Perjuangkan Huntap Korban Bencana, Fadly Amran Temui Menteri PKP: Infrastruktur Balai Gadang Butuh Rp30 Miliar
D'On, Jakarta - Pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi masyarakat korban bencana hidrometeorologi yang melanda Kota Padang pada November 2025 tidak cukup hanya dengan mendirikan bangunan rumah. Ketersediaan infrastruktur dasar, akses lingkungan, serta prasarana dan sarana pendukung menjadi pekerjaan besar yang harus dituntaskan agar masyarakat benar-benar dapat kembali menjalani kehidupan secara layak.
Persoalan inilah yang dibawa Wali Kota Padang, Fadly Amran, ketika melakukan audiensi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, Maruarar Sirait, di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Pertemuan tersebut menjadi langkah strategis Pemerintah Kota Padang untuk memperjuangkan dukungan pemerintah pusat, khususnya dalam penyelesaian pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) di kawasan hunian tetap yang disiapkan bagi masyarakat terdampak bencana.
Tidak hanya membahas pembangunan Huntap, audiensi itu juga menyinggung penataan kawasan di sekitar PT Pelindo Regional 2 Teluk Bayur sebagai bagian dari agenda pembangunan dan pembenahan kawasan Kota Padang.
Dalam pertemuan tersebut, Fadly Amran didampingi Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tri Hadiyanto, Kepala Dinas PUPR Malvi Hendri, serta Kepala Dinas Pertanahan Raf Indria.
Dua Lokasi Huntap, Pemko Padang Siapkan Lahan 12 Hektare
Di hadapan Menteri PKP, Fadly Amran memaparkan kesiapan Pemerintah Kota Padang dalam menyediakan lahan untuk pembangunan hunian tetap bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana hidrometeorologi.
Pemko Padang telah menyiapkan lahan sekitar 12 hektare yang tersebar pada dua lokasi pembangunan, yakni Kelurahan Lambung Bukik, Kecamatan Pauh, dan Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah.
Pembangunan hunian tersebut melibatkan sejumlah pihak, di antaranya Kementerian PKP, Yayasan Buddha Tzu Chi, dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN).
Kolaborasi lintas lembaga ini menjadi salah satu bentuk gotong royong dalam mempercepat pemulihan masyarakat pascabencana. Pemerintah daerah tidak hanya bertindak sebagai penyedia lahan, tetapi juga berupaya memastikan pembangunan hunian berjalan seiring dengan kesiapan kawasan pendukung.
Menurut Fadly, pembangunan Huntap merupakan bagian penting dari upaya mengembalikan kehidupan masyarakat yang terdampak bencana. Namun, rumah yang berdiri tanpa dukungan infrastruktur memadai belum dapat sepenuhnya menjawab kebutuhan warga.
Karena itu, penyelesaian PSU menjadi perhatian serius Pemko Padang.
Rp25–30 Miliar Dibutuhkan untuk Menuntaskan PSU Balai Gadang
Salah satu persoalan utama yang disampaikan Fadly Amran kepada Menteri PKP adalah kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum di kawasan Huntap Balai Gadang.
Berdasarkan perhitungan Pemerintah Kota Padang, penyelesaian infrastruktur pendukung di kawasan tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp25 miliar hingga Rp30 miliar pada 2027.
Angka tersebut menjadi kebutuhan penting agar kawasan hunian yang dibangun tidak sekadar menjadi deretan rumah baru, tetapi benar-benar berkembang menjadi lingkungan permukiman yang layak dan dapat menunjang aktivitas masyarakat.
Infrastruktur dasar merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberhasilan pembangunan hunian. Tanpa dukungan PSU yang memadai, masyarakat berpotensi menghadapi persoalan baru setelah meninggalkan lokasi pengungsian dan menempati rumah permanen.
Fadly menegaskan bahwa pemerintah daerah membutuhkan dukungan kementerian untuk memastikan pembangunan infrastruktur tersebut dapat dilanjutkan.
"Kami berharap Bapak Menteri dapat memfasilitasi kelanjutan pembangunan infrastruktur tersebut. Sebab, penyelesaian Huntap tidak hanya soal pembangunan rumah, tetapi juga bagaimana masyarakat dapat tinggal dengan layak dan memperoleh kesejahteraan setelah menempati hunian baru," ungkap Fadly.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa orientasi pembangunan Huntap tidak boleh berhenti pada penyediaan bangunan fisik. Lebih dari itu, pemerintah harus memastikan masyarakat memperoleh lingkungan tempat tinggal yang mendukung kehidupan sosial dan ekonomi mereka.
Maruarar Sirait Dorong Pemko Padang Cari Sumber Pembiayaan Kreatif
Menanggapi kebutuhan yang disampaikan Wali Kota Padang, Menteri PKP Maruarar Sirait memberikan pandangan mengenai pentingnya inovasi dalam pembiayaan pembangunan daerah.
Menurut Maruarar, pemerintah daerah tidak harus selalu menggantungkan seluruh kebutuhan pembangunan pada APBD maupun APBN. Kepala daerah dituntut lebih kreatif dalam mencari peluang pendanaan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak.
Skema creative financing atau pembiayaan kreatif dinilai dapat menjadi salah satu alternatif untuk mempercepat pembangunan, terutama ketika kebutuhan anggaran daerah cukup besar sementara kemampuan fiskal memiliki keterbatasan.
Maruarar mendorong kepala daerah untuk membangun kerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sektor swasta, serta berbagai sumber pendanaan lainnya.
"Kepala daerah harus mampu mencari berbagai peluang pembiayaan kreatif, termasuk melalui kolaborasi dengan BUMN, sektor swasta, dan sumber pendanaan lainnya. Dengan begitu, pembangunan dapat berjalan lebih optimal dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi," tegas Maruarar.
Dorongan tersebut membuka ruang bagi Pemerintah Kota Padang untuk mengembangkan pola pembiayaan yang lebih luas dan tidak semata-mata bertumpu pada kemampuan anggaran pemerintah.
Bagi Padang, kebutuhan penyelesaian PSU Huntap Balai Gadang yang diperkirakan mencapai Rp30 miliar pada 2027 menjadi salah satu tantangan yang perlu dijawab melalui perencanaan anggaran dan penjajakan kolaborasi pendanaan secara matang.
Pemulihan Pascabencana Tidak Boleh Berhenti pada Pembangunan Rumah
Audiensi antara Wali Kota Padang dan Menteri PKP ini memperlihatkan bahwa pekerjaan pemulihan pascabencana masih membutuhkan perhatian serius, meskipun pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak telah berjalan melalui dukungan sejumlah pihak.
Tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh kawasan hunian memiliki infrastruktur pendukung yang memadai sehingga masyarakat dapat menjalani kehidupan secara normal.
Bagi warga korban bencana, memiliki rumah permanen merupakan harapan besar setelah kehilangan tempat tinggal akibat bencana. Namun, harapan tersebut harus disertai kepastian bahwa lingkungan tempat mereka menetap memiliki fasilitas dasar yang layak.
Di sinilah pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah, termasuk keterlibatan BUMN, sektor swasta, lembaga sosial, serta berbagai elemen masyarakat.
Pemko Padang kini menghadapi pekerjaan lanjutan untuk mengintegrasikan pembangunan rumah dengan kesiapan kawasan, sekaligus memastikan kebutuhan pembiayaan dapat dipenuhi sesuai tahapan pembangunan.
Pertemuan di Kementerian PKP tersebut menjadi salah satu upaya Fadly Amran untuk membawa kebutuhan masyarakat korban bencana Padang ke tingkat pemerintah pusat.
Sebab, ukuran keberhasilan pemulihan pascabencana bukan semata-mata berapa banyak rumah yang berhasil dibangun, melainkan seberapa jauh masyarakat dapat kembali hidup aman, nyaman, produktif, dan memiliki masa depan yang lebih baik di tempat tinggal yang baru.
Kini, kebutuhan PSU Balai Gadang senilai Rp25 miliar hingga Rp30 miliar menjadi salah satu pekerjaan penting yang menanti penyelesaian pada 2027. Dukungan kementerian dan keberhasilan membangun skema pembiayaan kreatif akan menjadi bagian penting dalam menjawab kebutuhan tersebut.
(Mond)
#Huntap #Padang #Daerah
