DPR Janji Bahas Tuntutan 17+8 dengan Fraksi, Mahasiswa Dijadwalkan Bertemu Pemerintah

Pimpinan DPR saat akhirnya menemui perwakilan mahasiswa seusai gelombang aksi demonstrasi yang berujung ricuh di sejumlah daerah di ruang Abdul Muis, kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 3 September 2025.

D'On, Jakarta – Gelombang protes mahasiswa dan elemen masyarakat yang mengemuka beberapa hari terakhir mulai berbuah respons konkret dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Setelah menemui perwakilan mahasiswa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (3/9/2025), pimpinan DPR memastikan akan membawa aspirasi yang dikenal sebagai tuntutan 17+8 untuk dibahas bersama seluruh fraksi pada Kamis (4/9/2025).

Janji DPR: Evaluasi Bersama Fraksi

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa lembaganya tidak menutup mata terhadap gelombang aspirasi yang datang dari mahasiswa maupun masyarakat sipil.

“Dalam tuntutan 17+8 kita akan lakukan besok rapat evaluasi dengan pimpinan-pimpinan fraksi untuk menyatukan pendapat dan kesepakatan di DPR,” ujar Dasco kepada wartawan usai menerima delegasi mahasiswa.

Langkah ini dinilai penting karena setiap fraksi partai di parlemen memiliki kepentingan dan perspektif berbeda. Dengan mekanisme evaluasi bersama, keputusan DPR diharapkan bisa lebih solid dan representatif, tidak terkesan parsial atau sekadar reaktif terhadap tekanan publik.

Tuntutan yang Sudah Ditindaklanjuti

Dari sederet tuntutan yang diajukan, Dasco mengungkapkan bahwa beberapa poin sudah ditindaklanjuti DPR. Salah satunya, keputusan untuk mencabut tunjangan perumahan anggota dewan senilai Rp 50 juta per bulan.

Kebijakan tunjangan tersebut sebelumnya memicu gelombang kritik keras dari publik yang menilai DPR tidak peka terhadap kondisi rakyat, terlebih di tengah himpitan ekonomi yang masih dirasakan banyak kalangan. Pencabutan fasilitas itu disebut sebagai langkah awal DPR untuk menunjukkan itikad baik dan kepekaan sosial.

“Yang ini sudah selesai, sudah tidak ada lagi. Jadi ini bukti bahwa kita tidak menutup telinga,” jelas Dasco.

Tuntutan Lain Masih Dikaji

Meski begitu, tidak semua aspirasi langsung bisa diputuskan. Salah satu tuntutan yang masih menuai perdebatan adalah permintaan agar seluruh demonstran yang ditangkap kepolisian dibebaskan tanpa syarat.

Dasco menekankan bahwa pihaknya perlu mengkaji terlebih dahulu dasar hukum penangkapan serta pasal-pasal yang dikenakan pada para demonstran.

“Kita akan lihat kasus per kasus. Apabila memang dapat dikomunikasikan, maka kita akan komunikasikan. Tapi kalau ada hal-hal yang jelas melanggar hukum, tentu ada mekanisme lain,” kata Dasco.

Pernyataan ini menandakan DPR berupaya menyeimbangkan antara keberpihakan pada aspirasi rakyat dengan penegakan hukum yang menjadi ranah kepolisian.

Jembatan ke Pemerintah: Mahasiswa ke Istana

Tak berhenti di Senayan, tuntutan mahasiswa juga akan dibawa ke ranah eksekutif. Dasco menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah untuk membuka ruang dialog lebih luas.

Menurutnya, perwakilan mahasiswa dijadwalkan akan diterima di Istana Negara pada Kamis (4/9/2025), sehari setelah audiensi dengan DPR.

“Tadi saya sudah kontak dengan menteri sekretaris negara. Besok perwakilan mahasiswa akan diterima di Istana. Tetapi saya belum tahu siapa pejabat yang akan menerima, nanti pihak pemerintah yang menghubungi langsung,” ungkap Dasco.

Pertemuan ini diharapkan menjadi tindak lanjut konkret dari suara yang selama ini bergema di jalanan, sekaligus momentum awal rekonsiliasi antara pemerintah, DPR, dan rakyat.

Tuntutan 17+8: Simbol Gerakan

Istilah tuntutan 17+8 menjadi simbol perlawanan baru dari mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil terhadap kebijakan yang dianggap tidak pro-rakyat. Walau belum semua butir tuntutan dirinci secara terbuka, beberapa poin krusial meliputi:

• Penghapusan tunjangan fantastis anggota DPR,
• Transparansi anggaran negara,
• Penegakan hukum yang adil,
• Kebebasan berpendapat tanpa represi,
• Serta kebijakan ekonomi yang lebih berpihak pada rakyat kecil.

Dengan agenda rapat fraksi di DPR serta audiensi mahasiswa di Istana, publik kini menaruh harapan besar bahwa suara mereka benar-benar akan ditindaklanjuti, bukan sekadar didengar.

(B1)

#DPR #Politik #Nasional #TuntutanMahasiswa