Baru Direhabilitasi, 30,5 Hektare Sawah di Padang Kembali Tertimbun Banjir, Dinas Pertanian Usulkan Anggaran ke Kementan
D'On, Padang - Bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah Kota Padang pada September dan Oktober 2026 kembali menyisakan persoalan serius bagi sektor pertanian. Sebanyak 30,5 hektare lahan pertanian yang sebelumnya telah direhabilitasi pascabanjir dan galodo akhir 2025, kini kembali tertimbun material sedimen sehingga tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para petani.
Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kota Padang, khususnya Dinas Pertanian, dalam menjaga keberlangsungan produksi pertanian sekaligus memulihkan lahan sawah yang menjadi sumber penghidupan masyarakat.
Kepala Dinas Pertanian Kota Padang, Yoice Yuliani, Selasa (3/11/2026), mengungkapkan bahwa lahan-lahan pertanian yang kembali terdampak banjir tersebut sebelumnya telah melalui proses rehabilitasi setelah bencana galodo dan banjir besar yang melanda Kota Padang pada penghujung 2025.
Saat itu, total luas lahan pertanian yang terdampak mencapai 102 hektare. Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Pertanian telah melakukan rehabilitasi agar lahan tersebut kembali produktif dan dapat diolah oleh petani.
Upaya pemulihan tersebut sempat menunjukkan hasil positif. Sejumlah lahan yang sebelumnya rusak dan tertimbun material banjir telah kembali dikerjakan, bahkan sudah ditanami oleh para petani.
Namun, harapan petani untuk kembali menggarap sawah secara normal kembali menghadapi hambatan setelah banjir yang terjadi pada September dan Oktober 2026 membawa material sedimen dan menimbun sejumlah lahan yang sebelumnya telah dipulihkan.
Akibatnya, sebagian lahan kembali tidak bisa dimanfaatkan untuk kegiatan bercocok tanam. Kondisi ini membuat proses pemulihan sektor pertanian di Kota Padang harus kembali dilakukan, meskipun rehabilitasi sebelumnya telah menghabiskan upaya dan sumber daya yang tidak sedikit.
Menunggu Normalisasi Sungai dan Saluran Irigasi
Menghadapi persoalan tersebut, Dinas Pertanian Kota Padang tidak ingin terburu-buru melakukan rehabilitasi fisik lahan sebelum infrastruktur pendukung pertanian benar-benar siap.
Saat ini, Dinas Pertanian terus memperkuat koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang yang tengah melaksanakan pekerjaan rehabilitasi sungai-sungai serta intake saluran air menuju kawasan persawahan.
Langkah ini dinilai penting karena pemulihan lahan pertanian tidak cukup hanya dengan membersihkan material sedimen yang menimbun sawah. Kondisi sungai, saluran irigasi, serta bangunan pengambilan air juga harus dipastikan berfungsi dengan baik agar lahan yang telah direhabilitasi tidak kembali menghadapi persoalan serupa.
Menurut Yoice, penyelesaian pekerjaan infrastruktur oleh Dinas PUPR menjadi salah satu tahapan penting sebelum rehabilitasi lahan pertanian kembali dilaksanakan.
"Kita menunggu pengerjaan PUPR selesai dulu. Setelah itu, lahan-lahan sawah yang tertimbun ini akan kita rehabilitasi kembali. Ini juga sudah kami usulkan kepada Kementerian Pertanian untuk melakukan rehabilitasi lahan sawah yang kembali tertimbun setelah sebelumnya dilakukan rehabilitasi," ungkap Yoice.
Sinergi lintas perangkat daerah tersebut diharapkan mampu memastikan proses pemulihan berjalan lebih terencana. Dengan infrastruktur sungai dan saluran air yang terlebih dahulu dibenahi, rehabilitasi lahan nantinya diharapkan memberikan hasil lebih optimal dan berkelanjutan.
Usulkan Kembali Anggaran kepada Kementerian Pertanian
Tidak hanya mengandalkan koordinasi dengan perangkat daerah di tingkat kota, Dinas Pertanian Padang juga mengambil langkah strategis dengan kembali mengusulkan dukungan anggaran kepada Kementerian Pertanian.
Usulan tersebut ditujukan agar pemerintah pusat dapat mengalokasikan anggaran rehabilitasi lahan sawah yang kembali tertimbun material banjir pada tahun anggaran 2027.
Langkah ini menjadi penting mengingat rehabilitasi lahan pertanian membutuhkan dukungan pembiayaan, terutama untuk mengembalikan kondisi fisik lahan agar kembali layak diolah dan ditanami.
"Kita sudah usulkan ke Kementerian Pertanian agar bisa mengalokasikan anggarannya lagi untuk merehabilitasi lahan sawah yang tertimbun itu," jelas Yoice.
Melalui pengajuan tersebut, Dinas Pertanian berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan sehingga proses pemulihan lahan pertanian yang terdampak bencana tidak terhambat keterbatasan anggaran daerah.
Apabila usulan tersebut mendapat persetujuan, rehabilitasi pada 2027 diharapkan menjadi momentum untuk mengembalikan produktivitas lahan sekaligus membantu petani kembali menjalankan aktivitas pertanian secara normal.
Pendataan Langsung untuk Memastikan Bantuan Tepat Sasaran
Di sisi lain, Dinas Pertanian Kota Padang juga terus melakukan pendataan terhadap lahan-lahan sawah yang terdampak banjir.
Pendataan dilakukan melalui pendekatan langsung dengan kelompok tani di masing-masing wilayah terdampak. Langkah ini bertujuan memperoleh gambaran kondisi riil di lapangan, termasuk luas lahan yang tertimbun material sedimen serta kebutuhan penanganan yang diperlukan.
Keterlibatan kelompok tani menjadi bagian penting dalam proses tersebut karena para petani merupakan pihak yang paling mengetahui kondisi lahan dan dampak yang mereka alami setelah banjir.
Data yang dihimpun nantinya menjadi dasar dalam menentukan prioritas penanganan, menyusun kebutuhan rehabilitasi, serta memastikan program dan bantuan pemerintah benar-benar menyentuh lahan pertanian yang membutuhkan pemulihan.
Dinas Pertanian juga perlu memastikan adanya kesesuaian antara data kerusakan lahan, kesiapan infrastruktur pendukung, dan kebutuhan anggaran rehabilitasi agar pelaksanaan program dapat berjalan efektif.
Pemulihan Sawah, Menjaga Harapan Petani
Berulangnya bencana banjir yang merusak lahan pertanian menjadi pengingat bahwa pemulihan sektor pertanian membutuhkan penanganan yang terintegrasi. Tidak hanya memperbaiki lahan yang rusak, tetapi juga membenahi infrastruktur pengendali aliran air dan jaringan irigasi yang menopang aktivitas pertanian.
Bagi petani, sawah bukan sekadar hamparan tanah untuk bercocok tanam. Di atas lahan tersebut terdapat sumber penghidupan keluarga, keberlangsungan produksi pangan, serta harapan untuk mempertahankan ekonomi rumah tangga.
Karena itu, rehabilitasi 30,5 hektare lahan yang kembali tertimbun banjir menjadi pekerjaan penting yang harus dituntaskan secara terukur.
Dinas Pertanian Kota Padang berharap dukungan pemerintah pusat, sinergi dengan Dinas PUPR, serta keterlibatan kelompok tani dapat mempercepat proses pemulihan tersebut.
Dengan perencanaan yang matang dan dukungan anggaran yang memadai, lahan-lahan pertanian yang kini kembali tertimbun sedimen diharapkan dapat pulih, kembali produktif, dan menjadi tumpuan bagi para petani untuk melanjutkan aktivitas pertanian mereka.
(Mond)
#Padang #Daerah
