Bukan Sekadar Tambah Pasukan, Ini Alasan TNI AD Bentuk 6 Kodam Baru di Indonesia
D'On, Jakarta - Peta komando kewilayahan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) berubah. Enam Komando Daerah Militer (Kodam) baru resmi dibentuk sebagai bagian dari penataan organisasi pertahanan di tengah luasnya wilayah Indonesia yang memiliki karakter geografis dan dinamika masyarakat yang sangat beragam.
Namun, pembentukan enam Kodam tersebut ternyata bukan sekadar menambah struktur organisasi maupun memperbanyak satuan TNI AD di daerah.
Ada tujuan strategis yang ingin dicapai, yakni memperpendek rentang kendali komando, mempercepat koordinasi, memperkuat pengamanan wilayah, serta meningkatkan kecepatan respons ketika terjadi situasi darurat, termasuk bencana alam.
Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Donny Pramono mengatakan luasnya wilayah daratan Indonesia serta kondisi geografis yang terdiri atas ribuan pulau membutuhkan sistem organisasi kewilayahan yang mampu bekerja secara efektif dan responsif.
Setiap daerah, kata dia, memiliki karakteristik yang berbeda. Kondisi tersebut membuat pola pengendalian dan koordinasi tidak dapat sepenuhnya disamakan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.
"Karena itu perlu disesuaikan agar rentang kendali lebih efektif, koordinasi lebih cepat, dan respons terhadap perkembangan situasi di wilayah dapat dilakukan secara optimal," kata Donny, dilansir Antara, Selasa (6/10/2026).
Mengapa Rentang Kendali Perlu Dipangkas?
Bagi TNI AD, kecepatan menjadi salah satu faktor penting dalam menghadapi perkembangan situasi di lapangan.
Wilayah Indonesia yang sangat luas membuat pengendalian satuan dan koordinasi kewilayahan membutuhkan sistem komando yang mampu menjangkau daerah secara lebih dekat.
Dengan hadirnya Kodam baru, struktur komando diharapkan menjadi lebih proporsional terhadap luas wilayah dan karakter daerah yang menjadi tanggung jawabnya.
Artinya, koordinasi tidak hanya diharapkan menjadi lebih singkat, tetapi juga memungkinkan respons terhadap suatu perkembangan di wilayah dilakukan secara lebih cepat dan tepat.
Kondisi ini menjadi penting ketika suatu daerah menghadapi persoalan yang membutuhkan pengerahan personel dalam waktu relatif singkat.
"Jadi, pembentukan Kodam baru bukan sekadar penambahan struktur organisasi, tetapi merupakan bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas TNI AD," ujar Donny.
Tak Hanya Soal Pertahanan dan Keamanan
Menariknya, fungsi Kodam baru tidak semata-mata berkaitan dengan persoalan pertahanan dan keamanan.
Keberadaan struktur komando kewilayahan yang lebih dekat juga diharapkan dapat memperkuat kemampuan TNI AD dalam membantu masyarakat ketika terjadi bencana.
Indonesia memiliki wilayah yang menghadapi beragam ancaman bencana, mulai dari banjir, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, hingga bencana hidrometeorologi lainnya.
Dalam situasi seperti itu, waktu menjadi sangat berharga.
Semakin cepat koordinasi dilakukan, semakin cepat pula personel dan sumber daya dapat dikerahkan untuk membantu masyarakat terdampak.
TNI AD memiliki personel dan satuan yang dapat dilibatkan dalam berbagai operasi bantuan kemanusiaan, termasuk membantu evakuasi warga, mendistribusikan bantuan, membuka akses wilayah yang terdampak, serta mendukung pemerintah daerah dalam penanganan keadaan darurat.
Karena itu, penguatan organisasi kewilayahan diharapkan membuat respons tersebut dapat dilakukan secara lebih cepat dan terkoordinasi.
Prabowo Resmikan 204 Satuan Baru TNI
Pembentukan enam Kodam baru tersebut menjadi bagian dari langkah besar penataan organisasi TNI.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya meresmikan 204 satuan baru TNI dalam upacara peringatan HUT ke-81 TNI di Lapangan PRIMA Mabes TNI, Jakarta, Senin (5/10/2026).
"Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini, Senin, 5 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan 204 satuan baru TNI," kata Prabowo.
Dari total 204 satuan baru tersebut, enam merupakan Kodam baru di lingkungan TNI AD.
Selain itu, TNI AD membentuk 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan, 150 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan, serta tiga Batalyon Bantuan Tempur.
Sementara TNI Angkatan Laut menambah satu brigade dan empat batalyon Marinir.
Adapun TNI Angkatan Udara menambah 10 satuan, mulai dari Divisi II Pasukan Gerak Cepat hingga satuan radar.
Peresmian ditandai dengan Presiden Prabowo menekan sirine. Setelah itu, Prabowo secara simbolis melantik enam Pangdam baru melalui penyerahan tongkat komando dan bendera kesatuan.
Ini Enam Kodam Baru yang Kini Masuk Struktur TNI AD
Enam Kodam baru tersebut tersebar di sejumlah wilayah Indonesia.
1. Kodam XXV/Sultan Mahmud Riayat Syah — Kepulauan Riau
Kodam ini dipimpin Mayjen TNI Rionardo.
2. Kodam XXVI/Mataram — Daerah Istimewa Yogyakarta
Kodam tersebut dipimpin Mayjen TNI Drajad Brima Yoga.
3. Kodam XXVII/Sobe Sonbai — Nusa Tenggara Timur
Kodam ini dipimpin Mayjen TNI Thevi Angandowa Zebua.
4. Kodam XXVIII/Moloku Kie Raha — Maluku Utara
Kodam tersebut dipimpin Mayjen TNI Nefra Firdaus.
5. Kodam XXIX/Mambruk — Papua Tengah
Kodam ini dipimpin Mayjen TNI Aminton Manurung.
6. Kodam XXX/Rinambora — Nusa Tenggara Barat
Kodam tersebut dipimpin Mayjen TNI Edi Saputra.
Ujungnya: Respons Lebih Cepat, Pengamanan Lebih Dekat
Dengan terbentuknya enam Kodam baru, TNI AD ingin memastikan sistem komando kewilayahan mampu mengikuti kompleksitas Indonesia sebagai negara kepulauan.
Penambahan tersebut diharapkan membuat pengendalian wilayah lebih efektif, koordinasi antarsatuan semakin cepat, dan respons terhadap perubahan situasi dapat dilakukan secara optimal.
Di sisi lain, keberadaan Kodam baru juga diharapkan semakin mendekatkan kapasitas TNI AD dengan kebutuhan masyarakat di daerah.
Dengan kata lain, restrukturisasi ini bukan hanya tentang berapa banyak satuan baru yang dibentuk, melainkan tentang seberapa cepat negara dapat hadir ketika masyarakat membutuhkan bantuan.
Tantangan berikutnya adalah memastikan struktur baru tersebut benar-benar mampu diterjemahkan menjadi peningkatan efektivitas di lapangan.
Sebab, pada akhirnya, keberhasilan penambahan Kodam bukan hanya diukur dari bertambahnya jumlah komando, tetapi dari kemampuan organisasi tersebut menjalankan tugas pertahanan, menjaga stabilitas wilayah, serta memberikan respons cepat dan terukur ketika situasi membutuhkan kehadiran negara.
(L6)
#TNI #Militer #Nasional
