Kemensos–Pemkot Padang Kebut Finalisasi Lahan Sekolah Rakyat, Presiden Minta Setiap Daerah Siap
Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo Priyono berdiskusi dengan Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir beserta jajaran DPRD Kota Padang dalam audiensi pembahasan penetapan lahan Sekolah Rakyat di kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Kamis (20/11/2025). Turut hadir Sekretaris 1 Sekolah Rakyat sekaligus Kepala Sekretariat KND, Herman Kuswara. (FOTO/dok.Kemensos)
D'On, Jakarta - Upaya percepatan pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kota Padang memasuki tahap krusial. Kementerian Sosial (Kemensos) menegaskan bahwa ketersediaan lahan permanen menjadi syarat utama sebelum pembangunan fisik dimulai. Komitmen itu disampaikan Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, dalam audiensi bersama jajaran Pemerintah Kota Padang di kantor Kemensos, Kamis (20/11/2025).
Dalam forum tersebut, Agus Jabo menyampaikan pesan tegas bahwa pembangunan Sekolah Rakyat merupakan mandat langsung Presiden dan ditargetkan berdiri di setiap kabupaten/kota di Indonesia.
“Ini program negara. Setiap kabupaten/kota wajib memiliki Sekolah Rakyat, dan kesiapan lahan adalah kunci percepatannya,” ujarnya.
Agus Jabo juga kembali mengingatkan Pemkot Padang agar tidak menunda proses penyediaan lahan. Meski perintisan SR sementara diarahkan ke Dharmasraya, Kota Padang tetap diwajibkan memiliki gedung permanen yang berdiri di atas lahan milik pemerintah kota.
“Rintisan bisa berjalan di tempat lain, tetapi gedung permanen harus punya lokasi jelas dan lahan yang disiapkan oleh pemkot,” tambahnya.
Pemkot Padang Siapkan 2,7 Hektare, Dibahas untuk Ditambah Hingga 6,7 Hektare
Audiensi turut dihadiri Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir, Ketua DPRD Kota Padang Muharlion, Ketua Komisi IV Iskandar, serta Sekretaris Dinsos Padang Budi Kurniawan. Dari Kemensos, hadir juga Herman Kuswara, Sekretaris 1 Sekolah Rakyat sekaligus Kepala Sekretariat Komite Nasional Disabilitas.
Dalam kesempatan tersebut, Maigus Nasir menegaskan bahwa daerah telah menyiapkan beberapa pilihan lahan. Salah satunya adalah lokasi strategis seluas 2,7 hektare yang masih memungkinkan untuk diperluas. Pemkot juga telah memasukkan anggaran pembebasan lahan ke RAPBD 2026.
“Sejak program ini diluncurkan Presiden, kami ingin Padang menjadi salah satu daerah yang siap. Alternatif lahan sudah disiapkan, dan kini sedang kami matangkan bersama balai dan diklat,” kata Maigus.
Tidak hanya itu, lahan direncanakan akan ditetapkan atas nama Pemkot Padang agar dapat digunakan melalui skema pinjam pakai untuk pembangunan SR oleh Kemensos.
DPRD Desak Kejelasan Lokasi: “Ini Kebutuhan Mendesak Masyarakat”
Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menyampaikan bahwa masyarakat menanti hadirnya sekolah tersebut, terutama karena perannya sebagai lembaga pendidikan inklusif dan pemberdayaan sosial.
“Sekolah Rakyat adalah kebutuhan mendesak. Pembahasan anggaran sedang berjalan, dan kepastian lokasi sangat menentukan langkah kami,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD, Iskandar, menambahkan bahwa pemkot menargetkan lahan SR dapat mencapai standar minimal 6,7 hektare. Skema pemenuhannya dapat dilakukan melalui optimalisasi aset pemda maupun pembebasan lahan tambahan.
Anggaran Pembangunan Capai Rp300 Miliar, Biaya Per Siswa Ditanggung Kemensos
Pada sesi pemaparan teknis, Herman Kuswara menjelaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat memerlukan anggaran besar yakni sekitar Rp200 miliar untuk lahan standar. Jika lahannya lebih luas, kebutuhan bisa meningkat hingga Rp300 miliar.
Selain pembangunan fisik, operasional SR juga membutuhkan biaya cukup besar.
“Indeks biaya per siswa berkisar Rp4 juta per bulan. Untuk tahap awal sepenuhnya ditanggung Kemensos, dan ke depan dapat dialihkan ke daerah apabila kapasitas serta regulasinya memungkinkan,” kata Herman.
Kemensos Siap Verifikasi Lapangan, Padang Tunggu Penetapan Lokasi Final
Pertemuan ditutup dengan komitmen bersama: Pemkot Padang akan segera melengkapi seluruh administrasi dan mengirimkan dokumen resmi usulan lahan kepada Kemensos.
Setelah berkas diterima, Kemensos akan melakukan verifikasi teknis, pengecekan dokumen kepemilikan, hingga peninjauan lokasi langsung sebelum menetapkan lahan final sebagai tempat berdirinya Sekolah Rakyat di Kota Padang.
Proses finalisasi ini menjadi tahap penentu sebelum pembangunan SR dapat dimulai sebuah proyek strategis nasional yang diharapkan membawa dampak besar bagi pendidikan dan pemberdayaan masyarakat di Sumatra Barat.
(Mond/T)
#Kemensos #SekolahRakyat #PemkoPadang
