Kontroversi Kasus Harun Masiku: Intrik Politik dan Penyalahgunaan Hukum
DPO Harun Masiku
D'On, Jakarta,- Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, mencetuskan kontroversi baru dengan menyebut Harun Masiku sebagai korban dalam kasus dugaan suap PAW anggota DPR. Hasto mengklaim bahwa Mahkamah Agung telah memberikan hak konstitusi kepada Harun untuk menjadi anggota PAW DPR RI 2019-2024, namun tekanan dari oknum KPU membuatnya terlibat dalam skandal suap. Pernyataan Hasto ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan publik, karena menciptakan pertanyaan tentang integritas hukum dan politik di Indonesia.
Hasto mengatakan, hal ini berdasarkan situasi adanya caleg PDIP saat itu yang meninggal dunia. "Akan tetapi, dalam proses itu ada tekanan dari oknum Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang meminta imbalan, dan dia tergoda memberikannya, sehingga digolongkan sebagai suap," katanya, Minggu (17/3/2024).
Menurut Hasto, kompleksitas pemilu memunculkan tekanan bagi kader-kader partai untuk memuluskan jalan mereka ke dalam legislatif. Dia menyoroti bahwa kasus Harun sebenarnya adalah bagian dari upaya untuk merendahkan dirinya sebagai Sekjen PDIP. Namun, fakta persidangan mengungkap bahwa Harun memberikan dana kepada oknum KPU, yang membuatnya terlibat dalam kasus suap, mengubah narasi awal menjadi lebih rumit.
"Ini terbukti kasus Harun Masiku adalah upaya mencari kelemahan diri saya sebagai Sekjen dan upaya menggunakan instrumen hukum untuk menargetkan saya. Saya sudah menjelaskan di pengadilan dan tidak ditemukan fakta yang berkaitan dengan saya," kata Hasto
Harun Masiku, mantan kader PDIP, telah menjadi buron sejak 2020 terkait dugaan suap mantan anggota KPU, Wahyu Setiawan. Meskipun ditetapkan sebagai tersangka, Harun belum ditangkap hingga saat ini. Penetapan namanya dalam daftar buronan Interpol menambah dimensi internasional pada kasus ini.
Hasto juga mengungkap bahwa kasus Harun menjadi 'musiman' setelah dirinya mempersoalkan kecurangan pemilu 2024 dan mengkritik Presiden Jokowi serta koalisi partai pengusung paslon nomor 2. Pernyataan ini menunjukkan adanya motif politik yang lebih dalam dalam kasus ini, menciptakan keraguan terhadap independensi institusi hukum.
Dalam konteks yang lebih luas, kasus Harun Masiku mencerminkan kompleksitas politik dan hukum di Indonesia. Dengan sentuhan skandal, tekanan politik, dan kegagalan penegakan hukum yang terlihat jelas, kasus ini menjadi sorotan utama dalam pembicaraan tentang integritas demokrasi dan keadilan di Indonesia.
(*)
#HarunMasiku #Politik #PDIP
