 |
| BNPB Tegas soal Bantuan Asing untuk Padamkan Karhutla: “Kalau Kita Punya, Kenapa Harus Minta?” |
AK47, Jakarta - Pemerintah Indonesia tidak ingin terburu-buru menerima seluruh tawaran bantuan asing untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memilih menginventarisasi kebutuhan di lapangan terlebih dahulu, memastikan bantuan yang diterima benar-benar diperlukan, tepat guna, dan mampu mempercepat penanganan kebakaran.
Sikap tersebut menegaskan bahwa Indonesia tetap membuka pintu kerja sama internasional, tetapi tidak ingin bergantung pada bantuan negara lain apabila peralatan maupun kebutuhan yang diperlukan sebenarnya sudah tersedia di dalam negeri.
Kepala BNPB Letjen Kristomei Sianturi menegaskan, bantuan asing pada prinsipnya dapat diterima apabila Indonesia membutuhkan peralatan atau dukungan tertentu yang belum dimiliki atau belum mampu dipenuhi secara memadai.
Pernyataan itu sekaligus menjadi pesan bahwa penanganan karhutla harus bertumpu pada kemampuan nasional, dengan dukungan internasional sebagai pilihan tambahan ketika memang dibutuhkan.
“Ya sudah ada beberapa negara yang menawarkan kepada kita, saat ini memang kita butuh waktu untuk menginventarisasi bantuan apa saja. Sehingga nanti kalau memang kita tidak bisa dan alatnya tidak ada di kita, ya kita minta kepada mereka. Jadi bantuan itu biar maksimal, tepat guna, tepat sasaran,” ujar Kristomei di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Singapura Tawarkan Bantuan, BNPB Masih Petakan Kebutuhan
Di tengah upaya penanganan karhutla, sejumlah negara dilaporkan telah menyampaikan tawaran bantuan kepada Indonesia. Salah satunya adalah Singapura yang telah mengirimkan surat penawaran dukungan untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan.
Namun, tawaran tersebut tidak serta-merta membuat pemerintah langsung menentukan jenis bantuan yang akan diterima.
BNPB masih melakukan inventarisasi untuk memetakan kebutuhan operasional, mulai dari peralatan pemadaman, dukungan udara, hingga berbagai kebutuhan logistik yang diperlukan oleh petugas di lapangan.
Langkah ini dinilai penting agar bantuan yang masuk tidak sekadar menjadi simbol solidaritas antarnegara, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata terhadap efektivitas penanganan kebakaran.
Dalam situasi darurat, ketepatan jenis bantuan menjadi faktor penting. Peralatan yang canggih sekalipun tidak akan memberikan hasil optimal apabila tidak sesuai dengan kondisi medan, kebutuhan personel, serta strategi penanggulangan yang sedang dijalankan.
Karena itu, pemerintah ingin memastikan setiap bantuan yang diterima memiliki manfaat yang jelas dan dapat segera digunakan.
Bagi BNPB, ukuran keberhasilan bantuan bukan terletak pada banyaknya negara yang menawarkan dukungan, melainkan pada seberapa besar bantuan tersebut mampu menjawab kebutuhan nyata dalam penanganan karhutla.
“Kalau Kita Punya, Kenapa Harus Susah-Susah Minta?”
Kristomei menegaskan bahwa Indonesia tidak perlu meminta atau meminjam peralatan dari negara lain apabila fasilitas serupa sudah tersedia dan dapat dioperasikan secara efektif oleh pemerintah sendiri.
Ia mencontohkan pesawat Hercules C-130 yang digunakan dalam mendukung operasi penanganan karhutla, termasuk operasi modifikasi cuaca (OMC) dan pengiriman logistik.
Menurut dia, apabila Indonesia telah memiliki peralatan yang dibutuhkan, pemanfaatan aset nasional tentu menjadi pilihan yang lebih masuk akal daripada mendatangkan atau meminjam peralatan serupa dari luar negeri.
“Ya saya kira kalau memang kita butuh dan kita nggak punya ya, why not? Tapi kalau kita punya kenapa harus susah-susah minta,” tegasnya.
Ia kemudian menyinggung tawaran penggunaan pesawat C-130 dari negara lain. Indonesia, kata dia, juga memiliki pesawat jenis tersebut sehingga aset nasional dapat dimanfaatkan apabila kapasitas dan kondisinya memadai untuk mendukung operasi.
“Kalau contoh pesawat Hercules, negara lain menawarkan ini lho ada pesawat C-130, lha kita juga ada, kan lebih efektif kita gunakan, ya. Kenapa harus kita pinjam,” jelas Kristomei.
Pernyataan tersebut memperlihatkan pendekatan BNPB yang mengutamakan pemanfaatan kemampuan nasional sebelum mempertimbangkan dukungan dari luar negeri.
Meski demikian, kepemilikan peralatan tidak serta-merta berarti seluruh kebutuhan operasional telah terpenuhi. Ketersediaan unit, kesiapan operasional, jangkauan, dan kesesuaian peralatan dengan kebutuhan di lapangan tetap menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas penanganan bencana.
Dengan kata lain, inventarisasi bukan sekadar mendata barang yang dimiliki Indonesia, melainkan juga memastikan apakah aset tersebut benar-benar mampu menjawab kebutuhan penanggulangan karhutla.
Air Minum dan Masker Juga Tak Perlu Asal Didatangkan
Selain peralatan utama, BNPB turut menyoroti bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar petugas maupun masyarakat terdampak.
Kristomei mencontohkan air minum dan masker sebagai kebutuhan yang persediaannya juga dimiliki Indonesia.
Menurut dia, apabila kebutuhan tersebut masih dapat dipenuhi melalui persediaan dalam negeri, pemerintah akan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia sebelum mempertimbangkan bantuan dari negara lain.
“Kita usaha sendiri dulu. Kalau kayak bantuan air minum, kan kita juga punya air minum, bantuan masker kita juga punya. Kita juga kepakai kok,” sambungnya.
Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah ingin menyesuaikan setiap tawaran bantuan dengan kebutuhan aktual, bukan sekadar menerima seluruh barang yang ditawarkan.
Namun, kebutuhan dasar dalam situasi bencana juga bersifat dinamis. Jumlah petugas, luas wilayah terdampak, lamanya operasi, akses menuju lokasi kebakaran, serta kondisi kesehatan masyarakat dapat memengaruhi kebutuhan logistik.
Karena itu, ketersediaan air minum dan masker secara nasional tidak otomatis menjamin bahwa seluruh kebutuhan di setiap lokasi telah terpenuhi.
Penilaian terhadap kebutuhan aktual tetap menjadi kunci agar distribusi bantuan berlangsung efektif dan tidak menimbulkan kekurangan di wilayah yang membutuhkan.
Bantuan Asing Bukan Ditolak, tetapi Harus Tepat Sasaran
Sikap BNPB tersebut perlu dipahami sebagai upaya menempatkan bantuan internasional sesuai kebutuhan, bukan sebagai penolakan terhadap solidaritas negara lain.
Dalam penanganan bencana berskala besar, dukungan internasional dapat menjadi pilihan penting ketika kapasitas nasional menghadapi keterbatasan, baik dalam hal peralatan khusus, teknologi, personel, maupun dukungan operasional lainnya.
Sebaliknya, apabila kebutuhan dapat dipenuhi melalui kemampuan dalam negeri, optimalisasi sumber daya nasional dapat menjadi pilihan yang lebih efisien.
Pendekatan ini juga menuntut koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi teknis, serta pihak-pihak yang terlibat dalam operasi penanggulangan karhutla.
Inventarisasi yang akurat akan membantu pemerintah mengetahui kebutuhan yang sudah terpenuhi, kekurangan yang masih harus diatasi, serta jenis bantuan yang berpotensi memberikan manfaat paling besar.
Dengan demikian, setiap tawaran dari negara sahabat dapat dievaluasi berdasarkan kebutuhan nyata, bukan semata-mata karena bantuan tersebut tersedia.
Di sisi lain, keterbukaan terhadap bantuan tetap penting apabila kondisi di lapangan berkembang lebih cepat daripada kemampuan penanganan yang tersedia.
Prinsipnya, kemandirian nasional dan kerja sama internasional tidak harus dipertentangkan. Keduanya dapat berjalan beriringan selama ditempatkan secara proporsional.
Ujian Sebenarnya Ada pada Efektivitas Penanganan Karhutla
Pernyataan Kepala BNPB ini juga membawa perhatian pada persoalan yang lebih mendasar: seberapa efektif seluruh sumber daya yang dimiliki Indonesia dalam menangani karhutla?
Kepemilikan pesawat, peralatan pemadaman, persediaan logistik, serta personel terlatih merupakan modal penting. Namun, seluruhnya harus didukung perencanaan yang matang, kesiapan operasional, koordinasi lintas instansi, dan kemampuan merespons perubahan kondisi di lapangan.
Karhutla bukan sekadar persoalan memadamkan api yang sudah muncul. Penanganannya juga berkaitan dengan pencegahan, pemantauan titik panas, deteksi dini, pengelolaan kawasan rawan kebakaran, serta upaya mencegah api meluas ke wilayah lain.
Dalam kondisi tertentu, operasi modifikasi cuaca dapat menjadi bagian dari strategi penanggulangan, sementara dukungan udara dan logistik membantu memperkuat operasi petugas di lapangan.
Karena itu, keputusan untuk mengandalkan kemampuan sendiri harus disertai dengan evaluasi yang jujur mengenai kapasitas yang tersedia dan kebutuhan yang belum terpenuhi.
Jika peralatan nasional memadai, penggunaannya tentu perlu dioptimalkan. Namun, apabila terdapat kekurangan yang berpotensi menghambat penanganan atau memperbesar dampak kebakaran, bantuan dari negara lain dapat menjadi salah satu opsi yang patut dipertimbangkan.
Ukuran utamanya tetap sama: keselamatan masyarakat, perlindungan lingkungan, dan kecepatan penanganan bencana.
Kemandirian Harus Berjalan Seiring Kesiapan
Pernyataan Kristomei, “Kalau kita punya, kenapa harus susah-susah minta,” menjadi penegasan bahwa Indonesia ingin mengoptimalkan kemampuan sendiri dalam menghadapi karhutla.
Pesan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa tawaran bantuan asing akan dinilai berdasarkan kebutuhan dan manfaatnya, bukan langsung diterima tanpa pertimbangan.
Meski begitu, inventarisasi yang dilakukan BNPB akan menjadi tahapan penting untuk menentukan apakah kapasitas nasional benar-benar mencukupi atau masih memerlukan dukungan tambahan.
Pemerintah kini perlu memastikan bahwa setiap aset yang tersedia berada dalam kondisi siap digunakan, setiap kebutuhan lapangan teridentifikasi secara akurat, dan setiap keputusan diambil berdasarkan pertimbangan operasional yang terukur.
Pada akhirnya, keberhasilan penanganan karhutla tidak ditentukan oleh seberapa banyak bantuan yang datang dari luar negeri ataupun seberapa besar kemampuan yang diklaim dimiliki sendiri.
Keberhasilan ditentukan oleh kemampuan memanfaatkan seluruh sumber daya secara tepat, mencegah kebakaran meluas, melindungi masyarakat, dan memastikan penanganan berjalan efektif.
Indonesia boleh mengandalkan kekuatan sendiri. Namun, ketika kebutuhan mendesak tidak dapat dipenuhi secara memadai, keterbukaan terhadap bantuan tetap menjadi bagian penting dari strategi penanggulangan bencana.
(L6)
#Nasional #Karhutla #BNPB
