SPMB Kota Padang Dikecam: Mastilizal Aye Soroti Kinerja Dinas Pendidikan yang Dinilai Tak Profesional dan Abaikan Kearifan Lokal

Wakil Ketua DPRD Kota Padang Mastilizal Aye 

D'On, Padang — Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) online di Kota Padang kembali menuai sorotan tajam. Kali ini, kritik keras datang dari Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Mastilizal Aye, yang menyebut pelaksanaan SPMB oleh Dinas Pendidikan Kota Padang sebagai tindakan amatiran yang jauh dari profesionalisme birokrasi.

Dalam pernyataannya kepada dirgantaraonline.co.id, Kamis (26/6/2025), Aye menegaskan bahwa akar permasalahan SPMB terletak pada ketidakmampuan Dinas Pendidikan memahami konteks lokal Kota Padang. Ia menilai, Dinas hanya menyalin sistem penerimaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tanpa melakukan kajian mendalam terhadap kondisi sosial dan geografis wilayah.

"Mereka menyalin sistem dari pusat mentah-mentah tanpa adaptasi terhadap situasi di lapangan. Kota Padang punya tantangan dan karakteristik sendiri. Harusnya ini dikaji secara komprehensif sebelum diimplementasikan," ujar Mastilizal Aye dengan nada tegas.

Jalur Domisili Dinilai Tak Adil, Anak Berprestasi Tersingkir

Salah satu aspek yang menjadi sorotan Aye adalah penerapan jalur domisili dalam sistem seleksi. Menurutnya, sistem ini justru mendiskriminasi calon siswa yang tinggal di kawasan blank spot  wilayah yang tidak memiliki sekolah negeri di sekitarnya. Akibatnya, banyak siswa berprestasi gagal masuk sekolah negeri meski secara akademik layak.

“Jalur domisili seharusnya memperhatikan realitas geografis dan sosial masyarakat. Anak-anak yang tinggal di daerah minim fasilitas pendidikan justru yang paling terdampak. Ini tidak adil,” tegasnya.

Aye menilai, kebijakan tersebut sangat tidak mencerminkan semangat keadilan sosial dan pemerataan pendidikan yang menjadi cita-cita nasional. Ia pun mendorong Dinas Pendidikan untuk tidak hanya mengedepankan kepatuhan teknis terhadap kebijakan pusat, tetapi juga mengintegrasikan kearifan lokal dan realitas lapangan dalam kebijakan pendidikan daerah.

SPMB Online Dikecam karena Banyak Masalah Teknis

Tak hanya soal substansi kebijakan, Aye juga menyoroti buruknya kesiapan teknis pelaksanaan SPMB online. Banyak laporan dari masyarakat yang menyebutkan kesulitan dalam mengakses situs pendaftaran, terutama saat memilih jalur prestasi. Beberapa orang tua bahkan mengaku hanya mendapatkan satu pilihan sekolah negeri, sementara opsi lainnya justru mengarah ke sekolah swasta.

“Ini menunjukkan Dinas tidak melakukan simulasi sistem secara maksimal. Jika diuji lebih awal, tentu kendala teknis seperti ini bisa dicegah,” katanya.

Kelemahan pada sistem juga berdampak langsung pada proses pendaftaran yang dinilai rumit dan memakan waktu. Sejumlah orang tua mengeluhkan bahwa proses yang seharusnya sederhana justru menjadi beban tersendiri, bahkan hingga larut malam masih harus berjuang mengakses situs yang lemot atau tak bisa dibuka.

Seruan untuk Masyarakat: Kawal dan Laporkan Kejanggalan

Melihat berbagai persoalan tersebut, Mastilizal Aye menyerukan agar masyarakat aktif mengawasi jalannya proses SPMB. Ia mendorong warga untuk tidak diam terhadap kejanggalan yang ditemukan dalam proses penerimaan siswa baru.

“Saya minta masyarakat mengawal pelaksanaan SPMB ini. Jika menemukan kecurangan atau kejanggalan, segera laporkan. Jangan sampai anak-anak kita dikorbankan oleh sistem yang tidak siap,” imbaunya.

Aye, yang juga merupakan legislator dari daerah pemilihan Padang Barat, Padang Utara, dan Nanggalo, menegaskan bahwa pendidikan adalah hak dasar yang harus dijamin oleh negara dan tidak boleh terganggu oleh lemahnya birokrasi.

Dorongan Reformasi Total SPMB

Lebih jauh, Aye mengisyaratkan perlunya reformasi total terhadap sistem penerimaan siswa di Kota Padang. Ia meminta agar Dinas Pendidikan duduk bersama dengan DPRD, tokoh pendidikan, akademisi, dan perwakilan masyarakat untuk merumuskan sistem yang lebih adil, inklusif, dan kontekstual.

“Kalau terus begini, tiap tahun kita hanya akan menumpuk masalah. Kita perlu merancang sistem yang menjawab kebutuhan Padang, bukan sekadar menyalin dari pusat,” pungkasnya.

(Mond)

#Padang #SPMB #SPMB2025 #DinasPendidikan #DPRDPadang