Timor-Leste Cabut UU Pensiun Seumur Hidup untuk Anggota Parlemen dan Pejabat Kemenangan Mahasiswa Gen-Z
Seorang mahasiswa membentangkan poster saat melakukan protes terhadap rencana pembelian 65 mobil SUV oleh parlemen untuk para anggota parlemen di jalan antara gedung parlemen di Dili, Senin (15/9/2025). Foto: Valentino Dariell De Sousa/AFP
D'On Dili - Parlemen Timor-Leste pada Jumat menyetujui penghapusan undang-undang yang memberi hak pensiun seumur hidup bagi mantan anggota parlemen dan sejumlah pejabat tinggi negara, setelah beberapa hari demonstrasi besar-besaran yang dimotori mahasiswa. Keputusan itu yang disetujui secara bulat oleh seluruh anggota parlemen yang hadir akan dikirim ke Presiden José Ramos-Horta untuk ditandatangani sebelum diundangkan.
Ringkasan singkat peristiwa
Aksi massa bermula pekan lalu ketika pemerintah memasukkan anggaran untuk pembelian 65 kendaraan SUV bagi anggota parlemen — paket pengadaan yang diperkirakan sekitar US$4,2 juta — yang memicu kemarahan publik di negeri yang masih bergulat dengan kemiskinan struktural. Protes mahasiswa di pusat ibu kota Dili cepat meluas: tuntutan semula untuk membatalkan pengadaan mobil berubah menjadi tuntutan yang lebih luas, termasuk penghapusan fasilitas-fasilitas pensiun seumur hidup untuk mantan pejabat. Menyusul tekanan di jalanan, parlemen membatalkan pembelian mobil itu dan kemudian menegaskan penghapusan skema pensiun tersebut.
Bagaimana undang-undang itu bekerja (latar hukum)
Skema pensiun yang kini dicabut berasal dari aturan parlemennya era pertengahan 2000-an yang memberikan hak pensiun seumur hidup setara 100% gaji bagi mantan anggota parlemen yang memenuhi syarat masa jabatan. Dokumen resmi undang-undang yang mengatur tunjangan ini dapat ditelusuri dalam naskah hukum pemerintah. Perdebatan publik selama beberapa tahun tentang biaya dan kelayakan tunjangan inilah yang memuncak setelah pengajuan anggaran kendaraan mewah tahun ini.
Di lapangan: suasana, tuntutan dan momen kunci
Foto-foto dan laporan saksi menunjukkan ribuan mahasiswa banyak di antaranya dari generasi Gen-Z berkumpul di sekitar kampus dan bergerak menuju gedung parlemen. Beberapa bentrokan tercatat: ban dibakar, batu dilempar, dan polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan kerumunan pada hari-hari awal protes. Setelah pertemuan antara perwakilan mahasiswa dan tokoh parlemen, terjadi konsensus politik untuk mencabut kedua rencana yang memicu kemarahan publik itu.
Reaksi politis dan pernyataan publik
Olinda Guterres, anggota parlemen dari partai KHUNTO, berbicara usai pemungutan suara: “Kepada seluruh mahasiswa, tuntutan Anda telah dijawab. Tolong berhenti berdemonstrasi.” Pernyataan itu menandai upaya parlemen meredam aksi massa setelah menerima tekanan publik. Di sisi mahasiswa, aktivis menyambut kabar tersebut sebagai kemenangan rakyat seorang pemimpin mahasiswa menyatakan bahwa perjuangan mereka membuka peluang pengalihan dana ke sektor produktif seperti pertanian, kesehatan, dan pendidikan.
Mengapa ini penting dan apa dampaknya?
- Preseden politik: Kemenangan mahasiswa menunjukkan kapasitas mobilisasi sipil dalam mempengaruhi keputusan fiskal dan kebijakan dalam negeri, terutama di negara kecil dengan tradisi demokrasi relatif muda.
- Anggaran negara: Dana yang tadinya dialokasikan untuk mobil dinas dan tunjangan pensiun dapat diprioritaskan ulang ke program publik meskipun realisasi pengalihan anggaran memerlukan proses administratif dan politik lebih lanjut.
- Kepercayaan publik: Langkah mundur parlemen berpotensi meredam ketegangan sosial jangka pendek, tetapi juga menimbulkan ekspektasi baru: publik kini akan mengawasi implementasi keputusan dan menuntut transparansi serta akuntabilitas.
Konteks regional gelombang aktivisme generasi muda
Analisis pengamat menunjukkan bahwa gelombang protes mahasiswa di Timor-Leste berada dalam pola yang lebih luas di Asia Tenggara, di mana generasi muda semakin vokal menentang apa yang mereka anggap: kebijakan elit yang tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat umum. Momentum ini kerap dipicu isu anggaran dan kesenjangan ekonomi, dan di beberapa negara berujung pada penyesuaian kebijakan publik.
Langkah administrasi selanjutnya
Secara prosedural, draf perubahan atau pencabutan undang-undang harus ditandatangani oleh Presiden sebelum efektif. Pemerintah dan parlemen juga menghadapi tugas administratif untuk memastikan perubahan itu jelas ruang lingkupnya (siapa saja yang terkena, apakah ada pengaturan transisi bagi penerima yang sudah menerima manfaat, dsb.). Aktivis menegaskan mereka akan tetap mengawasi agar janji politik ini ditindaklanjuti secara nyata.
Suara mahasiswa dan tantangan ke depan
Gelombang unjuk rasa di Dili menandakan momen refleksi bagi politik Timor-Leste: tuntutan kesetaraan dan penggunaan anggaran yang lebih adil kini mendapat jawaban cepat dari parlemen, tetapi pertanyaan lebih besar tetap ada bagaimana negara memastikan bahwa konsesi politik ini berubah menjadi kebijakan yang berkelanjutan dan memperbaiki kehidupan warga sehari-hari. Sementara itu mahasiswa yang meraih apa yang mereka sebut sebagai "kemenangan" mengatakan akan terus bergerak jika komitmen politik itu tidak diwujudkan.
(AFP)
