Dugaan Aliran Dana Judi Online ke Budi Arie Menggema, Istana Angkat Suara: “Hormati Proses Hukum”
Kepala PCO Hasan Nasbi menegaskan pemerintah tetap menjunjung tinggi prinsip nonintervensi dalam proses hukum yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait dugaan Budi Arie Setiadi yang menerima dana judi online.
D'On, Jakarta – Angin panas kembali berembus dari ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nama Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, tiba-tiba mencuat dalam dakwaan yang menyebut adanya aliran dana dari situs judi online kepadanya. Tak tanggung-tanggung, disebutkan bahwa Budi Arie menerima bagian 50 persen dari keuntungan situs tersebut, sebagai imbalan karena tak diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika yang kala itu dipimpinnya.
Pernyataan mengejutkan ini sontak mengguncang publik. Istana pun akhirnya angkat bicara untuk menanggapi kegaduhan tersebut. Kepala Presidential Communication Office (PCO), Hasan, menegaskan sikap pemerintah yang berkomitmen teguh untuk tidak melakukan intervensi terhadap proses hukum yang sedang berlangsung.
“Pemerintah menghormati proses hukum. Biarkan ini berjalan. Yang salah akan terbukti salah, yang tidak bersalah jangan dipaksakan bersalah,” ujar Hasan dengan nada tegas dalam konferensi pers di kantor PCO, Jakarta, Senin (19/5/2025).
Budi Arie dan Dugaan Jatah 50 Persen: Kronologi Tuduhan yang Menghebohkan
Dalam dokumen dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum, disebutkan bahwa situs judi online yang saat ini sedang diusut memiliki “pengamanan khusus” dari pejabat tinggi negara. Nama Budi Arie Setiadi mencuat dalam konteks ini: ia diduga menerima 50 persen dari keuntungan situs tersebut dengan kompensasi tidak melakukan pemblokiran saat menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika.
Skema ini, jika terbukti benar, mengindikasikan adanya kolaborasi antara operator judi online dengan oknum di dalam pemerintahan sebuah fakta yang sangat mengkhawatirkan mengingat kerasnya sikap pemerintah terhadap praktik perjudian digital selama ini.
Namun, hingga saat ini belum ada bukti hukum yang final. Proses persidangan masih terus bergulir dan semua informasi yang beredar baru bersumber dari dakwaan, belum merupakan vonis.
Istana: Jangan Berspekulasi, Awasi Proses Hukum dengan Cermat
Hasan meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Menurutnya, pengadilan adalah satu-satunya arena untuk menguji validitas tuduhan ini.
“Kita tunggu saja keputusan pengadilan. Jangan mendahului. Pantau dengan proper,” ujarnya, seraya menekankan pentingnya mengedepankan prinsip praduga tak bersalah.
Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa pemerintah sama sekali tidak akan ikut campur jika nantinya Budi Arie dipanggil untuk bersaksi atau menjadi bagian dari proses hukum lebih lanjut.
“Ikuti saja prosedur hukum. Pemerintah tidak mengintervensi,” tegasnya.
Komitmen Nonintervensi dan Praduga Tak Bersalah: Ujian bagi Pemerintahan
Pernyataan Hasan menegaskan posisi pemerintah dalam menghadapi badai politik dan hukum ini. Namun, publik tetap akan mengawasi sejauh mana prinsip nonintervensi itu benar-benar ditegakkan — terlebih ketika yang disebut adalah sosok yang pernah berada dalam lingkaran strategis pemerintahan.
Sementara proses pengadilan masih berlangsung, kasus ini sudah memunculkan pertanyaan besar: apakah ada aktor-aktor lain yang terlibat? Apakah ini hanya puncak gunung es dari jaringan yang lebih luas?
Yang jelas, sorotan tajam publik dan media terhadap integritas pejabat negara kini tak bisa dihindari. Budi Arie, hingga saat ini, belum memberikan pernyataan langsung terkait tuduhan yang mengarah padanya.
Sebagaimana dikatakan Hasan, “Yang salah akan terbukti salah.” Kini semua mata tertuju pada ruang sidang dan lembar demi lembar bukti yang akan berbicara. Dan sampai palu hakim diketukkan, satu hal yang tetap menjadi pegangan: asas praduga tak bersalah.
(B1)
#JudiOnline #BudiArieSetiadi #HasanNasbi #PCO #Istana
