Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Sembilan Instansi Turun Serentak di UPPKB Lubuk Selasih, Perketat Pengawasan ODOL dan Ramp Check Menuju Zero ODOL 2027

19 November 2026 | November 19, 2026 WIB Last Updated 2026-11-19T12:40:30Z




Penegakan Hukum, Sidang di Tempat hingga Edukasi JBB dan JBI Jadi Langkah Konkret Menekan Risiko Kecelakaan di Jalur Sitinjau Lauik


D'On, Sumatera Barat - Upaya mewujudkan keselamatan transportasi jalan raya tidak cukup hanya mengandalkan imbauan dan rambu-rambu lalu lintas. Dibutuhkan pengawasan ketat, pemeriksaan teknis kendaraan, penegakan hukum yang konsisten, serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.


Semangat itulah yang terlihat dalam kegiatan sosialisasi, pengawasan, dan penindakan angkutan barang serta pemeriksaan kendaraan atau ramp check yang berlangsung di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Lubuk Selasih, Sumatera Barat, Kamis hingga Jumat, 19–20 November 2026.


Selama dua hari pelaksanaan, UPPKB Lubuk Selasih menjadi pusat operasi gabungan lintas instansi. Tidak tanggung-tanggung, sembilan instansi hadir dan terlibat langsung dalam kegiatan yang mengusung semangat menuju Zero ODOL 2027.


Operasi ini bukan sekadar pemeriksaan rutin kendaraan yang melintas. Lebih dari itu, kegiatan tersebut merupakan bentuk keseriusan pemerintah dan aparat penegak hukum dalam memastikan setiap kendaraan yang beroperasi memenuhi ketentuan dimensi, muatan, administrasi, serta persyaratan teknis dan laik jalan.


Dua spanduk besar yang terbentang di depan gedung UPPKB Lubuk Selasih menjadi penegasan arah kegiatan.


Spanduk pertama bertuliskan Sosialisasi dan Pengawasan Angkutan Barang Menuju Zero ODOL Tahun 2027. Lebih Dimensi dan Lebih Muatan, Over Dimension dan Over Loading, Sama dengan Bahaya Nyata di Jalan.


Sementara spanduk kedua mengusung pesan tentang kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat terkait pemeriksaan dan pengawasan gabungan serta ramp check.


Pesannya jelas: kendaraan yang melanggar ketentuan tidak boleh dibiarkan beroperasi karena berpotensi membahayakan pengemudi, penumpang, pengguna jalan lainnya, bahkan masyarakat yang berada di sekitar jalur yang dilalui.




SEMBILAN INSTANSI BERSATU, PENGAWASAN TIDAK LAGI BERJALAN SENDIRI-SENDIRI


Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam kegiatan ini adalah keterlibatan sembilan instansi sekaligus.


Operasi gabungan dipimpin oleh Hendri, SH., selaku Koordinator Lapangan (Korlap) Tim Gakkum UPPKB Lubuk Selasih. Seluruh unsur yang terlibat menjalankan fungsi masing-masing, mulai dari pemeriksaan teknis, pengawasan angkutan jalan, penindakan pelanggaran, hingga proses peradilan.


Kesembilan instansi tersebut meliputi:

  1. BPTD Kelas II Sumatera Barat melalui UPPKB Lubuk Selasih sebagai tuan rumah.
  2. Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, dipimpin Agung Ferdana, S.ST (TD), Kasi Dalops Dishub Provinsi Sumbar.
  3. Dinas Perhubungan Kabupaten Solok, dipimpin Muhammad Djoni, S.STP., M.Si., Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Solok.
  4. Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Barat.
  5. Polres Arosuka, Kabupaten Solok.
  6. Polisi Militer Angkatan Darat (PM AD).
  7. PT Jasa Raharja.
  8. Pengadilan Negeri Solok melalui pelaksanaan sidang di tempat.
  9. Kejaksaan Negeri Solok.


Komposisi tersebut memperlihatkan bahwa pengawasan kendaraan bermotor membutuhkan kerja lintas sektor. Sebab, persoalan kendaraan yang melanggar ketentuan tidak hanya berkaitan dengan penimbangan muatan, tetapi juga menyangkut administrasi kendaraan, keselamatan teknis, kepatuhan terhadap aturan lalu lintas, hingga konsekuensi hukum.


"Ini baru namanya lengkap. Dari yang menimbang, yang menindak, yang menyidangkan, yang menuntut, sampai yang mengurus santunan korban, semua ada di sini. Tidak ada celah untuk lolos," tegas Hendri, SH., kepada DirgantaraOnline.co.id.


Menurutnya, keterlibatan berbagai instansi menjadi kekuatan penting untuk menciptakan pengawasan yang lebih efektif. UPPKB tidak dapat bekerja sendiri karena persoalan angkutan jalan memiliki dimensi kewenangan dan tanggung jawab yang saling berkaitan.


DISHUB PROVINSI DAN KABUPATEN SOLOK TURUN LANGSUNG


Kehadiran Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dalam operasi gabungan tersebut menjadi bagian penting dari upaya memperkuat pengawasan angkutan barang dan pemeriksaan kendaraan.


Agung Ferdana, S.ST (TD), Kasi Dalops Dishub Provinsi Sumatera Barat, hadir memimpin jajaran Dishub Provinsi dalam kegiatan pengawasan dan penindakan.


Keterlibatan pemerintah provinsi diperlukan untuk memperkuat koordinasi pengawasan transportasi jalan, sekaligus memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.


Tidak hanya unsur provinsi, pemerintah Kabupaten Solok juga menunjukkan keterlibatan langsung melalui kehadiran Muhammad Djoni, S.STP., M.Si., selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Solok.


Kehadiran pimpinan perangkat daerah tersebut memiliki arti strategis mengingat UPPKB Lubuk Selasih berada di wilayah Kabupaten Solok. Arus kendaraan barang dan penumpang yang melintasi kawasan ini merupakan bagian penting dari mobilitas transportasi di daerah tersebut.


Hendri menilai, sinergi antara UPPKB, Dishub Provinsi, dan Dishub Kabupaten Solok merupakan fondasi penting untuk menjaga konsistensi pengawasan.


"Sinergi ini yang kami butuhkan. UPPKB tidak bisa berjalan sendiri. Dishub Provinsi dan Dishub Kabupaten Solok harus satu frekuensi. Apalagi wilayah ini adalah wilayah Kabupaten Solok, jadi kehadiran Pak Kadishub sangat penting," ujarnya.


Kolaborasi tersebut diharapkan tidak berhenti pada kegiatan operasi gabungan, tetapi dapat terus diperkuat melalui pengawasan berkala dan koordinasi antarlembaga.


PPNS DAN TIM PENGUJI TURUN LANGSUNG, PELANGGARAN DIPROSES SECARA HUKUM


Operasi gabungan kali ini juga diperkuat dengan kehadiran Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Tim Penguji UPPKB Lubuk Selasih.


Kehadiran kedua unsur tersebut menjadi penting karena pemeriksaan kendaraan tidak cukup hanya menemukan pelanggaran. Setiap dugaan pelanggaran harus ditangani sesuai kewenangan dan prosedur hukum yang berlaku.


Adapun Penyidik PPNS yang bertugas terdiri atas:

  1. Nursyaril Basar, SH.
  2. Adex Tamar, SH.
  3. Ronal Afero, A.Md. LLAJ., SH., M.M.


Para penyidik PPNS menjalankan fungsi penegakan hukum sesuai kewenangannya dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Tugas tersebut mencakup pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran, penanganan administrasi penyidikan, penyusunan berita acara, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum sesuai prosedur.


Dengan demikian, penindakan tidak hanya berhenti pada teguran atau pemeriksaan di lapangan. Pelanggaran yang memenuhi unsur hukum dapat diproses lebih lanjut melalui mekanisme yang telah ditentukan.


"Kalau hanya ditilang lalu dilepas, tidak ada efek jera. Tapi kalau sudah masuk ke penyidik PPNS, itu sudah proses hukum. Berkasnya lengkap, bisa sampai ke pengadilan," jelas salah seorang Penyidik PPNS di lokasi.


Kehadiran PPNS menjadi salah satu unsur penting untuk memastikan penegakan hukum berjalan profesional, terukur, dan memiliki kepastian prosedural.


RAMP CHECK: MEMASTIKAN KENDARAAN BENAR-BENAR LAIK JALAN


Selain penegakan hukum terhadap kendaraan angkutan barang, pemeriksaan teknis atau ramp check juga menjadi perhatian utama.


Dua personel penguji yang bertugas adalah:

  1. Harry Soemachda, SE.
  2. Shella Ananda A., A.Md.T.


Keduanya menjadi bagian penting dalam pemeriksaan teknis kendaraan untuk memastikan kendaraan yang beroperasi memenuhi persyaratan keselamatan.


Pemeriksaan dilakukan terhadap sejumlah komponen vital, antara lain sistem pengereman, lampu utama, lampu isyarat, kondisi ban, klakson, kincup roda, hingga kelengkapan keselamatan kendaraan.


Untuk kendaraan angkutan penumpang, pemeriksaan juga mencakup sabuk pengaman, alat pemadam api ringan (APAR), pintu darurat, dan perlengkapan keselamatan lainnya sesuai jenis serta ketentuan kendaraan.


Harry Soemachda, SE., menegaskan bahwa pemeriksaan teknis bukan sekadar formalitas administrasi.


"Tugas kami memastikan kendaraan yang jalan itu benar-benar laik jalan. Remnya pakem, lampunya hidup, bannya layak. Karena satu rem blong di turunan Sitinjau Lauik, nyawa puluhan orang taruhannya," ujarnya.


Pernyataan tersebut menggambarkan betapa pentingnya pemeriksaan teknis kendaraan, khususnya pada jalur dengan karakteristik medan yang menantang.


Kendaraan yang ditemukan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan harus ditangani sesuai ketentuan. Apabila terdapat larangan operasional atau kewajiban perbaikan, kendaraan tidak boleh dipaksakan melanjutkan perjalanan sebelum persyaratan keselamatan terpenuhi.


APA SAJA YANG DIPERIKSA PETUGAS?


Dalam kegiatan pengawasan angkutan barang, pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh terhadap aspek teknis, administratif, dimensi, dan muatan kendaraan.


Beberapa aspek yang menjadi perhatian meliputi:

  • Berat kendaraan dan muatan melalui penimbangan.
  • Kesesuaian dimensi kendaraan dengan ketentuan.
  • Jumlah Berat yang Diperbolehkan (JBB).
  • Jumlah Berat yang Diizinkan (JBI).
  • Daya angkut kendaraan.
  • Bukti lulus uji berkala atau dokumen kendaraan yang dipersyaratkan.
  • STNK dan kelengkapan administrasi.
  • Kepatuhan terhadap ketentuan lalu lintas dan angkutan jalan.


Sementara untuk kendaraan angkutan penumpang, pemeriksaan atau ramp check diarahkan pada komponen yang berhubungan langsung dengan keselamatan pengemudi dan penumpang.


Petugas memeriksa rem utama, rem parkir, lampu utama, lampu sein, klakson, kondisi ban, kincup roda, sabuk pengaman, APAR, pintu darurat, serta perlengkapan keselamatan lainnya.


Pemeriksaan ini sangat penting karena kendaraan yang tampak baik dari luar belum tentu memiliki kondisi teknis yang memenuhi standar keselamatan.


EDUKASI PENTING BAGI SOPIR: JANGAN SAMPAI TERTUKAR ANTARA JBB DAN JBI!


Di tengah pelaksanaan operasi gabungan, terdapat satu hal yang tidak kalah penting, yakni edukasi kepada pengemudi dan pemilik kendaraan mengenai perbedaan JBB dan JBI.


Dua istilah tersebut kerap dianggap sama. Padahal, keduanya memiliki pengertian dan fungsi berbeda dalam pengawasan angkutan barang.


Kesalahan memahami ketentuan JBB dan JBI dapat menyebabkan pengemudi tidak menyadari bahwa kendaraan yang dikemudikannya telah melanggar batas berat yang diperbolehkan.


1. JBB: JUMLAH BERAT YANG DIPERBOLEHKAN


JBB merupakan batas berat maksimum kendaraan beserta muatannya yang diperbolehkan menurut ketentuan teknis dan kelas jalan yang dilalui.


Artinya, kendaraan harus memperhatikan batas berat yang berlaku pada ruas jalan tertentu.


Kendaraan dengan kemampuan angkut besar belum tentu dapat melintasi semua kelas jalan dengan muatan maksimalnya. Ketentuan kelas jalan harus menjadi perhatian karena berkaitan dengan kemampuan jalan menahan beban kendaraan.


2. JBI: JUMLAH BERAT YANG DIIZINKAN

JBI merupakan batas berat maksimum kendaraan beserta muatannya yang diizinkan berdasarkan persyaratan teknis kendaraan.


Penetapannya berkaitan dengan kemampuan konstruksi dan spesifikasi kendaraan, termasuk konfigurasi sumbu serta persyaratan teknis yang berlaku.


Dengan kata lain, kendaraan tidak boleh membawa muatan melebihi kemampuan dan batas berat yang telah ditetapkan.


Cara mudah mengingatnya:


JBB berkaitan dengan batas berat kendaraan pada jalan, sedangkan JBI berkaitan dengan batas berat yang diizinkan untuk kendaraan tersebut.


Keduanya wajib diperhatikan secara bersamaan.


Kendaraan harus memenuhi batas berat yang berlaku pada ruas jalan yang dilalui sekaligus tidak melampaui batas berat kendaraan yang diizinkan.


CONTOH KASUS: TRUK DENGAN JBI 2.950 KG MEMBAWA BEBAN 3.500 KG


Untuk memudahkan pemahaman, bayangkan sebuah truk memiliki JBI sebesar 2.950 kilogram.


Ketika ditimbang di UPPKB, hasil pengukuran menunjukkan berat kendaraan beserta muatannya mencapai 3.500 kilogram.


Walaupun berat tersebut masih berada di bawah batas JBB pada ruas jalan yang dilalui, kendaraan tetap melampaui JBI yang ditetapkan untuk kendaraan tersebut.


Kondisi ini merupakan kelebihan muatan atau overloading dan dapat dikenai penindakan sesuai ketentuan hukum.


Mengapa hal ini berbahaya?


Karena kemampuan sistem pengereman, ban, sumbu, suspensi, dan konstruksi kendaraan harus sesuai dengan batas teknis yang telah ditetapkan.


Ketika kendaraan dipaksa membawa beban melebihi batasnya, kemampuan pengendalian dan pengereman dapat terganggu. Risiko tersebut semakin besar ketika kendaraan melewati jalan menurun, tikungan tajam, atau jalur dengan kondisi medan berat.


TRUK BESAR JUGA TIDAK BEBAS MELINTASI SEMUA JALAN


Sebaliknya, kendaraan yang secara teknis memiliki JBI besar belum tentu diperbolehkan membawa berat yang sama pada semua ruas jalan.


Sebagai ilustrasi, sebuah truk memiliki JBI 21.000 kilogram, tetapi melintasi jalan dengan batas JBB yang lebih rendah.


Walaupun kendaraan tersebut secara teknis mampu mengangkut beban tertentu, batas kelas jalan tetap harus dipatuhi.


Artinya, kemampuan kendaraan tidak otomatis memberikan hak untuk membawa muatan dengan berat yang sama di seluruh ruas jalan.


MENGENAL JBKB UNTUK KENDARAAN GABUNGAN


Selain JBB dan JBI, terdapat pula istilah JBKB atau Jumlah Berat Kombinasi yang Diperbolehkan.


Ketentuan ini berkaitan dengan kendaraan bermotor yang menarik kereta gandengan atau kereta tempelan.


Berat kombinasi kendaraan beserta gandengan atau tempelannya harus mengikuti batas yang telah ditentukan.


Karena itu, pengawasan terhadap kendaraan kombinasi juga penting untuk mencegah pelanggaran berat muatan dan memastikan kendaraan beroperasi sesuai persyaratan teknis.


Hendri, SH., menilai pemahaman pengemudi mengenai ketentuan berat kendaraan merupakan bagian penting dari upaya pencegahan pelanggaran.


"Banyak sopir protes, Pak jalan masih kuat kok kenapa saya ditilang? Jawabannya, bukan hanya jalannya yang harus diperhatikan, tetapi kemampuan kendaraan juga. JBI-nya tidak boleh dilewati," jelasnya.


Edukasi tersebut menjadi alasan mengapa pemeriksaan di UPPKB tidak hanya berorientasi pada penimbangan, tetapi juga harus memperhatikan dokumen dan persyaratan teknis kendaraan.


Sebab, angka hasil penimbangan harus dibandingkan dengan ketentuan berat yang berlaku agar penilaian terhadap pelanggaran dilakukan secara tepat.


SIDANG DI TEMPAT, PENGADILAN DAN KEJAKSAAN HADIR DALAM OPERASI


Salah satu bagian yang menarik perhatian dalam kegiatan ini adalah keterlibatan Pengadilan Negeri Solok dan Kejaksaan Negeri Solok.


Kehadiran kedua lembaga tersebut memperkuat rangkaian penegakan hukum terhadap pelanggaran angkutan jalan yang memenuhi unsur untuk diproses melalui mekanisme persidangan.


Melalui mekanisme sidang di tempat, pelanggaran yang memenuhi persyaratan dapat ditangani lebih dekat dengan lokasi penindakan.


Hal ini memberikan kemudahan dalam proses penanganan perkara sekaligus menjadi sarana edukasi bagi pengemudi agar memahami konsekuensi hukum dari setiap pelanggaran.


Kejaksaan juga menjalankan fungsi sesuai kewenangannya dalam proses penanganan perkara.


Dengan keterlibatan unsur penyidik, pengadilan, dan kejaksaan, kegiatan ini memperlihatkan bahwa pengawasan angkutan jalan tidak hanya berorientasi pada penertiban sesaat, tetapi juga pada kepatuhan hukum.


Kendati demikian, setiap penanganan perkara tetap harus mengikuti prosedur dan kewenangan masing-masing lembaga.


JASA RAHARJA HADIR, KESELAMATAN JUGA MENYANGKUT PERLINDUNGAN KORBAN


Keterlibatan PT Jasa Raharja dalam operasi gabungan turut memberikan dimensi penting dalam upaya keselamatan transportasi.


Keberadaan Jasa Raharja mengingatkan bahwa kecelakaan lalu lintas bukan hanya persoalan kerusakan kendaraan atau kerugian material, melainkan juga menyangkut keselamatan dan perlindungan masyarakat.


Kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis, kelebihan muatan, atau melanggar ketentuan dimensi berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan.


Karena itu, upaya pencegahan melalui pengawasan dan penertiban harus menjadi prioritas.


Keselamatan jalan tidak boleh hanya dipandang sebagai tanggung jawab aparat, tetapi juga merupakan kewajiban pengusaha angkutan, pemilik kendaraan, pengemudi, dan seluruh pengguna jalan.


LUBUK SELASIH DAN SITINJAU LAUIK: TITIK STRATEGIS YANG TIDAK BOLEH DIABAIKAN


Mengapa UPPKB Lubuk Selasih begitu penting?


Jawabannya terletak pada posisi strategis kawasan tersebut dalam jaringan transportasi Sumatera Barat, khususnya bagi kendaraan yang melanjutkan perjalanan menuju kawasan Sitinjau Lauik.


Jalur Sitinjau Lauik dikenal memiliki karakteristik medan yang menantang. Terdapat tanjakan dan turunan, tikungan tajam, serta kondisi jalan yang menuntut kendaraan berada dalam kondisi teknis prima.


Bagi kendaraan berat, terutama truk angkutan barang, kondisi tersebut membutuhkan kemampuan pengereman, sistem pengendalian, dan distribusi beban yang benar-benar sesuai standar.


Kendaraan yang kelebihan muatan menghadapi risiko tambahan ketika melewati jalan menurun. Beban yang terlalu berat dapat meningkatkan tuntutan terhadap sistem pengereman dan memperbesar potensi kehilangan kendali apabila kendaraan tidak mampu beroperasi sesuai kemampuan teknisnya.


Begitu pula bus atau kendaraan angkutan penumpang yang memiliki masalah pada sistem rem, ban, lampu, maupun perlengkapan keselamatan.


Risikonya bukan hanya bagi pengemudi, tetapi juga seluruh penumpang dan pengguna jalan lainnya.


Karena itulah, pemeriksaan kendaraan di Lubuk Selasih memiliki nilai strategis sebagai bagian dari upaya pencegahan sebelum kendaraan melanjutkan perjalanan ke jalur yang lebih menantang.


Prinsipnya sederhana: lebih baik kendaraan dihentikan untuk diperiksa dan diperbaiki daripada dipaksakan berjalan dengan risiko membahayakan banyak orang.


MENUJU ZERO ODOL 2027, BUKAN SEKADAR SEMBOYAN


Target Zero ODOL 2027 membutuhkan kerja nyata dan konsistensi seluruh pihak.


Persoalan kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan tidak dapat diselesaikan hanya melalui operasi sesaat. Diperlukan pengawasan berkelanjutan, kepatuhan pemilik kendaraan, tanggung jawab perusahaan angkutan, serta kesadaran pengemudi.


Di sisi lain, penegakan hukum juga harus berjalan secara konsisten, transparan, profesional, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


Kegiatan di UPPKB Lubuk Selasih pada 19–20 November 2026 menjadi gambaran bahwa upaya mewujudkan transportasi yang aman membutuhkan sinergi lintas instansi.


Mulai dari petugas penimbangan, penguji kendaraan, penyidik PPNS, kepolisian, pemerintah daerah, hingga pengadilan dan kejaksaan, semuanya memiliki peran dalam mata rantai pengawasan dan penegakan hukum.


Hendri, SH., bersama seluruh unsur yang terlibat berharap sinergi tersebut dapat terus diperkuat sehingga pengawasan kendaraan angkutan barang dan penumpang semakin efektif.


Pada akhirnya, keberhasilan program Zero ODOL bukan semata-mata diukur dari banyaknya kendaraan yang ditindak atau jumlah pelanggaran yang ditemukan.


Keberhasilan sesungguhnya adalah ketika kendaraan yang tidak memenuhi ketentuan tidak lagi beroperasi di jalan, pengemudi semakin memahami aturan, perusahaan angkutan lebih bertanggung jawab, dan angka kecelakaan akibat kendaraan tidak laik jalan maupun kelebihan muatan dapat ditekan.


Dua hari di UPPKB Lubuk Selasih membawa satu pesan penting bagi dunia transportasi Sumatera Barat: keselamatan tidak boleh dikompromikan demi mengejar waktu dan keuntungan.


Sebab, di balik setiap kendaraan yang melintas, ada nyawa yang harus dilindungi.



KEPALA BPTD II SUMBAR: ZERO ODOL BUKAN SEKADAR TARGET, TETAPI KEHARUSAN KESELAMATAN


Kepala BPTD Kelas II Sumatera Barat, Deddy Gusman, ST., MSc., menegaskan bahwa upaya mewujudkan Zero ODOL 2027 harus dipahami sebagai agenda besar pembenahan sistem transportasi jalan, bukan semata-mata kegiatan penertiban kendaraan yang melanggar ketentuan.


Menurutnya, persoalan kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan memiliki konsekuensi serius terhadap keselamatan, kondisi infrastruktur jalan, serta keberlanjutan penyelenggaraan transportasi.


"Zero ODOL bukan sekadar target administratif atau slogan penertiban. Ini merupakan komitmen bersama untuk membangun budaya transportasi yang berkeselamatan. Kendaraan yang beroperasi di jalan harus memenuhi ketentuan dimensi, muatan, serta persyaratan teknis dan laik jalan. Tidak boleh ada kompromi terhadap aspek keselamatan," tegas Deddy Gusman.


Ia menilai, pengawasan angkutan barang melalui UPPKB memiliki posisi strategis sebagai instrumen pengendalian kendaraan sebelum melanjutkan perjalanan. Karena itu, keberadaan UPPKB harus didukung dengan sumber daya manusia yang kompeten, peralatan pemeriksaan yang memadai, serta koordinasi lintas instansi yang berjalan efektif.


"Penanganan ODOL tidak bisa dibebankan kepada satu institusi saja. Dibutuhkan keterlibatan pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pengusaha angkutan, pemilik kendaraan, hingga pengemudi. Semua memiliki tanggung jawab dalam memastikan kendaraan yang beroperasi tidak membahayakan pengguna jalan lainnya," ujarnya.


Deddy juga menekankan bahwa kepatuhan terhadap ketentuan muatan dan dimensi harus dimulai dari hulu, yakni sejak proses perencanaan pengangkutan barang. Pengusaha angkutan dan pemilik barang harus memastikan jenis kendaraan, kapasitas angkut, serta muatan yang dibawa sesuai dengan ketentuan.


"Jangan sampai orientasi mengejar efisiensi dan keuntungan justru mengabaikan keselamatan. Biaya akibat kecelakaan, kerusakan infrastruktur, dan hilangnya nyawa manusia jauh lebih besar daripada keuntungan sesaat dari praktik ODOL. Keselamatan harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap aktivitas angkutan barang," tambahnya.


Ia berharap operasi gabungan di UPPKB Lubuk Selasih menjadi momentum memperkuat konsistensi pengawasan dan penegakan hukum, sekaligus meningkatkan kesadaran seluruh pelaku usaha transportasi untuk mendukung kebijakan Zero ODOL 2027.


"Yang ingin kita bangun bukan hanya kepatuhan karena ada petugas yang mengawasi, tetapi kesadaran bahwa kendaraan yang memenuhi ketentuan adalah kebutuhan bersama. Ketika seluruh pihak patuh, jalan lebih aman, infrastruktur lebih terlindungi, dan masyarakat mendapatkan jaminan perjalanan yang lebih baik," tutupnya.


UPPKB Lubuk Selasih, sembilan instansi, satu komitmen: menuju Zero ODOL 2027. Karena satu kecelakaan sudah terlalu banyak, dan setiap nyawa terlalu berharga untuk dipertaruhkan.



(Ferry)



#SumateraBarat #ODOL

×
Berita Terbaru Update