Mongkolkit Suksintharanont, calon PM Thailand dari Partai Alternatif, mengusulkan legalitas poliandri agar perempuan bisa memiliki empat suami. (Znews/Znews)
D'On, Bangkok — Panggung politik Thailand kembali diguncang wacana kontroversial. Menjelang pemilihan umum yang dijadwalkan pada Februari 2026, calon Perdana Menteri dari Partai Alternatif Thailand, Mongkolkit Suksintharanont, melontarkan usulan yang memecah opini publik: perempuan diperbolehkan memiliki hingga empat suami, selama semua pihak yang terlibat memberikan persetujuan.
Melalui unggahan di media sosial pada 13 Januari 2026, Mongkolkit menyebut gagasan itu sebagai bentuk keadilan dan kesetaraan gender. Ia menyatakan bahwa selama ini konsep poligami sering dikaitkan dengan laki-laki, sehingga perempuan seharusnya memiliki hak serupa.
“Dalam hal kesetaraan gender, perempuan seharusnya diperbolehkan menikah hingga empat suami, jika semua pihak setuju,” tulis Mongkolkit.
Pernyataan singkat itu memicu gelombang reaksi berantai di ruang publik Thailand. Lebih dari 5.500 interaksi tercatat dalam hitungan jam, disertai ribuan komentar — mulai dari yang mendukung, mengecam, hingga menjadikannya bahan candaan.
Respons Publik: Antara “Progresif”, Sarkasme, dan Kekhawatiran Moral
Wacana poliandri yang diusulkan Mongkolkit sontak memecah jagat maya Thailand menjadi beberapa kubu.
- Kelompok pendukung kesetaraan gender menilai ide itu sebagai “langkah simbolik” untuk menunjukkan bahwa perempuan tidak selalu harus berada dalam posisi subordinat dalam institusi perkawinan.
- Mayoritas warganet justru menganggapnya sekadar strategi politik provokatif untuk mendongkrak popularitas menjelang pemilu.
- Ada pula kalangan konservatif yang menilai gagasan tersebut justru berpotensi merusak tatanan sosial, budaya, hingga hukum keluarga di Thailand.
Beberapa komentar warganet menyebut Mongkolkit “berpikir di luar kotak”, namun tidak sedikit yang menilainya sebagai upaya mencari sensasi di tengah kompetisi politik yang ketat.
Jejak Kontroversi Mongkolkit: Politik ala Gimmick?
Mongkolkit bukan sosok asing dalam daftar politisi Thailand yang kerap tampil dengan ide berbeda.
Beberapa usulannya yang sebelumnya juga menuai kontroversi antara lain:
- pembentukan “Angkatan Luar Angkasa Thailand”
- dorongan agar Thailand memiliki senjata nuklir
- program insentif uang bagi perempuan yang bersedia punya anak untuk mengatasi krisis populasi
- kewajiban olahraga harian bagi pekerja sebagai syarat kenaikan gaji
Rangkaian gagasan non-konvensional itu membuat publik menilai Mongkolkit lebih sering menciptakan narasi sensasional dibanding menyodorkan desain kebijakan yang matang.
Dalam isu poliandri ini, Mongkolkit juga belum menjelaskan secara teknis bagaimana:
- status hukum suami-suami dalam satu keluarga
- mekanisme pencatatan perkawinan
- pengaturan hak waris dan wali anak
- penyelesaian konflik rumah tangga
- dampak sosial terhadap struktur keluarga Thailand
Dengan demikian, usulan tersebut lebih tampak sebagai agenda wacana ketimbang rancangan kebijakan siap diterapkan.
Benturan dengan Hukum Perkawinan Thailand
Thailand saat ini menganut sistem perkawinan monogami yang sah secara negara. Meski telah mencatat beberapa kemajuan dalam isu hak-hak minoritas, termasuk pengesahan aturan yang memperluas pengakuan pasangan sesama jenis, undang-undang Thailand belum memberi ruang bagi poliandri maupun poligami secara legal negara.
Usulan Mongkolkit bukan hanya memantik perdebatan moral, tetapi juga menyentuh ranah:
- revisi undang-undang perkawinan
- administrasi kependudukan
- hukum perdata dan keluarga
- norma agama dan budaya lokal
Para pakar hukum keluarga menilai, jika usulan itu benar-benar dibawa ke ranah legislasi, akan membutuhkan perombakan besar-besaran sistem hukum, belum lagi resistensi sosial dari kelompok agama, tradisionalis, dan komunitas konservatif.
Konteks Politik: Pemilu Semakin Dekat, Janji Semakin Nekat
Suasana politik Thailand sedang memanas. Setelah Perdana Menteri Anutin Charnvirakul mengumumkan pembubaran parlemen pada 11 Desember 2025, mesin politik partai-partai langsung bergerak.
Pemilu harus diselenggarakan 45–60 hari setelah pembubaran parlemen. Dalam atmosfer persaingan ketat inilah Mongkolkit muncul dengan ide poliandri.
Bagi sebagian analis politik, kemunculan gagasan “empat suami untuk satu perempuan” dinilai sebagai:
- upaya mengambil ceruk pemilih muda
- strategi viral marketing politik
- cara mendominasi percakapan media sosial
- manuver menandingi isu-isu ekonomi yang dikuasai kandidat lain
Namun bagi pemilih moderat, langkah itu justru dianggap bisa menggerus elektabilitas karena dinilai tidak menyentuh isu prioritas seperti harga pangan, lapangan kerja, dan stabilitas ekonomi.
Simbol Kesetaraan atau Sekadar Manuver Politik?
Wacana poliandri mengangkat kembali pertanyaan mendasar:
- Apakah kesetaraan gender hanya diukur dari simetri hak menikah?
- Atau kesetaraan justru lebih menyentuh akses pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan perlindungan hukum?
Sebagian pakar gender mengingatkan bahwa kesetaraan tidak bisa dipahami sekadar membalik posisi laki-laki dan perempuan dalam praktik poligami. Ada aspek yang lebih luas: ketimpangan ekonomi, kekerasan berbasis gender, hingga representasi politik.
Dengan kata lain, ide poliandri mungkin terdengar “progresif”, tetapi belum tentu menjawab akar persoalan kesetaraan di Thailand.
Publik Menunggu: Gagasan Jadi Kebijakan atau Hilang Setelah Pemilu?
Hingga kini, belum ada kepastian apakah:
- ide ini akan diformalkan dalam rancangan undang-undang
- hanya akan menjadi slogan kampanye
- atau akan menguap setelah pemilu usai
Yang jelas, proposal Mongkolkit telah sukses mencapai satu tujuan penting dalam komunikasi politik: mencuri perhatian nasional, memaksa publik berbicara, dan menempatkan namanya kembali di panggung perdebatan.
