Wamenaker Noel Dulu Garang Minta Pejabat Korupsi Dihukum Mati, Kini Memelas Minta Amnesti dari Prabowo
Wamenaker Noel Dulu Garang Minta Pejabat Korupsi Dihukum Mati, Kini Memelas Amnesti Prabowo
D'On, Jakarta — Putaran nasib politik dan hukum bisa berubah cepat. Itulah yang kini dialami Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer alias Noel. Sosok yang dahulu dikenal vokal, keras, bahkan pernah lantang menyerukan hukuman mati bagi pejabat yang terjerat kasus korupsi, kini justru tampil berbeda. Dari balik mobil tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Noel memohon amnesti dari Presiden Prabowo Subianto.
“Doakan saya semoga saya mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo,” ujar Noel dengan suara berat saat digiring ke dalam mobil tahanan, Jumat (22/8/2025).
Permohonan itu dilontarkannya setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan. KPK menjerat Noel usai serangkaian pemeriksaan dan pengumpulan bukti yang dinilai cukup untuk membuktikan adanya praktik pemerasan.
Dari Garang Jadi Memelas
Kontras dengan sikapnya hari ini, Noel sejatinya adalah figur yang pernah dikenal garang dalam menyuarakan perang terhadap korupsi. Saat era Presiden Joko Widodo, Noel bahkan sempat mengusulkan agar para menteri menandatangani pakta integritas. Dalam salah satu poin usulan itu, ia menegaskan pejabat yang terbukti korupsi seharusnya dihukum mati.
“Kalau ada menteri yang korupsi, hukum mati saja. Itu bagian dari revolusi mental,” begitu Noel pernah berkata pada 2019, yang kala itu sempat ramai diberitakan media.
Lebih jauh, Noel juga pernah membocorkan isi pakta integritas yang disodorkan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada para menteri Kabinet Merah Putih. Salah satu butirnya jelas: larangan keras untuk melakukan korupsi. Ironisnya, kini ia justru tersandung kasus yang berkaitan dengan praktik serupa.
Permintaan Maaf di Tengah Penahanan
Saat digiring menuju rumah tahanan, Noel tak hanya memohon amnesti. Ia juga menyampaikan permintaan maaf terbuka.
“Saya ingin sekali pertama saya meminta maaf kepada Presiden Pak Prabowo,” katanya.
Tak berhenti di situ, ia juga menundukkan kepala dan menyebut keluarganya. “Kedua, saya minta maaf kepada anak dan istri saya. Tiga, saya minta maaf terhadap rakyat Indonesia.”
Ucapan itu terdengar getir, mengingat posisinya sebagai pejabat negara yang semestinya memberi teladan justru berbalik menjadi pesakitan hukum.
Ujian Integritas Kabinet Prabowo
Kasus Noel kini menjadi sorotan luas publik. Bukan hanya karena jabatannya sebagai Wamenaker, melainkan juga karena posisinya dalam lingkaran pemerintahan Prabowo yang sejak awal digadang akan menegakkan disiplin tinggi.
Prabowo sendiri sejak awal kepemimpinannya menekankan pentingnya pakta integritas yang ditandatangani para menteri. Intinya, setiap pejabat dilarang keras terlibat korupsi, kolusi, maupun nepotisme. Noel, yang dulu mendukung gagasan itu, kini berbalik menjadi orang pertama dari jajaran elite kabinet yang berhadapan langsung dengan KPK.
Pertanyaan besar pun muncul: akankah Presiden Prabowo benar-benar memberi amnesti seperti yang dimohonkan Noel? Atau justru menegakkan sikap tegas sesuai komitmen awalnya, tanpa pandang bulu?
Dari Aktivis ke Tersangka
Perjalanan hidup Noel penuh dengan paradoks. Ia dikenal lama sebagai aktivis sosial-politik yang vokal mengkritik kebijakan. Ia sering tampil di ruang publik sebagai pembela integritas pemerintahan dan keras terhadap praktik korupsi. Namun kini, dirinya justru berhadapan dengan tuduhan serupa yang dulu ia musuhi.
Publik pun terbelah dalam menyikapi kasus ini. Ada yang menyayangkan sikapnya, menganggapnya bentuk kemunafikan politik. Ada pula yang menilai Noel hanyalah korban dari sistem birokrasi yang koruptif dan rumit.
Namun yang jelas, posisinya kini bukan lagi sebagai pengkritik, melainkan pesakitan yang menunggu proses hukum berjalan.
Kasus ini tidak hanya menyangkut nama Noel, tapi juga menguji wajah pemerintahan Prabowo. Apakah janji “bersih dari korupsi” hanya akan jadi slogan, atau benar-benar diwujudkan dengan sikap tegas terhadap siapa pun yang melanggar, termasuk pejabat sekelas wakil menteri?
(Okz)
#ImmanuelEbenezer #Amnesti #Hukum #Koruptor
