 |
| Ketua Umum Partai Gema Bangsa Ahmad Rofiq |
D'On, Jakarta - Hasil Pemilu 2024 yang hanya meloloskan delapan dari total 18 partai politik ke Senayan menjadi pukulan telak bagi banyak kekuatan politik nasional. Sejumlah partai dengan nama besar dan tokoh kuat harus menerima kenyataan tersingkir dari parlemen.
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dipimpin Kaesang Pangarep putra Presiden ke-7 RI Joko Widodo gagal menembus ambang batas parlemen. Nasib serupa dialami Partai Ummat dengan figur sentral Amien Rais, Partai Perindo yang dikomandoi konglomerat media Hary Tanoesoedibjo, Partai Hanura pimpinan Oesman Sapta Odang, serta Partai Bulan Bintang (PBB) yang dipimpin Yusril Ihza Mahendra. Bahkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), salah satu partai tertua di Indonesia, ikut tersingkir dari DPR.
Namun kegagalan tersebut tidak menghentikan dinamika politik nasional. Justru, memasuki pertengahan Januari 2026, panggung politik Indonesia kembali diramaikan dengan kelahiran dua partai politik baru: Partai Gema Bangsa dan Partai Gerakan Rakyat. Keduanya hadir dengan latar belakang, orientasi, dan strategi yang berbeda, namun sama-sama langsung mengaitkan diri dengan figur besar menuju Pilpres 2029.
Partai Gema Bangsa: Eks Perindo dan Visi “Indonesia Reborn”
Partai Gema Bangsa resmi dideklarasikan di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Sabtu (17/1/2026). Partai ini dipimpin oleh Ahmad Rofiq sebagai ketua umum dan Muhammad Sopiyan sebagai sekretaris jenderal. Keduanya merupakan mantan kader Partai Perindo.
Dalam deklarasinya, Partai Gema Bangsa mengusung visi besar bertajuk “Indonesia Reborn”, sebuah gagasan yang menekankan kemandirian bangsa, desentralisasi politik, dan penolakan terhadap dominasi elite sentralistik.
Rofiq menegaskan, Partai Gema Bangsa tidak dibangun sebagai kendaraan elite atau milik pribadi pimpinan partai.
“Partai Gema Bangsa bukanlah milik pribadi ataupun segelintir elite. Kepemilikan partai sepenuhnya berada di tangan para kader dan pengurus di seluruh Indonesia,” ujar Rofiq.
Ia menekankan bahwa deklarasi tersebut bukan sekadar simbolik.
“Hari ini adalah pernyataan deklarasi bahwa Partai Gema Bangsa bukan milik Ahmad Rofiq. Gema Bangsa adalah mereka-mereka yang ada di belakang saya, para ketua DPW, DPD, DPC, hingga ke ujung desa,” katanya.
Rofiq juga mengkritik pola politik lama yang terlalu tersentralisasi dan menutup ruang partisipasi publik. Menurutnya, rakyat harus diberi peran lebih besar dalam menentukan arah pembangunan nasional.
Partai Gema Bangsa, lanjut Rofiq, lahir dari kegelisahan terhadap kondisi kebangsaan, khususnya eksploitasi sumber daya alam yang dinilai semakin menjauh dari kepentingan rakyat.
“Kita melihat kekayaan alam terus dikeruk oleh pihak-pihak yang tidak pro rakyat. Ini paradoks besar bangsa kita,” ujarnya.
Ia bahkan menyebut sikap Presiden Prabowo Subianto yang kerap menyoroti persoalan kedaulatan ekonomi sebagai sesuatu yang sejalan dengan semangat Partai Gema Bangsa.
“Kita lihat Pak Prabowo sangat marah dengan kondisi ini, dan itu menunjukkan keberpihakan pada kepentingan bangsa. Semangat tersebut sejalan dengan visi Partai Gema Bangsa dalam memperjuangkan kedaulatan nasional,” kata Rofiq.
Menurutnya, kemandirian bukan berarti menutup diri dari dunia luar, melainkan berdiri tegak tanpa mudah didikte.
“Kemandirian berpolitik berarti keputusan bangsa berpihak pada rakyat, bukan oligarki atau kepentingan asing. Kemandirian budaya berarti bangsa Indonesia bangga pada jati dirinya sendiri sebagai fondasi masa depan yang bermartabat,” tegasnya.
Gerakan Rakyat: Kendaraan Politik Anies Baswedan?
Berbeda dengan Partai Gema Bangsa, Gerakan Rakyat secara terbuka dan terang-terangan mengaitkan diri dengan satu figur nasional: Anies Rasyid Baswedan.
Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I 2026 yang digelar di Jakarta, Minggu (18/1/2026), Ketua Umum Gerakan Rakyat Sahrin Hamid secara eksplisit menyatakan harapan agar Anies menjadi Presiden Republik Indonesia.
“Kami menginginkan bahwa pemimpin nasional nanti insyaallah adalah Anies Rasyid Baswedan,” ujar Sahrin.
Sahrin menegaskan bahwa arah perjuangan Gerakan Rakyat tidak ambigu.
“Sudah jelas arah perjuangan kita ke depan, bahwa dalam kondisi apa pun, Anies Baswedan adalah Gerakan Rakyat dan Gerakan Rakyat adalah Anies Baswedan,” katanya.
Anies sendiri telah menerima kartu tanda anggota nomor 0001 dari Gerakan Rakyat sejak 17 Desember 2025, sebuah simbol kuat bahwa ormas ini sejak awal diposisikan sebagai basis politik pendukung mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
Gerakan Rakyat menargetkan diri resmi terdaftar sebagai partai politik di Kementerian Hukum RI pada Februari 2026. Untuk itu, Sahrin meminta seluruh kader bergerak secara militan guna memenuhi persyaratan administratif dan struktural.
“Insyaallah kita akan mampu mendirikan satu partai politik, Partai Gerakan Rakyat ini, dan memenuhi seluruh syarat yang diminta oleh negara,” ujarnya.
Fenomena “Early Booking” Pilpres 2029
Pengamat politik Arifki Chaniago menilai kemunculan dua partai baru ini sebagai fenomena “early booking” Pilpres 2029. Menurutnya, dukungan dini terhadap figur calon presiden dilakukan bahkan sebelum partai tersebut lolos verifikasi dan mengikuti pemilu legislatif.
“Ini bukan sekadar deklarasi dukungan, melainkan strategi branding. Partai baru hari ini tidak lagi menjual ideologi atau program, tetapi menjual kepastian: mereka berdiri di kubu siapa,” kata Arifki, Senin (19/1/2026).
Ia menilai, fungsi partai politik telah mengalami pergeseran signifikan. Partai bukan lagi arena kaderisasi atau perumusan gagasan, melainkan instrumen elektoral untuk figur tertentu.
“Sosok bakal capres bukan hasil proses partai, tetapi justru menjadi titik awal kelahiran partai itu sendiri,” ujarnya.
Deklarasi dukungan dini, menurut Arifki, juga mencerminkan semakin padatnya pasar politik nasional. Dengan banyaknya figur dan partai, jalan pintas pun diambil: mengikat emosi pemilih lewat tokoh yang sudah dikenal publik.
“Pilpres 2029 diperlakukan seperti konser besar. Tiketnya dijual jauh-jauh hari. Siapa cepat memesan panggung, dia yang lebih dulu terlihat,” ungkapnya.
Namun strategi ini bukan tanpa risiko. Jika identitas partai terlalu melekat pada satu figur, daya tawar partai bisa melemah ketika dinamika politik berubah. Selain itu, ruang dialog kebijakan berpotensi tergeser oleh personalisasi politik yang berkepanjangan.
Arifki juga mengingatkan dampak jangka panjang terhadap iklim politik nasional.
“Pilpres 2029 belum resmi dimulai, tetapi cara berpikir elite politik sudah berada di tahun itu. Ini menandakan siklus politik makin pendek, sementara masa kampanye makin panjang,” pungkasnya.
(L6)
#Politik #Nasional
