Atasi Antrean BBM dan Dongkrak PAD, Dishub Padang Terapkan Sistem Parkir Digital di Koto Lalang
D'On, Padang - Upaya Pemerintah Kota Padang dalam mengurai kemacetan akibat antrean kendaraan pengisi bahan bakar minyak (BBM) mulai menunjukkan hasil positif. Melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Padang, sistem antrean dan pembayaran parkir digital di kawasan Koto Lalang, tepatnya untuk mendukung operasional SPBU Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, kini terbukti mampu menghadirkan pengelolaan antrean kendaraan yang lebih tertib, aman, dan teratur.
Program yang telah berjalan selama satu bulan tersebut menjadi salah satu langkah konkret Pemko Padang dalam menjawab persoalan klasik antrean kendaraan, khususnya truk dan kendaraan besar yang selama ini kerap memenuhi badan jalan ketika hendak mengisi BBM.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang, Yudi Indra Sani, mengatakan penerapan sistem antrean digital di area parkir Koto Lalang memberikan dampak positif terhadap kelancaran arus lalu lintas sekaligus menciptakan ketertiban di kawasan sekitar SPBU.
Menurutnya, sebelum sistem ini diterapkan, antrean kendaraan yang hendak mengisi BBM berpotensi meluber hingga ke badan jalan. Kondisi tersebut tidak hanya mengganggu kelancaran lalu lintas, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan bagi pengguna jalan lainnya.
"Sudah sebulan kita melaksanakan antrean digital di parkir Koto Lalang untuk SPBU Padang Buat. Alhamdulillah, ini cukup berhasil mengatasi berbagai persoalan akibat antrean BBM di badan jalan," ujar Yudi, Senin (9/11/2026).
Ia menjelaskan, keberhasilan penerapan sistem tersebut dapat dilihat dari sejumlah perubahan nyata di lapangan.
Pertama, pengemudi kendaraan yang hendak mengisi BBM tidak lagi harus menunggu antrean di badan jalan. Mereka dapat memanfaatkan area parkir yang telah disediakan sehingga antrean kendaraan lebih terkendali dan tidak mengganggu pengguna jalan lainnya.
Kedua, aktivitas perekonomian masyarakat di sepanjang Jalan Padang Buat menjadi lebih lancar. Sebelumnya, kendaraan besar yang parkir tidak beraturan kerap menghalangi akses menuju tempat usaha milik warga. Dengan pengaturan antrean melalui area parkir khusus, persoalan tersebut mulai teratasi.
"Pertama, pengemudi tidak perlu lagi mengantre di badan jalan yang dapat menimbulkan kemacetan dan kecelakaan. Kedua, masyarakat yang memiliki tempat usaha di sepanjang Jalan Padang Buat tidak lagi terhalang oleh truk-truk yang parkir," jelasnya.
Dampak positif lainnya juga dirasakan pemerintah daerah, terutama dari sisi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Digitalisasi pengelolaan parkir dinilai mampu menciptakan sistem pelayanan yang lebih terukur, transparan, dan tertib dalam pencatatan transaksi retribusi.
Transaksi Digital, 150–200 Kendaraan Masuk Setiap Hari
Dalam operasionalnya, sistem antrean dan pembayaran parkir di Koto Lalang telah menggunakan perangkat Electronic Data Capture (EDC) dari Bank Nagari.
Pemanfaatan perangkat tersebut membuat proses pembayaran dilakukan secara digital. Dengan demikian, pengelolaan transaksi parkir tidak lagi sepenuhnya bergantung pada mekanisme pembayaran tunai.
Penerapan teknologi ini sekaligus menjadi bagian dari upaya modernisasi pelayanan perparkiran di Kota Padang, terutama dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan retribusi daerah.
Berdasarkan data operasional, volume kendaraan yang masuk ke area parkir Koto Lalang rata-rata mencapai 150 hingga 200 kendaraan setiap hari.
Angka tersebut menunjukkan bahwa area parkir ini memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran aktivitas kendaraan yang membutuhkan pelayanan BBM di kawasan Bandar Buat.
Dengan jumlah kendaraan yang cukup tinggi, keberadaan sistem antrean digital menjadi instrumen penting untuk mengatur pergerakan kendaraan agar tidak terjadi penumpukan di akses jalan utama.
Selain memberikan kepastian ruang tunggu bagi pengemudi, sistem tersebut juga membantu menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih tertib bagi masyarakat sekitar.
Realisasi Retribusi Parkir Tembus Ratusan Juta Rupiah
Tidak hanya berdampak terhadap kelancaran lalu lintas, penerapan digitalisasi parkir juga memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah.
Berdasarkan Laporan Realisasi Penerimaan Retribusi per November 2026, terdapat dua jenis penerimaan sektor perparkiran yang mencatatkan realisasi cukup signifikan.
Pertama, retribusi pelayanan tempat khusus parkir telah mencapai Rp220.627.000 atau 68,10 persen dari target tahunan sebesar Rp323.983.000.
Kedua, retribusi penyediaan tempat khusus parkir tercatat sebesar Rp225.802.000 atau 66,38 persen dari target Rp340.183.000.
Capaian tersebut memperlihatkan bahwa sektor perparkiran memiliki potensi yang cukup besar dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah melalui optimalisasi PAD.
Bagi Pemko Padang, digitalisasi bukan sekadar perubahan metode pembayaran, melainkan bagian dari pembenahan tata kelola pelayanan publik. Melalui sistem yang lebih terukur, aktivitas parkir diharapkan dapat memberikan manfaat ganda, yakni menciptakan ketertiban lalu lintas sekaligus meningkatkan penerimaan daerah.
Yudi Indra Sani menegaskan bahwa keberadaan tempat parkir khusus yang dikelola dengan sistem digital merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengoptimalkan sumber PAD dari sektor perparkiran.
"Ketiga, bagi pemerintah, tempat parkir yang menjadi sumber PAD ini juga mengalami peningkatan berkat adanya sistem digitalisasi parkir BBM di Koto Lalang," ungkapnya.
Digitalisasi Parkir Jadi Solusi Penataan Lalu Lintas
Keberhasilan operasional selama satu bulan ini menjadi gambaran bahwa penanganan persoalan kemacetan tidak selalu harus dilakukan melalui pembangunan infrastruktur jalan baru. Penataan ruang parkir, pengaturan antrean, serta pemanfaatan teknologi juga dapat menjadi solusi yang efektif apabila diterapkan secara tepat.
Di kawasan Koto Lalang, persoalan antrean kendaraan BBM yang sebelumnya berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat kini mulai ditangani melalui sistem yang lebih terorganisasi.
Kehadiran area parkir khusus juga memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Pengemudi memperoleh ruang antrean yang lebih tertib, pemilik usaha mendapatkan akses usaha yang tidak lagi terhalang kendaraan besar, sementara pemerintah daerah memperoleh peluang peningkatan penerimaan retribusi.
Kepala UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Padang, Hendriadi, turut hadir dalam kegiatan operasionalisasi sistem tersebut sebagai bagian dari pengelolaan sektor perparkiran di lingkungan Dishub Kota Padang.
Ke depan, penerapan sistem antrean dan pembayaran digital di Koto Lalang diharapkan dapat menjadi salah satu model pengelolaan parkir yang mendukung penataan lalu lintas sekaligus memperkuat digitalisasi pelayanan publik di Kota Padang.
Langkah ini juga sejalan dengan kebutuhan kota yang terus berkembang, di mana pengelolaan transportasi dan perparkiran tidak lagi cukup mengandalkan pola konvensional, tetapi membutuhkan sistem yang terintegrasi, transparan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Dengan demikian, digitalisasi parkir Koto Lalang bukan hanya berbicara tentang kemudahan transaksi, tetapi juga tentang bagaimana pemerintah menghadirkan solusi atas persoalan kemacetan, menjaga kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat, serta mengoptimalkan potensi PAD Kota Padang.
(Mond)
#Padang #Daerah #DinasPerhubunganKotaPadang
