Pemerintah Ajak Mahfud MD Masuk Tim Reformasi Polri Langkah Tegas di Tengah Harapan Perubahan

Mahfud MD 

D'On, Jakarta — Pemerintah resmi membuka pintu bagi tokoh-tokoh nasional untuk duduk di meja reformasi kepolisian. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyatakan salah satu nama yang sudah mendapat pendekatan adalah Mahfud MD mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Namun, hingga pernyataan Prasetyo di Istana Negara, belum ada konfirmasi apakah Mahfud menerima undangan tersebut. Pernyataan itu menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto membentuk sebuah komite yang didedikasikan untuk “reformasi Polri” sebagai respons terhadap kondisi institusi kepolisian saat ini.

“[Mahfud MD] termasuk salah satunya [pihak yang diajak bergabung tim reformasi kepolisian],” ujar Prasetyo di Istana, Jumat (19/9/2025). Ia menambahkan, pembentukan tim ini merupakan bagian dari proses meminta kesediaan para tokoh untuk bergabung dalam komite yang direncanakan pemerintah.

Siapa yang Dilibatkan Dan Mengapa Nama-Nama Itu Penting

Dalam pernyataannya, Prasetyo juga menunjuk posisi strategis yang kemungkinan besar akan masuk ke komite: Ahmad Dofiri, yang baru saja dilantik sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan, Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian. Menurut Prasetyo, wajar bila Dofiri mendapat tempat dalam tim mengingat tanggung jawab resminya di Kabinet Merah Putih.

Sementara itu, Menko KumHAM Imipas Yusril Ihza Mahendra menambahkan gambaran waktu: menurut Yusril, pembentukan tim kemungkinan “dalam 2–3 minggu ke depan.” Ia juga menyebut bahwa Presiden akan mengeluarkan keputusan presiden (keppres) untuk meresmikan susunan dan kewenangan tim tersebut, meskipun nama pemimpin tim masih belum diputuskan.

Mengundang figur seperti Mahfud MD dan melibatkan seorang penasihat khusus presiden menunjukkan dua hal sekaligus: pertama, pemerintah ingin menghadirkan legitimasi dan kredibilitas hukum-politik; kedua, upaya ini dirancang sebagai langkah terkoordinasi antar-kementerian dan istana  bukan inisiatif satu kementerian semata.

Apa Saja yang Berpeluang Jadi Prioritas Tim Reformasi?

Pernyataan resmi sampai saat ini belum merinci mandat teknis tim. Namun, melihat konteks umum wacana reformasi kepolisian, ada beberapa ranah yang sangat mungkin menjadi fokus kerja komite jika keppres nantinya memberi mandat luas:

• Akuntabilitas internal — penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal terhadap pelanggaran kode etik dan tindakan aparat.
• Profesionalisme dan pelatihan — pembaruan standar rekrutmen, pendidikan, serta mekanisme evaluasi kinerja personel.
• Transparansi operasional — prosedur penyidikan, penggunaan kekuatan, dan hubungan dengan publik harus dibuat lebih terbuka.
• Hubungan sipil–polisi — membangun kembali kepercayaan masyarakat melalui mekanisme pengaduan yang akuntabel dan pemulihan korban.
• Reformasi struktural — bila diperlukan, perubahan struktur kelembagaan atau kebijakan yang mengatur kewenangan tertentu.

Penting dicatat: ini adalah peta kemungkinan berdasarkan wacana umum reformasi kepolisian. Keputusan akhir soal ruang lingkup akan terlihat jelas setelah keppres keluar dan susunan tim diumumkan resmi.

Tantangan Besar di Depan Mata

Membentuk tim adalah langkah simbolis yang kuat; namun mengubah budaya organisasi seluas Polri bukan pekerjaan ringan. Tantangan yang akan dihadapi tim, antara lain:

1. Resistensi internal — setiap reformasi yang menggeser posisi, wewenang, atau pengaruh akan menghadapi hambatan birokratis dan politik.
2. Ekspektasi publik tinggi — publik akan menuntut hasil konkret; kegagalan menunjukkan dampak nyata dapat menimbulkan kekecewaan yang luas.
3. Koordinasi antar-instansi — sejumlah isu reformasi bersinggungan dengan lembaga lain (hukum, HAM, DPR); kerja lintas-institusi harus dibangun.
4. Kerangka hukum — reformasi sering memerlukan penyusunan regulasi baru atau perubahan undang-undang yang melibatkan proses legislatif panjang.

Implikasi Politik — Sinyal kepada Publik dan Internal Polri

Langkah Presiden menginisiasi komite ini, serta melibatkan tokoh-tokoh berprofil hukum-politik, mengirimkan sinyal politik: pemerintah ingin menempatkan isu reformasi kepolisian pada prioritas kebijakan nasional. Bagi publik, ini dapat dipandang sebagai jawaban atas tuntutan transparansi dan akuntabilitas; bagi internal Polri, ini bisa menjadi momen evaluasi diri yang memiliki konsekuensi jangka panjang terhadap kepemimpinan, prosedur, dan budaya kerja.

Namun, dampak sebenarnya akan bergantung pada dua hal: bagaimana komite merumuskan rekomendasi yang operasional (bukan hanya normatif) dan apakah eksekutif serta legislatif siap mengimplementasikan rekomendasi itu menjadi kebijakan nyata.

Apa Yang Harus Diwaspadai Publik dan Kapan Kita Akan Tahu Lebih Jelas?

Berdasarkan pernyataan Yusril, jadwal pembentukan tim diproyeksikan “2–3 minggu ke depan.” Titik penentu berikutnya yang perlu diperhatikan publik dan pengamat adalah:

• Siapa yang dipilih sebagai ketua/pimpinan tim — profil dan independensi pimpinan akan memengaruhi kredibilitas proses.
• Ruang lingkup mandat (keppres) — apakah tim hanya memberi rekomendasi atau diberi wewenang investigasi dan pelaksanaan kebijakan?
• Komposisi lengkap anggota — keseimbangan antara praktisi hukum, mantan aparat, akademisi, dan perwakilan masyarakat sipil.
• Jadwal pelaporan dan tindak lanjut — mekanisme publikasi temuan dan kapan rekomendasi akan diuji implementasinya.

Untuk saat ini, publik menunggu dua hal sederhana namun krusial: keputusan Mahfud MD soal ajakan itu, dan penerbitan keppres yang memuat susunan serta mandat tim. Seberapa ambisius dan seberapa cepat reformasi akan berjalan tergantung pada jawaban atas dua pertanyaan itu dan pada komitmen politik di baliknya.

Dengan panggung yang kini disiapkan di Istana, pertanyaan yang mengambang bukan hanya “siapa” yang masuk tim, melainkan “seberapa dalam” reformasi yang benar-benar akan dijalankan. Di waktu dekat, pengumuman resmi dan kejelasan mandat akan menjadi ukuran nyata sejauh mana janji reformasi ini akan berubah menjadi perubahan yang dirasakan oleh publik.

(Mond)

#MahfudMD #Nasional #Polri #ReformasiKepolisian