Wakil Kepala BGN Bongkar Tekanan Politik di Balik Program MBG: “Ada Politikus WA Saya, Minta Jatah Dapur!”
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang tak kuasa menahan air matanya saat menjelaskan dan meminta maaf soal kasus dugaan keracunan akibat MBG yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia
D'On, Jakarta — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang pemerintah untuk meningkatkan gizi anak bangsa kini justru menghadapi persoalan serius. Bukan hanya kasus keracunan massal yang menimpa ribuan siswa di berbagai daerah, tetapi juga adanya praktik lobi politik yang mencoba memanfaatkan dapur MBG sebagai ladang kepentingan.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, dengan nada geram mengungkapkan adanya seorang politikus yang berani menghubunginya lewat pesan WhatsApp untuk meminta jatah pengelolaan dapur MBG.
“Ada, serius nih, ada yang WA saya. Dia politikus, malah minta dapur MBG. Saya bilang: ‘Eh kamu politikus, bukannya bantu saya bagaimana mengkomunikasikan soal keracunan, malah minta dapur.’ Langsung saya block, block, block!” tegas Nanik saat jumpa pers di Kantor BGN, Jakarta, Jumat (26/9/2025).
Menurut Nanik, langkah tegas itu perlu diambil karena dirinya melihat ada kecenderungan sejumlah pihak ingin menjadikan program MBG sebagai proyek basah, bukan murni pelayanan publik. Padahal, kata dia, mengelola dapur MBG bukan pekerjaan ringan, sebab menyangkut langsung soal kesehatan bahkan nyawa anak-anak.
“Ini kerjaan berat. Jadi jangan ada yang coba-coba titip kepentingan, apalagi demi keuntungan pribadi. Saya peringatkan: stop meminta jatah dapur MBG!” katanya dengan nada tinggi.
Ancaman Tutup Dapur Milik Jenderal dan Politikus
Nanik menegaskan BGN akan tetap konsisten dan tidak tebang pilih dalam melakukan penindakan. Bahkan, jika pemilik dapur MBG adalah tokoh berpengaruh, termasuk para jenderal maupun politikus ternama, tindakan tegas tetap akan dijalankan.
“Mau punya-nya jenderal, mau punya-nya siapa, kalau melanggar akan saya tutup. Saya nggak peduli, karena ini menyangkut nyawa manusia. Saya nggak peduli, beneran, (ini) serius ya. Jangan main-main sama urusan kesehatan anak,” tegasnya.
Pernyataan itu sontak menjadi sorotan publik karena menunjukkan adanya kemungkinan campur tangan pihak-pihak berkepentingan dalam program strategis nasional ini.
5.000 Anak Jadi Korban, 45 Dapur MBG Bermasalah
Dalam pemaparan lebih lanjut, Nanik mengungkapkan data terbaru BGN per 26 September 2025. Hasil investigasi menunjukkan ada 45 dapur MBG terbukti melanggar SOP dalam penyajian makanan.
Dari jumlah tersebut, 40 dapur langsung ditutup untuk waktu yang tidak ditentukan, sementara sisanya masih dalam tahap pengawasan ketat.
“Sampai sore ini, 40 dapur sudah kami segel. Penutupan berlaku sampai semua investigasi selesai, termasuk perbaikan sarana dan fasilitas. Kalau tidak memenuhi standar, ya tidak akan kami izinkan beroperasi kembali,” jelas Nanik, dikutip dari Antara.
Penutupan ini dilakukan menyusul meningkatnya kasus keracunan massal akibat makanan dari program MBG. Catatan BGN menunjukkan, lebih dari 5.000 anak menjadi korban dalam beberapa pekan terakhir.
Investigasi Independen: BGN Gandeng Polri dan BIN
Untuk memastikan penyelidikan berjalan transparan, BGN tidak bekerja sendiri. Lembaga ini menggandeng Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) guna melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dapur-dapur MBG.
Tim gabungan tersebut meneliti aspek kebersihan, sumber bahan pangan, hingga jalur distribusi makanan. Nanik menyebut, investigasi ini dilakukan demi mencegah terulangnya tragedi keracunan di masa depan.
“Ini bukan sekadar soal dapur sehat atau tidak. Ini soal rantai distribusi, soal siapa yang bermain di belakang, dan soal siapa yang bertanggung jawab jika ribuan anak sakit karena makanan yang seharusnya bergizi. Jadi kami tidak main-main,” ujarnya.
Program Mulia yang Rawan Disusupi Kepentingan
Program MBG sejatinya lahir dengan misi mulia: memberikan akses makanan sehat dan bergizi gratis kepada pelajar di seluruh Indonesia. Namun fakta di lapangan menunjukkan celah besar: mulai dari lemahnya pengawasan dapur hingga adanya pihak yang ingin menjadikannya proyek politik dan bisnis.
Pernyataan Nanik membuka tabir bahwa program ini bukan hanya soal gizi anak, melainkan juga menjadi medan tarik-menarik kepentingan di balik layar.
Catatan Redaksi
Kasus ini menegaskan bahwa program sosial sebesar MBG rentan menjadi ajang rebutan kepentingan, mulai dari keuntungan ekonomi hingga kapital politik. BGN yang seharusnya fokus pada pemenuhan gizi justru dipaksa menghadapi intrik politik dan mafia pangan.
Dengan ribuan anak sudah menjadi korban, publik kini menunggu langkah nyata pemerintah untuk membersihkan program ini dari oknum-oknum yang menjadikannya bancakan.
(*)
