Wawako Maigus Nasir Tegaskan: DTKS Padang Akan Diperbarui Setiap Bulan Demi Bantuan yang Tepat Sasaran
Wawako Padang Maigus Nasir Didampingi Kadis Sosial Kota Padang Heriza Syafani Saat Berkunjung ke Kemensos RI
D'On, Jakarta – Pemerintah Kota Padang mengambil langkah serius dalam menyempurnakan penyaluran bantuan sosial. Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, dengan didampingi Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Heriza Syafani, melakukan kunjungan penting ke Kementerian Sosial Republik Indonesia di Jakarta pada Rabu (30/4). Dalam pertemuan tersebut, mereka disambut langsung oleh Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Agus Zainal Arifin.
Pertemuan ini tidak hanya sebatas kunjungan seremonial, namun menjadi forum strategis dalam membahas masa depan akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kota Padang. Dirjen Agus menekankan satu hal krusial kepada Pemko Padang: update DTKS harus dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. Pesan ini menjadi titik balik bagi Pemko Padang dalam mengelola sistem pendataan penerima bantuan sosial.
“Kami mendapat arahan langsung dari Dirjen bahwa pembaruan DTKS tidak bisa lagi menunggu waktu lama. Oleh karena itu, mulai sekarang kami akan melakukan verifikasi data setiap bulan,” ujar Maigus Nasir, Kamis (1/5).
Mengapa pembaruan ini penting?
DTKS memuat daftar nama-nama penduduk yang tergolong dalam kelompok kesejahteraan sosial terbawah mereka yang berhak mendapatkan berbagai bentuk bantuan sosial dari pemerintah. Namun, seperti di banyak daerah lainnya, ketepatan data DTKS sering menjadi sorotan. Ada warga yang seharusnya sudah tidak lagi memenuhi kriteria penerima bantuan seperti yang telah meninggal dunia, berpindah domisili, atau sudah memiliki pekerjaan tetap namun masih tercatat aktif dalam sistem. Sebaliknya, tidak sedikit warga yang benar-benar membutuhkan, justru terabaikan dari daftar.
Maigus menambahkan, pembaruan bulanan ini akan membantu memperbaiki ketimpangan tersebut.
“Verifikasi berkala ini sangat penting. Dengan data yang akurat dan mutakhir, kita bisa memastikan hanya yang benar-benar berhak yang menerima bantuan. Ini juga demi keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Padang,” tegasnya.
Dalam catatan Dirjen, ternyata ditemukan sejumlah kasus di Padang di mana bantuan sosial diterima oleh warga yang tidak lagi berhak. Hal ini menjadi cerminan bahwa sistem selama ini masih memiliki celah yang harus segera dibenahi.
Selain isu bantuan sosial, Wawako Maigus Nasir juga menyampaikan perhatian khusus terhadap potensi kebencanaan di wilayahnya. Padang dikenal sebagai salah satu daerah paling rawan bencana di Indonesia, mulai dari gempa bumi, tsunami, hingga banjir.
“Padang adalah daerah rawan bencana, dan kita harus bersiap setiap saat. Karena itu, kami akan mengembangkan lebih banyak Kampung Siaga Bencana di berbagai wilayah rawan,” ungkapnya.
Kampung Siaga Bencana bukan sekadar simbol kesiapsiagaan. Di dalamnya akan tersedia posko darurat, perlengkapan logistik, serta jalur evakuasi yang jelas dan aman. Maigus menekankan bahwa kampung-kampung ini nantinya akan menjadi garda terdepan ketika bencana datang, bahkan sebelum bantuan pemerintah tiba.
“Ketika bencana terjadi, masyarakat di Kampung Siaga Bencana akan menjadi penolong pertama bagi lingkungan sekitarnya. Ini bukan hanya tentang infrastruktur, tapi juga membangun ketangguhan sosial,” katanya dengan penuh semangat.
Langkah-langkah yang diambil Wawako Maigus Nasir ini menandakan arah baru dalam tata kelola sosial di Kota Padang lebih dinamis, responsif, dan berpihak pada kebutuhan nyata masyarakat. Dari akurasi bantuan sosial hingga kesiapsiagaan bencana, semuanya dirancang untuk satu tujuan: menjadikan Padang sebagai kota yang kuat, adil, dan siap menghadapi tantangan masa depan.
(Mond)
#DinasSosialPadang #DTKS #Kemensos
