Retreat Kepala Daerah di IPDN Tuai Sorotan: Gubernur Bali Keluhkan Kasur Berkutu hingga Makanan Minim Gizi
Gubernur Bali Wayan Koster di Kantor DPRD Bali, Senin (14/4/2025). Foto: Denita BR Matondang
D'On, Jatinangor, Jawa Barat — Setelah lima hari menjalani program retreat kepala daerah gelombang kedua di lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, suara kritik keras datang dari Gubernur Bali, I Wayan Koster. Dalam keterangan pers yang disampaikan usai penutupan kegiatan pada Kamis (26/6), Koster menyoroti buruknya kondisi sarana dan prasarana tempat mereka menginap selama mengikuti kegiatan tersebut.
Retreat ini sendiri diikuti oleh total 86 kepala daerah dari berbagai penjuru Indonesia. Program ini dirancang oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai upaya untuk memperkuat sinergi pemerintahan daerah dan meningkatkan integritas serta etika kepemimpinan. Namun, alih-alih menjadi pengalaman inspiratif, sebagian peserta justru dihadapkan pada realitas pahit mengenai kondisi fasilitas di kampus kebanggaan aparatur sipil negara itu.
Kasur Berkutu dan Kamar Tak Layak Huni
Dalam keterangannya, Gubernur Bali dengan tegas menyatakan bahwa kondisi kamar tidur di mes IPDN tidak manusiawi. Ia menyebutkan bahwa kasur yang digunakan para peserta retreat tidak hanya keras dan tidak nyaman, tetapi juga dihuni kutu. Hal ini, kata dia, sangat memengaruhi kualitas istirahat para kepala daerah selama menjalani aktivitas intensif.
“Kami diajak berkeliling ke mes-mes yang dibangun oleh 27 provinsi pada tahun 1990-an. Sekarang kondisinya sangat rusak. Tempat tidur dan kasurnya sudah kutuan. Betul-betul tidak layak. Harus segera direhabilitasi,” ujar Koster.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa selain kasur, kondisi ruang kamar secara keseluruhan menunjukkan minimnya pemeliharaan. Cat dinding mengelupas, ventilasi buruk, dan fasilitas kamar mandi yang sudah tidak layak menjadi bagian dari persoalan yang ditemukan.
Makanan Ala Kadarnya, Jauh dari Gizi Seimbang
Tak hanya tempat tidur, Koster juga menyoroti kualitas konsumsi yang disajikan selama kegiatan. Menurutnya, makanan yang diberikan kepada peserta termasuk kepada para praja IPDN yang tengah menjalani pendidikan berada pada standar minimum dan tidak mencerminkan dukungan terhadap kualitas sumber daya manusia unggul.
“Makanannya standar minimum. Ini perlu menjadi perhatian serius. IPDN mencetak pemimpin masa depan, tapi kalau gizinya tidak memadai, bagaimana mereka bisa maksimal?” ujar Koster.
Makanan yang disediakan disebut kurang bervariasi dan tidak memenuhi standar nutrisi, terutama bagi para taruna yang membutuhkan asupan berkualitas tinggi untuk mendukung aktivitas fisik dan intelektual mereka.
Teknologi Tertinggal: Sound System Tak Memadai di Aula Besar
Selain persoalan tempat tidur dan konsumsi, Gubernur Bali juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap sistem tata suara di aula utama IPDN yang digunakan untuk kegiatan diskusi dan presentasi. Ia mengatakan bahwa banyak peserta mengalami kesulitan menangkap isi materi karena sound system yang tidak berfungsi dengan baik.
“Kami tidak bisa mendengar dengan jelas apa yang disampaikan narasumber. Di ruangan seluas itu, seharusnya sound system mendukung kegiatan dengan maksimal,” ucapnya.
Ajakan Evaluasi dan Perbaikan Bersama
Kritik keras ini tak berhenti pada keluhan semata. Koster mendorong adanya tanggung jawab bersama dari pemerintah daerah untuk ikut serta dalam upaya perbaikan fasilitas IPDN. Ia menyebutkan bahwa mes yang dibangun oleh masing-masing provinsi di era 1990-an kini memerlukan sentuhan rehabilitasi serius.
“Fasilitas ini adalah tanggung jawab bersama. Karena daerah yang dulu membangunnya, maka sudah sepantasnya pula daerah yang kembali mendukung rehabilitasinya,” tegasnya.
Ia menambahkan, pihaknya akan segera menyikapi kondisi ini dan mengusulkan perbaikan fasilitas IPDN ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026, atau paling lambat 2027.
IPDN, Lembaga Strategis yang Butuh Perhatian Serius
IPDN adalah lembaga strategis yang mencetak calon pemimpin pemerintahan masa depan. Namun, jika kondisi dasarnya tidak mendukung pembentukan karakter unggul, maka visi besar pembangunan sumber daya manusia berisiko terhambat.
Pernyataan Gubernur Bali menjadi alarm keras bagi Kemendagri dan seluruh pemangku kepentingan untuk tidak hanya membenahi fasilitas fisik, tetapi juga mengevaluasi manajemen internal dan kualitas layanan pendidikan.
Apakah kita rela membiarkan masa depan birokrasi Indonesia tidur di kasur berkutu dan makan dengan gizi minim?
(K)
#RetreatKepalaDaerah #Nasional
