Jabat KSAD, Tandyo Budi Revita Terima Tugas Khusus Prabowo: Percepat Koperasi Merah Putih, Ketahanan Pangan hingga Penanganan Karhutla
D'On, Jakarta - Tongkat kepemimpinan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) kini berada di tangan Jenderal TNI Tandyo Budi Revita. Usai dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026), Tandyo langsung mengungkap sejumlah tugas khusus yang harus segera dituntaskan, mulai dari mempercepat operasionalisasi program strategis pemerintah hingga memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Amanah tersebut menempatkan TNI Angkatan Darat (TNI AD) pada posisi strategis, tidak hanya dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara, tetapi juga mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintahan.
Dalam keterangannya seusai pelantikan, Tandyo menegaskan bahwa sejumlah program yang menjadi perhatian Presiden Prabowo harus segera ditindaklanjuti. Di antaranya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), program Sekolah Rakyat, serta penguatan ketahanan pangan nasional.
Menurut Tandyo, TNI AD akan melanjutkan sekaligus mempercepat pekerjaan yang sebelumnya telah berjalan, sehingga pelaksanaannya dapat memberikan hasil sesuai dengan target pemerintah.
"Tentunya ini akan menjadi PR dari Angkatan Darat untuk bisa mempercepat khususnya untuk operasionalisasi. Apakah itu KDKMP, apakah itu sekolah rakyat, apakah itu ketahanan pangan. Yang menjadi tugas dari Bapak Presiden akan segera kita selesaikan," kata Tandyo seusai pelantikan di Istana Negara.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa percepatan program pemerintah akan menjadi salah satu pekerjaan penting yang harus dikawal Tandyo setelah resmi menduduki jabatan KSAD.
Koperasi Merah Putih hingga Sekolah Rakyat Jadi Pekerjaan Penting TNI AD
Salah satu agenda yang mendapat perhatian khusus adalah percepatan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat perekonomian masyarakat melalui pengembangan koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Dalam pelaksanaannya, dukungan lintas sektor diperlukan agar program tersebut tidak berhenti pada pembangunan sarana, tetapi juga mampu menjalankan kegiatan ekonomi secara berkelanjutan.
TNI AD, melalui keterlibatannya dalam program pemerintah, diharapkan dapat membantu mempercepat pelaksanaan tugas-tugas yang telah ditetapkan.
Tandyo menegaskan, program KDKMP bukan pekerjaan yang sepenuhnya baru bagi TNI AD. Karena itu, pelaksanaan yang sudah berjalan akan diteruskan dengan memperhatikan tugas dan arahan pemerintah.
"Saya kira udah ada deskripsinya ya. Jadi kalau kita tugas-tugas yang tentang ketahanan pangan, tentang KDKMP kan sudah berjalan sebelum ya kita teruskan," tuturnya.
Selain koperasi, program Sekolah Rakyat juga masuk dalam daftar agenda yang disebut Tandyo sebagai pekerjaan rumah TNI AD.
Meski demikian, rincian bentuk dukungan TNI AD terhadap operasionalisasi Sekolah Rakyat belum dijelaskan secara terperinci dalam keterangannya seusai pelantikan.
Ke depan, pelaksanaan berbagai program tersebut membutuhkan koordinasi antarlembaga agar pembagian tugas, dukungan personel, serta penggunaan sumber daya dapat berjalan sesuai kewenangan masing-masing.
Bagi kepemimpinan baru TNI AD, tantangannya bukan sekadar melanjutkan program yang telah berjalan, melainkan memastikan setiap penugasan dapat dilaksanakan secara efektif tanpa mengabaikan tugas utama institusi dalam bidang pertahanan negara.
Ketahanan Pangan Jadi Agenda yang Harus Dilanjutkan
Di samping KDKMP dan Sekolah Rakyat, ketahanan pangan menjadi agenda penting yang kembali ditegaskan Tandyo.
Isu ketahanan pangan memiliki arti strategis karena berkaitan langsung dengan ketersediaan bahan pangan, keberlanjutan produksi pertanian, serta kemampuan negara memenuhi kebutuhan masyarakat.
Dalam konteks tersebut, keterlibatan TNI AD diarahkan untuk melanjutkan pekerjaan yang telah dilakukan sebelumnya sesuai dengan program pemerintah.
Tandyo menyebut tugas terkait ketahanan pangan sudah berjalan sehingga kepemimpinan baru akan meneruskan pelaksanaannya.
Pernyataan itu sekaligus menunjukkan bahwa kesinambungan program menjadi salah satu perhatian setelah pergantian kepemimpinan di tubuh TNI AD.
Namun, keberhasilan program ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh dukungan aparat. Keterlibatan kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, petani, serta masyarakat juga menjadi faktor penting dalam pelaksanaannya.
Karena itu, koordinasi dengan pihak-pihak terkait diperlukan agar dukungan TNI AD dapat berjalan selaras dengan kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Karhutla Jadi Perhatian, TNI AD Siap Kerahkan Kemampuan
Di tengah agenda pembangunan, Tandyo juga menyoroti persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang membutuhkan penanganan cepat, terutama di wilayah yang memiliki lahan gambut.
Ia menegaskan, TNI AD memiliki sebaran personel yang luas sehingga dapat mendukung upaya pemadaman di berbagai wilayah terdampak.
Menurut Tandyo, pengerahan kemampuan TNI AD diperlukan untuk membantu mempercepat penanganan kebakaran, termasuk di kawasan lahan gambut yang membutuhkan perhatian khusus.
"Ya kalau untuk karhutla, pastikan TNI Angkatan Darat paling banyak sebarannya. Untuk bisa mempercepat membantu pemadaman khususnya lahan-lahan gambut ini, akan mengerahkan semampunya TNI Angkatan Darat untuk mempercepat pemadaman ini," ujarnya.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa penanganan karhutla menjadi salah satu perhatian dalam pelaksanaan tugas TNI AD di bawah kepemimpinan Tandyo.
Kebakaran hutan dan lahan bukan hanya persoalan api yang harus dipadamkan. Dampaknya dapat meluas terhadap kualitas udara, kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, hingga lingkungan hidup.
Pada kawasan gambut, penanganan kebakaran juga membutuhkan upaya khusus karena api dapat menjalar di bawah permukaan tanah dan sulit dideteksi maupun dipadamkan sepenuhnya.
Karena itu, kecepatan pengerahan personel perlu didukung koordinasi yang baik dengan instansi terkait, termasuk dalam pemantauan titik kebakaran, pengelolaan sumber daya, serta upaya mencegah kebakaran kembali meluas.
Meski Tandyo menyatakan kesiapan TNI AD untuk mengerahkan kemampuan yang dimiliki, efektivitas penanganan tetap bergantung pada kebutuhan di lapangan, kesiapan personel, ketersediaan peralatan, dan koordinasi lintas sektor.
Dengan jaringan personel yang tersebar di berbagai daerah, dukungan TNI AD berpotensi menjadi bagian penting dari upaya bersama untuk mempercepat pemadaman dan menekan dampak karhutla.
Koordinasi dengan Kementerian Pertahanan
Selain menjalankan tugas yang berkaitan dengan program prioritas pemerintah, Tandyo juga menyampaikan bahwa dukungan terhadap pembangunan akan dilakukan melalui koordinasi dengan Kementerian Pertahanan.
Koordinasi tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan tugas yang diarahkan pemerintah, termasuk dalam melanjutkan program ketahanan pangan dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Keterlibatan berbagai lembaga dibutuhkan agar program yang dijalankan memiliki arah dan mekanisme pelaksanaan yang jelas.
Dalam konteks ini, kepemimpinan KSAD tidak hanya dituntut memastikan kesiapan organisasi dan personel, tetapi juga menjaga agar setiap penugasan berjalan sesuai kebijakan serta kewenangan institusi.
Pernyataan Tandyo mengenai keberlanjutan program menunjukkan bahwa agenda yang telah berjalan sebelumnya akan tetap menjadi bagian dari pekerjaan TNI AD.
Tantangan berikutnya adalah memastikan koordinasi tersebut menghasilkan pelaksanaan yang terukur, sehingga dukungan yang diberikan benar-benar membantu pencapaian sasaran pemerintah.
Papua Masuk Prioritas, TNI AD Tekankan Keamanan dan Kesejahteraan
Persoalan Papua turut menjadi perhatian dalam pernyataan Tandyo setelah dilantik sebagai KSAD.
Ia menyebut Papua sebagai salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. TNI AD, kata dia, akan terus berupaya menjalankan pengamanan sekaligus mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.
Tandyo juga menyinggung perkembangan situasi keamanan di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya, yang menurutnya menjadi salah satu wilayah yang sebelumnya cukup ramai dengan persoalan keamanan.
Ia menyebut adanya perkembangan terkait pihak-pihak yang turun dari kelompok bersenjata dan penangkapan dalam beberapa hari terakhir.
"Kalau kita lihat teman-teman wartawan kan sekarang udah banyak yang turun ya. Dalam dua-tiga hari ini kan di Maybrat yang selama ini cukup rame dua tiga tahun yang lalu, kalau dimonitor dua hari yang lalu kan ada yang turun, ada yang kita tangkap," kata Tandyo.
Ia menilai perkembangan tersebut dapat memberikan efek gentar atau deterrent kepada pihak-pihak yang masih melakukan perlawanan agar mempertimbangkan kembali untuk kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Tentunya ini akan menjadi deterrent kepada yang saudara-saudara kita yang belum sadar untuk bisa kembali ke NKRI," pungkasnya.
Meski demikian, keterangan tersebut belum disertai rincian lebih lanjut mengenai jumlah pihak yang turun, pihak yang ditangkap, maupun kronologi peristiwa yang dimaksud di Maybrat.
Persoalan Papua sendiri memiliki dimensi yang kompleks. Selain keamanan, upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas akses pendidikan dan kesehatan, serta mendorong pembangunan yang menjangkau masyarakat di berbagai wilayah merupakan bagian penting dari agenda pemerintah.
Karena itu, pelaksanaan kebijakan di Papua membutuhkan pendekatan yang terkoordinasi, dengan memperhatikan kondisi keamanan sekaligus kebutuhan masyarakat setempat.
Pernyataan Tandyo mengenai Papua memperlihatkan bahwa aspek keamanan tetap menjadi perhatian dalam agenda kepemimpinan barunya, bersamaan dengan upaya mendukung program pembangunan dan kesejahteraan.
Tantangan Tandyo: Menjalankan Perintah Presiden dan Menjaga Fokus TNI AD
Pelantikan Tandyo Budi Revita sebagai KSAD membawa sejumlah pekerjaan yang harus ditindaklanjuti secara bersamaan.
Di satu sisi, TNI AD harus memastikan kesiapan organisasi dalam menjalankan tugas pertahanan negara. Di sisi lain, institusi tersebut juga mendapat penugasan untuk mendukung sejumlah program strategis pemerintah, mulai dari ketahanan pangan, KDKMP, Sekolah Rakyat, hingga penanganan karhutla dan persoalan keamanan di Papua.
Rangkaian agenda itu menuntut kepemimpinan yang mampu mengatur prioritas, memperkuat koordinasi, serta memastikan penggunaan sumber daya secara efektif.
Tantangan tersebut semakin penting karena setiap program memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda. Penanganan karhutla membutuhkan respons cepat di lapangan, sementara program ketahanan pangan dan koperasi memerlukan kesinambungan pelaksanaan serta koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
Sementara itu, persoalan Papua membutuhkan perhatian terhadap kondisi keamanan dan kesejahteraan masyarakat secara bersamaan.
Dalam keterangannya seusai pelantikan, Tandyo menegaskan bahwa tugas-tugas yang telah berjalan akan diteruskan dan penugasan Presiden akan segera ditindaklanjuti.
Pernyataan tersebut menjadi gambaran awal arah kerja KSAD yang baru. Namun, efektivitas pelaksanaan tugas-tugas itu nantinya akan terlihat dari perkembangan konkret di lapangan, termasuk kemajuan operasional program pemerintah, kecepatan penanganan karhutla, dan perkembangan situasi keamanan di wilayah prioritas.
Kini, perhatian tertuju pada bagaimana Tandyo Budi Revita menerjemahkan arahan Presiden Prabowo menjadi langkah nyata. Bukan hanya memastikan program berjalan, tetapi juga menjaga agar setiap penugasan memberikan hasil yang terukur, terkoordinasi, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta kepentingan pertahanan negara.
(Mond)
#TNIAD #Militer #Nasional
