggar administrasi, tetapi berpotensi:

mempersempit alur sungai
meningkatkan risiko banjir bandang
mengganggu fungsi ekologis
mengancam keselamatan pemukiman sekitar

Tokoh masyarakat Ardinis Arba’in menyebut langkah ini sebagai peringatan keras bagi publik: pelanggaran tata ruang di kawasan rawan bencana adalah ancaman nyata, bukan sekadar “urus izin”.