Fraksi Gerindra Minta Maaf, Sepakat Hentikan Tunjangan DPR dan Larang Kunker ke Luar Negeri

Budisatrio Djiwandono. Foto: Dok. Istimewa

D'On, Jakarta — Suasana duka masih menyelimuti publik setelah aksi demonstrasi yang berlangsung di berbagai daerah berujung pada jatuhnya korban jiwa. Salah satunya adalah Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang meregang nyawa setelah ditabrak dan dilindas kendaraan taktis Brimob di Jakarta.

Tragedi ini memicu gelombang kemarahan dan kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah dan wakil rakyat di Senayan. Tuntutan untuk menghapus sejumlah tunjangan DPR serta larangan kunjungan kerja ke luar negeri pun semakin lantang disuarakan.

Di tengah derasnya kritik publik, Fraksi Partai Gerindra DPR RI akhirnya mengambil sikap tegas. Ketua Fraksi Gerindra, Budisatrio Djiwandono, menyampaikan permohonan maaf secara terbuka atas belum optimalnya peran partainya dalam menyerap aspirasi rakyat, sekaligus mengumumkan komitmen konkret untuk menghentikan tunjangan DPR yang selama ini dianggap mencederai rasa keadilan masyarakat.

“Atas nama pribadi dan Fraksi Gerindra, saya menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban, baik di Jakarta, Makassar, maupun di kota-kota lainnya. Jatuhnya korban dalam insiden demonstrasi ini bukan hanya menjadi duka bagi keluarga yang ditinggalkan, tetapi juga duka bagi kita semua sebagai sebuah bangsa,” ujar Budi dalam keterangan resminya, Sabtu (30/8).

Permintaan Maaf Terbuka

Dalam pernyataannya, Budi tak hanya berhenti pada ungkapan belasungkawa. Ia juga menegaskan, tragedi ini menjadi momentum penting untuk memperbaiki arah demokrasi dan tata kelola bernegara.

“Dengan tulus saya memohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Kami sadar bahwa demokrasi kita berdiri di atas prinsip kebebasan berpendapat, yang bukan hanya dijamin, tetapi juga harus dilindungi,” ungkapnya dengan nada serius.

Pernyataan maaf ini jarang terjadi di panggung politik Indonesia, terlebih diucapkan secara langsung oleh pimpinan fraksi besar di DPR. Langkah ini diyakini sebagai bentuk pengakuan atas adanya jurang antara aspirasi rakyat dan realitas yang dijalankan wakil rakyat di parlemen.

Sepakat Hentikan Tunjangan DPR

Salah satu poin penting yang disampaikan Gerindra adalah sikap setuju untuk menghentikan seluruh tunjangan anggota DPR, yang selama ini menjadi sorotan masyarakat. Menurut Budi, keputusan ini merupakan respon langsung atas tuntutan demonstran yang menilai tunjangan dewan terlalu berlebihan dan tidak mencerminkan kondisi rakyat banyak.

“Dalam hal ini, Fraksi Gerindra telah mendengar keluhan serta tuntutan masyarakat terutama terkait tunjangan-tunjangan anggota dewan yang mencederai perasaan dan kepercayaan rakyat. Untuk itu kami siap untuk meninjau ulang, serta menghentikan tunjangan-tunjangan tersebut,” tegasnya.

Keputusan ini bisa menjadi preseden penting di Senayan. Jika benar-benar diwujudkan, langkah Gerindra akan menjadi gebrakan politik besar yang bisa menggoyang posisi fraksi lain di DPR yang selama ini masih menikmati fasilitas penuh.

Larangan Kunker ke Luar Negeri

Tak berhenti di situ, Budi juga menginstruksikan larangan keras kepada seluruh anggota Fraksi Gerindra untuk tidak melakukan kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri.

Kebijakan ini diambil agar anggota DPR Gerindra tetap berada di Indonesia, mendengar langsung keresahan masyarakat, sekaligus menghapus stigma jalan-jalan berkedok kunker yang sering menimbulkan kecemburuan sosial.

“Saya tegaskan kepada seluruh anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, bahwa saat ini tidak ada satu pun anggota fraksi yang diperbolehkan melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Sejalan dengan instruksi Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Bapak Prabowo Subianto, semua anggota DPR harus hadir bersama rakyat, turun dan mendengarkan keluh kesah masyarakat,” ujarnya.

Dampak Politik dan Ujian Kepercayaan

Sikap Gerindra ini dipandang sebagai langkah strategis sekaligus pertaruhan besar dalam menjaga kepercayaan publik. Di satu sisi, keputusan menghentikan tunjangan dan melarang kunker ke luar negeri dapat mendongkrak citra Gerindra sebagai partai yang peka terhadap penderitaan rakyat.

Namun, di sisi lain, langkah ini juga bisa menimbulkan tekanan pada fraksi lain di DPR untuk mengikuti jejak serupa. Jika fraksi lain menolak, potensi gesekan politik di parlemen bisa semakin menguat.

Budi menutup pernyataannya dengan kalimat tegas:

“Kepercayaan rakyat adalah amanah, dan setiap anggota harus menjaganya dengan sikap, aksi, serta ucapan yang pantas.”

Pernyataan ini menjadi penegasan bahwa Gerindra tidak hanya ingin dikenal sebagai partai yang hadir di tengah rakyat, tetapi juga siap melakukan pengorbanan politik demi mengembalikan kepercayaan yang kian tergerus.

Catatan: Sikap Fraksi Gerindra ini akan menjadi perhatian publik dalam beberapa hari ke depan. Pertanyaannya, apakah janji penghentian tunjangan DPR benar-benar akan diwujudkan, atau sekadar strategi politik meredam amarah rakyat?

(Mond)

#Gerindra #Politik #Nasional #TunjanganDPR #BudisatrioDjiwandono