Gerindra Copot Bupati Aceh Selatan dari Ketua DPC Usai Ketahuan Umrah di Tengah Banjir Besar
Bupati Aceh Selatan Mirwan MS
D'On, Jakarta - Partai Gerindra mengambil langkah tegas terhadap Mirwan MS, Bupati Aceh Selatan, setelah gelombang kritik publik menguat menyusul keputusannya berangkat umrah saat wilayahnya dilanda banjir dan tanah longsor. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerindra resmi mencopot Mirwan dari jabatannya sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.
“DPP Gerindra memutuskan untuk memberhentikannya sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan,” ujar Sekjen Partai Gerindra, Sugiono, kepada wartawan di Jakarta, Jumat (5/12/2025).
Sugiono menegaskan keputusan itu diambil demi menjaga marwah partai dan etika kepemimpinan daerah.
Badai Kritik: Pemimpin Pergi Umrah, Warga Terjebak Bencana
Kritik keras mulai menghantam Mirwan ketika publik mengetahui bahwa dirinya tengah berada di Arab Saudi untuk menjalankan ibadah umrah pada saat bersamaan, banjir bandang dan longsor menerjang sejumlah kecamatan di Aceh Selatan, merusak rumah warga, memutus akses jalan, dan memaksa ribuan orang mengungsi.
Bagi publik, keputusan Mirwan dianggap mencederai rasa keadilan. Bagi Gerindra, tindakan itu dipandang bertentangan dengan nilai kepemimpinan yang seharusnya menunjukkan kehadiran, respons cepat, dan empati saat bencana melanda.
Sugiono menyebut, “Sangat disayangkan sikap dan kepemimpinan yang bersangkutan di tengah warga sedang menghadapi bencana.”
Kemendagri Ikut Berang: “Tidak Sepatutnya Seorang Bupati Menghilang Saat Warganya Menderita”
Kekecewaan serupa datang dari Kementerian Dalam Negeri. Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Benny Irwan, menyampaikan nada keras atas ketidakhadiran Mirwan.
“Kami sangat menyayangkan sekali mengetahui bahwa Bupati Aceh Selatan sedang berada di Tanah Suci untuk umrah pada saat wilayahnya terdampak bencana,” kata Benny.
Menurut Benny, di tengah kerusakan infrastruktur, laporan longsor susulan, serta kebutuhan penanganan darurat yang tinggi, keberadaan kepala daerah bukan hanya penting melainkan krusial.
“Dalam suasana bencana yang menuntut penanganan segera, kehadiran kepala daerah sangat dibutuhkan di tengah-tengah masyarakatnya,” tegasnya.
Kemendagri memastikan akan menelusuri dan mendalami pelanggaran tersebut.
“Kita akan tindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku,” sambung Benny.
Mualem Turun Tangan: “Pemimpin Tak Boleh Lari. Kalau Cengeng, Mundur Saja.”
Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem, yang dikenal berkarakter keras dan blak-blakan, ikut menyoroti tindakan Mirwan dan secara umum mengingatkan seluruh kepala daerah di Aceh.
Dalam pernyataan yang sarat tekanan moral, Mualem menegaskan bahwa situasi darurat membutuhkan keberanian dan ketegasan, bukan mencari kenyamanan.
“Kepala daerah dipilih rakyat untuk bekerja dalam kondisi paling sulit sekalipun, bukan untuk mengeluh. Rakyat butuh pemimpin yang berdiri di barisan terdepan, bukan yang lari dari tanggung jawab.”
Ia menambahkan peringatan yang lebih tajam:
“Kalau ada bupati yang cengeng dan menyerah menghadapi musibah ini, silakan mengundurkan diri. Kita bisa ganti dengan yang lain—yang siap bekerja untuk rakyat.”
Pernyataan Mualem disebut-sebut sebagai pesan keras tidak hanya untuk Mirwan, tetapi juga bagi kepala daerah lain yang dinilai lambat merespons bencana.
Gelombang Dampak Politik: Apakah Langkah Selanjutnya Pemecatan dari Jabatan Bupati?
Setelah dicopot dari Ketua DPC Gerindra, posisi politik Mirwan semakin goyah. Meski jabatan Bupati tidak otomatis dicabut, langkah Kemendagri menelusuri kasus ini membuka kemungkinan adanya sanksi administrasi atau pemeriksaan lebih lanjut.
Bagi masyarakat Aceh Selatan yang tengah bangkit dari bencana, kejadian ini meninggalkan pertanyaan besar tentang prioritas dan tanggung jawab seorang pemimpin di saat rakyat paling membutuhkan.
(Mond)
#BanjirAceh #Gerindra #Politik #MirwanMS
