Bupati John Kenedy Azis Tegaskan Pembatalan Pekan Kebudayaan I: Utamakan Efisiensi, Bukan Seremonial
D'On, Padang Pariaman – Rencana digelarnya Pekan Kebudayaan I di Nagari Katapiang, Kecamatan Batang Anai, awal Juli 2025 resmi dibatalkan. Keputusan ini langsung ditegaskan oleh Bupati Padang Pariaman, H. John Kenedy Azis (JKA), dalam konferensi pers yang digelar Sabtu (6/7/2025). Menurutnya, pembatalan kegiatan tersebut bukan tanpa alasan. Pertimbangan utama adalah efisiensi anggaran, sebagaimana telah digariskan dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025.
“Ini adalah keputusan yang sulit, tetapi harus diambil. Pertimbangan pertama dan paling utama adalah efisiensi anggaran. Inpres sudah sangat jelas: semua pemerintah daerah diminta menyesuaikan diri. Tidak boleh ada pemborosan dalam penggunaan dana publik, apalagi untuk kegiatan yang tidak mendesak,” tegas Bupati JKA.
Anggaran Mencapai Lebih dari Rp200 Juta
Menurut Bupati, kegiatan Pekan Kebudayaan I akan menelan biaya lebih dari Rp200 juta jika tetap dilaksanakan. Jumlah ini dinilai tidak sesuai dengan semangat penghematan yang sedang digalakkan oleh pemerintah pusat.
“Kita tidak mau menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat. Bayangkan, ketika seluruh negeri sedang berhemat, kita justru menggelar kegiatan seremonial dengan anggaran sebesar ini. Itu tidak elok dan bukan contoh yang baik,” kata Bupati.
Minim Koordinasi dan Tak Libatkan Pimpinan
Lebih lanjut, JKA juga mengungkap bahwa perencanaan kegiatan tersebut ternyata dilakukan tanpa koordinasi yang cukup antara Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan pimpinan daerah. Menurutnya, inilah salah satu penyebab utama kekisruhan ini.
“Acara ini sebenarnya diinisiasi oleh Bidang Kebudayaan. Namun sayangnya, mereka tidak berkoordinasi dengan dinas secara menyeluruh, apalagi dengan pimpinan daerah. Ini menjadi pelajaran penting dan saat ini sedang kami benahi,” ujarnya tegas.
Kegiatan Serupa Sebelumnya Dibiayai Swasta dan Komunitas
JKA juga menyinggung bahwa selama ini kegiatan seni dan budaya di Padang Pariaman umumnya tidak menggunakan dana APBD. Festival-festival sebelumnya berhasil digelar dengan dukungan sponsor, komunitas perantau, dan partisipasi aktif masyarakat.
“Tradisinya, acara seperti ini digerakkan dari bawah oleh nagari, oleh masyarakat. Kita tidak pernah menggelontorkan dana APBD sedemikian besar. Ini juga agar tidak menimbulkan kecemburuan antar nagari,” jelasnya.
Dengan total 103 nagari di Padang Pariaman, Bupati menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi anggaran. Ia tak ingin satu nagari mendapat porsi lebih besar dari yang lain, tanpa mekanisme yang adil.
Seniman Tetap Diberi Wadah, Tapi Lewat Format Baru
Meski kegiatan utama dibatalkan, JKA menegaskan bahwa semangat berkesenian di kalangan masyarakat — terutama para seniman lokal — tetap harus dijaga. Pemerintah akan menyediakan wadah alternatif yang lebih hemat dan berbasis partisipasi lokal.
“Kita tidak ingin mematikan semangat teman-teman seniman. Apa yang sudah mereka persiapkan akan tetap kita akomodir, tapi dalam format yang lebih sesuai dengan kondisi sekarang. Acaranya nanti akan langsung dikoordinasikan oleh pemerintah nagari bersama para pelaku seni,” kata Bupati.
Acara pengganti tersebut, lanjutnya, tidak akan melibatkan dinas secara langsung, melainkan digerakkan oleh nagari Katapiang sendiri, dengan tetap membuka ruang kolaborasi dari masyarakat dan para tokoh lokal.
Evaluasi Menyeluruh Terhadap Dinas Kebudayaan
Sebagai bentuk tanggung jawab atas kegaduhan ini, Bupati JKA menyatakan akan melakukan evaluasi terhadap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya Bidang Kebudayaan yang dinilai tidak melakukan komunikasi struktural secara tepat.
“Kita akan evaluasi menyeluruh. Ini bukan soal mencari siapa yang salah, tapi bagaimana memperbaiki sistem agar tidak terjadi lagi hal serupa. Kita semua ingin kebudayaan berkembang, tapi dengan cara yang terencana dan bijak,” ujarnya.
Optimisme untuk Katapiang dan Nagari Lainnya
Meski acara utama dibatalkan, Bupati tetap menunjukkan optimisme terhadap semangat masyarakat Nagari Katapiang. Ia yakin, dengan dukungan tokoh masyarakat dan semangat kolektif, Katapiang tetap bisa menjadi pusat geliat seni di Padang Pariaman.
“Kami yakin Nagari Katapiang mampu. Dukungan dari tokoh masyarakat dan komunitasnya sangat jelas. Mereka sudah terbiasa menghidupkan seni dan budaya dengan cara mandiri dan partisipatif. Ini jadi momentum untuk memperkuat peran nagari dalam pengembangan budaya,” tutup JKA.
Catatan Redaksi: Pembatalan kegiatan besar seperti ini memang sering menimbulkan perdebatan. Namun, dalam konteks kebijakan efisiensi nasional dan pemerataan pembangunan nagari, langkah Bupati Padang Pariaman menunjukkan keberpihakan pada tata kelola anggaran yang bijaksana dan transparan. Kini tantangan selanjutnya adalah memastikan agar ruang ekspresi seni dan budaya tetap hidup tanpa harus membebani keuangan daerah.
(Mond/Ril)
#PekanBudaya #KabupatenPadangpariaman #AlekNagariKabupatenPadangPariaman
