Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat
D'On, JAKARTA — Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, mengeluarkan peringatan keras kepada insan pers nasional agar tidak terjebak semata pada agenda bertahan hidup industri, tetapi kembali meneguhkan fungsi utama pers sebagai penyambung suara rakyat, khususnya mereka yang terpinggirkan oleh sistem.
Komaruddin menyadari bahwa industri media saat ini tengah menghadapi tekanan berat, mulai dari menurunnya pendapatan hingga gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai perusahaan pers. Namun, menurutnya, kondisi sulit tersebut tidak boleh menggerus kepekaan media terhadap persoalan sosial yang dialami masyarakat bawah.
“Problem pers hari ini memang soal bertahan secara ekonomi. PHK terjadi di mana-mana, dan itu nyata dirasakan oleh insan pers. Tapi cobalah sempatkan—kepedulian pada nasib rakyat yang terpinggirkan itu harus lebih sering, lebih banyak disuarakan,” ujar Komaruddin, dikutip dari Antara, Sabtu (7/2/2026).
Ia menegaskan pernyataan tersebut bukan sekadar kritik, melainkan alarm keras bagi dunia jurnalistik agar tidak kehilangan ruhnya.
Tragedi Sunyi yang Baru Didengar Setelah Ramai
Pernyataan Komaruddin muncul di tengah sorotan publik terhadap kasus meninggalnya seorang siswa sekolah dasar di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang diduga berkaitan dengan kondisi kemiskinan keluarga dan keterbatasan akses pendidikan dasar.
Kasus ini menggugah empati nasional setelah ramai diberitakan dan viral di media sosial. Namun, Komaruddin menilai fenomena tersebut justru memperlihatkan wajah pahit realitas sosial Indonesia: keadilan dan perhatian sering kali baru hadir setelah sebuah peristiwa menjadi viral.
“Ada ungkapan ‘no viral, no justice’. Kalau sudah ramai-ramai baru diperhatikan. Tapi kalau hanya satu kasus, nanti bisa cepat dilupakan,” katanya.
Menurutnya, inilah peran strategis pers menjadikan penderitaan yang senyap tetap terdengar, bahkan sebelum media sosial memviralkannya.
Kemiskinan Struktural dan Tanggung Jawab Kolektif
Komaruddin menekankan bahwa persoalan kemiskinan yang menjerat sebagian masyarakat Indonesia bukan sekadar masalah individu, melainkan kemiskinan struktural yang membutuhkan perhatian serius dan berkelanjutan.
Ia menggambarkan struktur sosial Indonesia masih menyerupai piramida, di mana masyarakat miskin berada di lapisan paling bawah dan paling rentan terabaikan.
“Mereka yang di bawah ini sering tidak punya suara. Maka pers harus menjadi corongnya,” ujarnya.
Dalam konteks ini, ia meminta media tidak hanya melaporkan peristiwa, tetapi juga mengawal kebijakan, mengingatkan pemerintah, dan memastikan program pembangunan benar-benar menyentuh kelompok paling rentan.
Pertumbuhan Tanpa Pemerataan
Lebih jauh, Komaruddin mengkritik paradigma pembangunan yang terlalu menekankan angka pertumbuhan ekonomi tanpa memastikan pemerataan hasilnya.
“Kalau kita hanya mengejar pertumbuhan, pertanyaannya: siapa yang tumbuh? Sekarang yang tumbuh banyak orang kaya, tapi yang miskin tidak banyak berubah,” tegasnya.
Menurut dia, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan harus berjalan beriringan, bukan saling meniadakan. Di sinilah pers memiliki peran strategis untuk mengingatkan, mengkritisi, dan menjaga agar pembangunan tidak kehilangan arah moralnya.
Pers di Persimpangan Jalan
Di tengah krisis industri media dan derasnya arus informasi digital, Komaruddin mengajak insan pers untuk kembali pada nilai dasar jurnalisme: keberpihakan pada kemanusiaan.
Ia berharap media tidak sekadar mengejar klik dan viralitas, tetapi konsisten mengangkat persoalan rakyat kecil bahkan ketika isu tersebut tidak menjanjikan keuntungan komersial.
“Kalau pers berhenti peduli pada yang lemah, maka kita kehilangan makna sebagai pers,” pungkasnya.
(B1)
#DewanPers #Nasional
