Jemput Dukungan APBN 2027 ke KKP, Pemko Padang Usulkan Revitalisasi Sentra Perikanan hingga Kampung Nelayan Tematik
D'On, Jakarta - Pemerintah Kota Padang mulai bergerak menjemput peluang dukungan anggaran pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan sektor perikanan dan memperkuat ketahanan pangan daerah pada 2027. Melalui Dinas Perikanan dan Pangan, Pemko Padang mengajukan sejumlah program prioritas kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI), mulai dari revitalisasi Sentra Pengolahan Perikanan Pasia Nan Tigo, pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih Tematik Batang Arau, hingga penguatan budi daya ikan yang terintegrasi dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Upaya tersebut dilakukan melalui kunjungan kerja jajaran Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang ke kantor KKP RI di Jakarta pada 13–16 Oktober 2026. Dalam agenda yang berlangsung Kamis (15/10/2026), tim Pemko Padang memaparkan sejumlah usulan program kepada jajaran pejabat terkait di lingkungan kementerian tersebut.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah untuk membuka akses pendanaan dari APBN 2027, sekaligus memperluas dukungan pemerintah pusat terhadap pengembangan potensi kelautan dan perikanan Kota Padang.
Di tengah keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pemerintah kota berupaya memastikan program-program yang membutuhkan dukungan pembiayaan lebih besar tetap memiliki peluang untuk direalisasikan.
Kunjungan tersebut juga merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Padang, Fadly Amran, yang mendorong seluruh perangkat daerah agar lebih aktif menjemput peluang pendanaan dari pemerintah pusat demi mempercepat pembangunan dan meningkatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Revitalisasi Sentra Pengolahan Pasia Nan Tigo Jadi Prioritas
Salah satu usulan utama yang disampaikan Pemko Padang adalah revitalisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sentra Pengolahan Perikanan (SPP) Pasia Nan Tigo.
Fasilitas ini dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung pengolahan hasil perikanan, meningkatkan nilai tambah komoditas, serta memperkuat daya saing produk perikanan lokal.
Melalui revitalisasi tersebut, Pemko Padang berharap fasilitas pengolahan perikanan dapat dikembangkan agar mampu menjawab kebutuhan pelaku usaha, meningkatkan kualitas produk, serta membuka peluang pemasaran yang lebih luas.
Selama ini, pengembangan sektor perikanan tidak cukup hanya bertumpu pada peningkatan hasil tangkapan nelayan. Ketersediaan sarana pengolahan yang memadai juga menjadi faktor penting agar hasil laut dapat diolah menjadi produk bernilai tambah dan memiliki daya saing di pasar.
Dengan dukungan fasilitas yang lebih baik, hasil perikanan diharapkan tidak hanya dipasarkan dalam bentuk bahan mentah, tetapi juga dapat dikembangkan menjadi produk olahan yang memenuhi standar mutu dan kebutuhan konsumen.
Lebih jauh, penguatan fasilitas tersebut diharapkan membuka peluang bagi produk olahan perikanan Kota Padang untuk menjangkau pasar yang lebih luas, termasuk pasar berorientasi ekspor apabila persyaratan mutu, keamanan pangan, kapasitas produksi, dan akses pemasarannya terpenuhi.
Dalam pembahasan bersama jajaran KKP RI, usulan revitalisasi UPT SPP Pasia Nan Tigo mendapat sambutan positif. Pihak kementerian menyampaikan rencana untuk memprioritaskan alokasi anggaran melalui APBN 2027.
Meski demikian, rencana tersebut masih memerlukan proses tindak lanjut sesuai mekanisme perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat.
Jika dukungan tersebut terealisasi, revitalisasi ini diharapkan menjadi salah satu pengungkit pengembangan usaha pengolahan hasil perikanan di Kota Padang, sekaligus memperluas kesempatan ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan penghidupan pada sektor kelautan dan perikanan.
Batang Arau Diusulkan Jadi Kampung Nelayan Merah Putih Tematik
Selain memperkuat fasilitas pengolahan, Pemko Padang juga mengusulkan pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih Tematik di kawasan Batang Arau.
Konsep yang diajukan tidak hanya berorientasi pada aktivitas perikanan, tetapi juga mengintegrasikan potensi wisata bahari, kuliner olahan ikan, dan kawasan Kota Tua.
Pendekatan tersebut diharapkan mampu menjadikan kawasan pesisir sebagai ruang ekonomi yang lebih produktif, dengan menghubungkan aktivitas nelayan, pelaku usaha kuliner, sektor pariwisata, dan potensi sejarah perkotaan.
Melalui konsep tematik, hasil tangkapan nelayan berpeluang memperoleh nilai tambah melalui pengolahan menjadi aneka produk kuliner. Pada saat yang sama, kawasan pesisir dapat dikembangkan sebagai destinasi yang menawarkan pengalaman wisata berbasis kehidupan masyarakat nelayan dan kekayaan kuliner lokal.
Pengembangan ini juga diarahkan untuk mendukung upaya Kota Padang menuju jejaring Kota Gastronomi UNESCO.
Keterhubungan antara sektor perikanan, kuliner, pariwisata, dan warisan sejarah dinilai dapat membuka ruang pengembangan ekonomi kreatif sekaligus memperkuat identitas Kota Padang sebagai kota pesisir yang memiliki kekayaan hasil laut dan tradisi kuliner.
Dalam pembahasan tersebut, pihak KKP RI menyatakan kesiapan untuk meninjau langsung kawasan Batang Arau.
Rencana peninjauan lapangan ini diharapkan menjadi tahapan penting untuk melihat potensi kawasan, kebutuhan pengembangan, serta kesesuaian usulan dengan program yang dapat didukung pemerintah pusat.
Namun, realisasi pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih Tematik tetap memerlukan pembahasan teknis lebih lanjut, termasuk penetapan kebutuhan infrastruktur, konsep penataan kawasan, dan bentuk dukungan yang memungkinkan diberikan.
Bagi masyarakat pesisir, program ini diharapkan tidak hanya menghasilkan penataan kawasan, tetapi juga menghadirkan peluang usaha baru, memperluas pasar produk olahan ikan, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi berbasis wisata bahari.
Mini RAS dan Minapadi Disiapkan untuk Mendukung Program MBG
Pada sektor budi daya, Pemko Padang mengusulkan pengembangan program Mini Recirculating Aquaculture System (Mini RAS) dan Minapadi.
Kedua program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi perikanan budi daya sekaligus mendukung rantai pasok kebutuhan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Mini RAS merupakan sistem budi daya ikan dengan sirkulasi dan pengelolaan air yang dirancang agar air dapat digunakan kembali melalui proses pengolahan tertentu. Penerapan sistem ini berpotensi membantu penggunaan air secara lebih efisien serta mendukung pengelolaan kualitas lingkungan budi daya.
Sementara itu, Minapadi merupakan pola usaha tani terpadu yang mengombinasikan kegiatan budi daya ikan dengan penanaman padi pada lahan yang sama.
Pengembangan kedua program tersebut diharapkan dapat memperluas pilihan usaha masyarakat, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat ketersediaan sumber protein hewani di Kota Padang.
Akan tetapi, keberhasilan program budi daya tidak hanya bergantung pada penyediaan sarana dan teknologi. Kesiapan pembudi daya, pendampingan teknis, pengelolaan kualitas air, ketersediaan benih, biaya operasional, serta kepastian pasar juga menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan.
Karena itu, Pemko Padang turut mendorong agar pengembangan Mini RAS dan Minapadi terhubung dengan kebutuhan nyata pasar, khususnya dalam mendukung pelaksanaan MBG.
Salah satu rencana yang disiapkan adalah menjalin kerja sama antara pembudi daya ikan lokal dan 74 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di Kota Padang.
Melalui pola kemitraan tersebut, hasil panen pembudi daya diharapkan memiliki pasar yang lebih jelas. Di sisi lain, kebutuhan ikan sebagai salah satu sumber protein dalam penyediaan makanan bergizi dapat dipenuhi melalui rantai pasok lokal apabila volume, harga, mutu, dan jadwal pasokan sesuai dengan kebutuhan masing-masing SPPG.
Sekretaris Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang, Muhammad Dwi Richie, mengatakan pihaknya mendorong agar pengembangan budi daya tidak berhenti pada peningkatan produksi, tetapi juga diikuti kepastian penyerapan hasil panen.
"Kami berupaya menjemput peluang dukungan dari pemerintah pusat agar program prioritas sektor perikanan di Kota Padang bisa direalisasikan. Harapannya, dukungan ini dapat memperkuat fasilitas pengolahan, mengembangkan usaha perikanan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sektor ini," ujar Muhammad Dwi Richie.
Ia menjelaskan, keterhubungan antara sektor budi daya dan program MBG menjadi salah satu aspek yang ingin diperkuat melalui usulan tersebut.
"Untuk Mini RAS dan Minapadi, kami mendorong agar program tersebut terhubung dengan Makan Bergizi Gratis. Kami juga merencanakan kerja sama antara pembudi daya ikan lokal dan 74 SPPG se-Kota Padang agar hasil panen terserap dengan baik sekaligus mendukung pemenuhan gizi masyarakat," katanya.
Jika dirancang dengan baik, pola kemitraan tersebut berpotensi memberikan manfaat bagi dua sisi sekaligus.
Pembudi daya memperoleh peluang pasar yang lebih terukur, sedangkan penyedia layanan pemenuhan gizi memiliki kesempatan untuk mendapatkan pasokan ikan dari produsen lokal.
Meski demikian, skema kerja sama tersebut tetap perlu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing SPPG, kemampuan produksi pembudi daya, standar keamanan pangan, mekanisme pengadaan, dan keberlanjutan pasokan.
Dengan demikian, program MBG tidak hanya dipandang sebagai agenda pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga berpeluang menjadi salah satu penggerak ekonomi lokal melalui keterlibatan produsen pangan daerah.
Budi Daya Rumput Laut dan Ikan Kerapu Buka Peluang Investasi
Pemko Padang juga membawa usulan pengembangan budi daya rumput laut dan ikan kerapu dalam pertemuan dengan jajaran KKP RI.
Kedua komoditas tersebut dibahas sebagai bagian dari upaya memperluas pengembangan usaha perikanan dan membuka peluang investasi di daerah.
Rumput laut memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai komoditas bernilai ekonomi, terutama apabila didukung kesesuaian lokasi, teknologi budi daya, pengolahan pascapanen, serta akses ke industri pengolahan dan pasar.
Selain dipasarkan sebagai bahan baku, rumput laut dapat menjadi sumber bahan untuk berbagai produk industri pangan dan nonpangan. Karena itu, pengembangannya membutuhkan keterhubungan antara kegiatan budi daya, pengolahan, dan pemasaran.
Orientasi terhadap pasar ekspor juga membuka peluang pengembangan usaha yang lebih luas, tetapi harus ditopang kepastian permintaan, kualitas produk, efisiensi produksi, dan pemenuhan persyaratan pasar tujuan.
Sementara itu, pengembangan budi daya ikan kerapu dapat menjadi salah satu alternatif penguatan usaha perikanan bernilai ekonomi. Pelaksanaannya tetap perlu mempertimbangkan kesesuaian lingkungan perairan, ketersediaan benih, teknologi budi daya, pengendalian penyakit, serta akses pasar.
Melalui pengajuan program tersebut, Pemko Padang berupaya membuka ruang pembahasan dengan pemerintah pusat mengenai peluang pengembangan komoditas yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir dan pelaku usaha perikanan.
Dukungan pemerintah pusat diharapkan tidak hanya berbentuk pembangunan sarana, tetapi juga dapat diarahkan pada penguatan kapasitas pelaku usaha, pendampingan teknis, pengembangan rantai pasok, serta perluasan akses pemasaran sesuai program dan kewenangan masing-masing unit kerja.
Perkuat Koordinasi dengan Jajaran KKP RI
Dalam kunjungan kerja tersebut, Sekretaris Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang, Muhammad Dwi Richie, bersama Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP), Elvida, serta Kepala UPT Sentra Pengolahan Perikanan Pasia Nan Tigo, Titin Sumarni, menyampaikan berbagai usulan kepada unit kerja terkait di lingkungan KKP RI.
Pembahasan dilakukan bersama Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut, Hendra Yusran Siry; Plt. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Erwin Dwiyana; serta Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Ady Chandra.
Turut terlibat Direktur Ikan Air Tawar, Gemi Triastutik; Direktur Prasarana dan Sarana Perikanan Budi Daya, Enggar Sadtopo; serta Direktur Rumput Laut, Nono Hartanto.
Pelibatan sejumlah unit kerja tersebut menjadi bagian dari upaya menyampaikan kebutuhan Kota Padang sesuai bidang program dan dukungan yang memungkinkan diberikan oleh kementerian.
Melalui koordinasi lintas unit, pemerintah daerah berharap usulan yang disampaikan dapat ditindaklanjuti melalui pembahasan teknis, penilaian kebutuhan, serta penyesuaian dengan prioritas dan mekanisme penganggaran APBN 2027.
Pendekatan ini juga menunjukkan bahwa pengembangan sektor perikanan membutuhkan dukungan yang saling terhubung, mulai dari perlindungan nelayan, penyediaan sarana budi daya, peningkatan kualitas pengolahan, hingga penguatan pemasaran hasil perikanan.
Menjemput Anggaran, Menyiapkan Manfaat bagi Masyarakat
Kunjungan kerja Pemko Padang ke KKP RI menjadi bagian dari upaya memperluas sumber pembiayaan pembangunan di luar kemampuan fiskal daerah.
Namun, tantangan berikutnya bukan hanya memperoleh dukungan anggaran, melainkan memastikan setiap program yang diusulkan memiliki perencanaan matang, sasaran penerima manfaat yang jelas, serta mekanisme pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Revitalisasi Sentra Pengolahan Perikanan Pasia Nan Tigo, misalnya, perlu diarahkan agar fasilitas yang dikembangkan benar-benar dapat dimanfaatkan pelaku usaha dan memberikan dampak terhadap peningkatan nilai tambah produk.
Pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih Tematik Batang Arau juga memerlukan perencanaan yang memperhatikan kebutuhan masyarakat pesisir, keterhubungan dengan sektor pariwisata, dan peluang usaha yang dapat tumbuh secara berkelanjutan.
Begitu pula dengan Mini RAS, Minapadi, serta pengembangan rumput laut dan ikan kerapu. Program-program tersebut membutuhkan kesiapan sumber daya manusia, pendampingan teknis, kepastian pasar, dan pengelolaan usaha yang berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.
Apabila dukungan APBN 2027 dapat direalisasikan sesuai usulan dan kebutuhan daerah, program-program tersebut berpotensi memperkuat ekosistem perikanan Kota Padang dari hulu hingga hilir.
Nelayan diharapkan memperoleh dukungan yang lebih baik, pembudi daya memiliki kesempatan memperluas usaha, pelaku pengolahan dapat meningkatkan nilai tambah produk, sementara masyarakat memperoleh manfaat dari berkembangnya kegiatan ekonomi dan tersedianya sumber pangan bergizi.
Bagi Pemerintah Kota Padang, langkah menjemput peluang anggaran ke pemerintah pusat menjadi salah satu upaya untuk memastikan potensi kelautan dan perikanan daerah tidak berhenti sebagai sumber daya alam semata, tetapi dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi yang produktif.
Kini, tindak lanjut terhadap usulan yang disampaikan menjadi tahapan penting. Kepastian program, dukungan anggaran, kesiapan pelaksanaan, dan keberlanjutan manfaat akan menentukan sejauh mana berbagai rencana tersebut dapat diwujudkan untuk memperkuat sektor perikanan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Padang.
(Mond)
#Padang #Daerah #KKP
