Dua Anggota DPRD Takalar Ditangkap Polisi: Tersandung Kasus Penipuan dan Penggelapan, dari Sapi Kurban hingga Bisnis Solar
Dua Anggota DPRD Kabupaten Takalar, Israwati Daeng Rannu (Gerindra) dan Sri Reski Ulandari (PKB), terlibat kasus penipuan dan penggelapan. Keduanya kini mendekam di Polsek Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan.
D'On, Takalar, Sulawesi Selatan — Dunia politik di Kabupaten Takalar kembali diguncang kabar mengejutkan. Dua perempuan yang duduk di kursi terhormat DPRD setempat kini harus menanggalkan sejenak status kehormatannya. Mereka bukan sedang turun ke dapil, melainkan mendekam di balik jeruji besi.
Adalah Israwati Daeng Rannu, legislator dari Partai Gerindra, dan Sri Reski Ulandari, politisi muda dari PKB, yang kini resmi berstatus tersangka dalam dua kasus berbeda — namun sama-sama beraroma penipuan dan penggelapan.
Keduanya saat ini ditahan di Polsek Mappakasunggu, Takalar, setelah penyidik menilai keduanya tidak menunjukkan sikap kooperatif selama proses pemeriksaan.
Dari Sapi Kurban Rp260 Juta hingga Solar Rp100 Juta
Kasat Reskrim Polres Takalar, AKP Hatta, membenarkan penahanan dua legislator perempuan tersebut. “Benar, dua anggota DPRD Takalar kita tahan terkait dua kasus berbeda. Laporannya juga berbeda,” ujarnya saat dihubungi Tirto, Selasa (28/10/2025).
Menurut Hatta, Israwati Daeng Rannu tersangkut kasus penggelapan hasil penjualan sapi kurban yang nilainya mencapai Rp260 juta. Kasus ini berawal dari kegiatan jual beli sapi pada momen Iduladha, sekitar awal Juni lalu. Seorang warga bernama Nassa melaporkan Israwati karena uang hasil penjualan sapi-sapi tersebut tak pernah disetorkan sesuai kesepakatan.
Sementara itu, koleganya di parlemen, Sri Reski Ulandari, dilaporkan oleh seorang pengusaha bernama Hakim atas dugaan penipuan investasi bisnis solar senilai Rp100 juta. Kasus ini mencuat pada pertengahan Juli, setelah Hakim merasa tertipu dalam kerja sama penjualan solar untuk tambang di Kabupaten Luwu Timur.
“Korban telah menyerahkan uang tunai Rp100 juta sebagai modal usaha. Tapi setelah penyaluran solar dilakukan, modal dan bagi hasil tak juga diterima korban sesuai kontrak,” jelas Hatta.
Tak Kooperatif, Legislator Dipenjara 20 Hari
Polisi menyebut, kedua tersangka sempat beberapa kali dipanggil untuk pemeriksaan. Namun, bukannya hadir sesuai jadwal siang hari, keduanya justru datang malam hari, di luar waktu kerja penyidik.
Sikap itu membuat aparat mengambil langkah tegas. “Karena tidak kooperatif, keduanya kami tahan selama 20 hari untuk proses hukum lebih lanjut,” ujar Hatta.
Saat ini, kedua legislator tersebut dititipkan di Polsek Mappakasunggu karena berstatus tahanan perempuan. Mereka dijerat Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan, dengan ancaman hukuman maksimal empat tahun penjara. Penetapan tersangka dilakukan sejak 22 Oktober 2025 lalu.
Diam Seribu Bahasa, Partai Belum Bersikap
Hingga berita ini ditulis, baik DPD Partai Gerindra Takalar maupun DPC PKB Takalar belum memberikan pernyataan resmi mengenai kasus hukum yang menjerat kader mereka.
Di internal partai, kasus ini disebut-sebut membuat suasana tegang. Beberapa kader Gerindra dan PKB Takalar yang dihubungi enggan berkomentar, hanya menyebut bahwa “semua akan diserahkan pada proses hukum.”
Politik dan Uang: Bayang-bayang Gelap di Balik Kursi Wakil Rakyat
Kasus ini menjadi tamparan keras bagi wajah politik lokal di Sulawesi Selatan. Dua legislator perempuan yang seharusnya menjadi panutan justru terseret dalam kasus yang berakar pada urusan uang dan bisnis pribadi.
Keterlibatan mereka dalam bisnis sapi dan solar menunjukkan batas tipis antara kepentingan pribadi dan jabatan publik. Dalam banyak kasus serupa di daerah lain, politisi kerap menggunakan pengaruh dan jaringannya untuk membangun bisnis sampingan—yang berujung pada jebakan hukum ketika kepercayaan rekan bisnis runtuh.
Publik Menunggu Langkah Tegas
Kini publik Takalar menunggu, apakah partai politik akan bersikap tegas terhadap kadernya yang terjerat kasus pidana, atau memilih diam dengan alasan menunggu putusan pengadilan.
Sementara itu, aparat Polres Takalar memastikan penyidikan terus berjalan dan tidak akan pandang bulu, meski pelaku adalah pejabat daerah.
“Semua warga negara sama di mata hukum,” tegas AKP Hatta.
Kasus ini masih bergulir. Namun satu hal jelas kepercayaan masyarakat terhadap wakil rakyat kembali diuji, dan citra DPRD Takalar kini tengah diguncang badai yang mungkin akan lama reda.
(T)
#Penipuan #Kriminal #DPRDTakalar
