Banjir Berulang Menghantui Padang, Fadly Amran Desak Pengerukan Sungai dan Percepatan Pembangunan Sabo Dam
D'On, Padang - Pemerintah Kota Padang mendorong percepatan penanganan sungai yang mengalami kerusakan akibat bencana hidrometeorologi pada November 2025. Langkah ini dinilai mendesak menyusul banjir yang berulang dan terus menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, terutama di kawasan yang rentan terdampak luapan sungai.
Wali Kota Padang Fadly Amran secara khusus meminta Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang mempercepat upaya pengendalian banjir melalui pengerukan sedimentasi sungai secara masif, pembangunan check dam dan sabo dam, serta penataan kembali aliran sungai yang mengalami kerusakan.
Dorongan tersebut disampaikan Fadly saat menerima kunjungan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BWS Sumatera V Padang Reski Wahyudi di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Minggu (11/10/2026).
Pertemuan itu turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Tommy TRD, serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Malvi Hendri.
Pembahasan tidak hanya berfokus pada penanganan kerusakan sungai pascabencana, tetapi juga menyangkut percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon), kebutuhan perencanaan teknis yang komprehensif, pembebasan lahan, hingga kemungkinan relokasi warga dari kawasan yang membutuhkan penataan ulang.
Banjir Berulang, Penanganan Sungai Tak Bisa Ditunda
Fadly Amran menegaskan, kerusakan sungai akibat bencana hidrometeorologi harus ditangani secara menyeluruh. Pemerintah tidak cukup hanya melakukan perbaikan setelah bencana terjadi, tetapi juga perlu memperkuat upaya mitigasi agar risiko banjir dapat ditekan ketika hujan deras kembali mengguyur Kota Padang.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah penumpukan sedimentasi di sungai. Material yang terbawa arus saat bencana dapat kembali mengendap dan mengganggu kapasitas aliran sungai. Kondisi tersebut membuat pengerukan menjadi salah satu langkah yang perlu dilakukan secara berkelanjutan, sesuai hasil kajian teknis dan kondisi masing-masing sungai.
“Kami juga mendorong BWS V untuk terus melakukan pengerukan sedimentasi sungai secara masif, karena bencana yang berulang menyebabkan sedimen kembali menumpuk. Perlu penanganan secara menyeluruh, jika memungkinkan melibatkan pihak swasta,” ujar Fadly.
Menurutnya, penanganan sungai harus dirancang sebagai bagian dari upaya perlindungan masyarakat dalam jangka panjang. Pengerukan sedimentasi, perbaikan tanggul, pengembalian alur sungai, dan pembangunan bangunan pengendali sedimen perlu diselaraskan agar tidak berjalan sendiri-sendiri.
Pemko Padang pun menyatakan kesiapan mendukung langkah BWS Sumatera V dalam pelaksanaan program rehab-rekon pascabencana, termasuk membantu penyelesaian persoalan yang berhubungan dengan kewenangan pemerintah daerah.
Check Dam dan Sabo Dam Jadi Bagian Strategi Pengendalian Banjir
Pembangunan check dam dan sabo dam menjadi salah satu agenda yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Kedua infrastruktur ini memiliki fungsi penting dalam pengendalian aliran dan material sedimen, terutama pada sungai atau kawasan yang berpotensi membawa material dalam jumlah besar ketika terjadi hujan ekstrem.
Secara teknis, check dam dapat membantu mengendalikan kecepatan aliran serta menahan sebagian material sedimen, sedangkan sabo dam dirancang untuk mengendalikan aliran bermuatan sedimen dan material debris dari kawasan hulu.
Namun, penentuan lokasi, dimensi, serta jenis bangunan pengendali harus didasarkan pada kajian kondisi sungai, karakteristik daerah aliran sungai, kapasitas bangunan, dan potensi risiko di wilayah sekitarnya.
Karena itu, percepatan pembangunan perlu berjalan seiring dengan penyusunan desain teknis yang matang. Langkah tersebut penting agar infrastruktur yang dibangun benar-benar sesuai dengan kebutuhan lapangan dan mampu mendukung pengurangan risiko bencana.
Bagi Pemko Padang, percepatan program ini juga membutuhkan koordinasi lintas instansi. Penanganan sungai tidak hanya menyangkut pekerjaan konstruksi, tetapi juga kesiapan lahan, penataan kawasan terdampak, serta dukungan masyarakat yang berada di sekitar lokasi pekerjaan.
Rehab-Rekon Dijadwalkan Mulai November 2026
Sementara itu, Plt. Kepala BWS Sumatera V Padang Reski Wahyudi menjelaskan bahwa pascabencana yang terjadi pada 28 November 2025, wilayah terdampak masih berada dalam masa tanggap darurat. Dengan kondisi tersebut, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dijadwalkan mulai pada November 2026.
Reski menyebutkan, selama masa tanggap darurat, pihaknya telah melakukan sejumlah pekerjaan fisik dengan memprioritaskan perbaikan tanggul yang mengalami limpasan serta perbaikan dan pengembalian alur sungai.
Langkah tersebut merupakan bagian dari penanganan awal untuk mengurangi risiko dan dampak bencana, sembari mempersiapkan tahapan penanganan yang lebih menyeluruh melalui program rehab-rekon.
Adapun pekerjaan fisik yang direncanakan mulai November 2026 akan mencakup penanganan Sungai Batang Kuranji, Sungai Air Dingin, serta sejumlah anak sungai lainnya.
Kawasan tersebut menjadi bagian dari perhatian karena penanganan sungai membutuhkan pendekatan yang terintegrasi, mulai dari bagian hulu hingga hilir. Perubahan alur, sedimentasi, kondisi tanggul, dan karakteristik aliran harus diperhitungkan agar pekerjaan yang dilakukan dapat memberikan manfaat optimal.
Meski demikian, pelaksanaan di lapangan tetap membutuhkan tahapan persiapan, termasuk pengukuran, kajian teknis, penyiapan desain, dan penyelesaian kebutuhan lahan.
Dampak Bencana Lebih Besar, Perencanaan Harus Komprehensif
Reski menilai skala bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah tersebut jauh lebih besar dibandingkan bencana pada 2011–2012. Kondisi ini menunjukkan bahwa penanganan banjir tidak bisa hanya mengandalkan pola penanganan yang sama seperti sebelumnya.
Diperlukan studi yang matang untuk menentukan langkah pengendalian banjir, termasuk mempertimbangkan kapasitas sungai, kondisi daerah aliran sungai, kebutuhan infrastruktur, dan perkembangan kawasan permukiman.
“Bencana yang kita alami kali ini berkali lipat lebih besar dibandingkan bencana pada 2011–2012 lalu. Karena itu, kita memerlukan studi yang matang untuk pengendalian banjir. Penanganan banjir membutuhkan perencanaan teknis yang komprehensif, mulai dari penyusunan desain, pembebasan lahan, hingga penganggaran,” ungkap Reski.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pekerjaan fisik merupakan satu bagian dari rangkaian penanganan bencana. Sebelum pembangunan dimulai, pemerintah dan instansi teknis perlu memastikan desain yang digunakan sesuai dengan kondisi lapangan, ketersediaan anggaran, serta kesiapan lokasi pekerjaan.
Tanpa perencanaan yang terintegrasi, penanganan di satu titik berisiko tidak menyelesaikan persoalan di kawasan lain yang masih terhubung dalam satu sistem aliran sungai.
Oleh karena itu, koordinasi antara BWS Sumatera V dan Pemko Padang menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan program rehab-rekon dapat berjalan sesuai tahapan yang direncanakan.
Curah Hujan Agustus Lebih Tinggi, Dampak Bencana Lebih Rendah
Dalam pertemuan itu, Reski juga menyampaikan perbandingan data curah hujan pada 3 Agustus 2026 dengan kejadian bencana pada 28 November 2025.
Menurut data yang diterima pihaknya, curah hujan pada 3 Agustus 2026 tercatat lebih tinggi dibandingkan ketika bencana terjadi pada November 2025. Namun, dampak yang ditimbulkan pada Agustus disebut jauh lebih rendah.
“Berdasarkan data yang kami terima, curah hujan pada 3 Agustus 2026 lalu tercatat lebih tinggi dibandingkan saat bencana 28 November 2025, tetapi dampak yang ditimbulkan jauh lebih rendah. Ini menandakan bahwa upaya penanganan yang telah kami lakukan selama ini menunjukkan hasil yang baik,” kata Reski.
Pernyataan tersebut menjadi gambaran awal mengenai manfaat pekerjaan penanganan yang telah dilakukan. Meski demikian, perbandingan dampak bencana tetap perlu dilihat bersama faktor lain, seperti durasi dan distribusi hujan, kondisi daerah aliran sungai, karakteristik aliran, serta kesiapan masyarakat menghadapi bencana.
Dengan demikian, evaluasi terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan tetap diperlukan untuk mengidentifikasi langkah yang efektif sekaligus menentukan bagian yang masih membutuhkan penanganan lanjutan.
Bagi Kota Padang, evaluasi tersebut penting karena ancaman banjir tidak hanya ditentukan oleh besarnya curah hujan, tetapi juga oleh kemampuan sungai menampung dan mengalirkan air beserta material yang terbawa dari kawasan hulu.
Pemko Siap Bantu Pembebasan Lahan dan Relokasi Warga
Selain pekerjaan fisik, persoalan pembebasan lahan dan relokasi warga turut menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut.
Fadly Amran menyebutkan, Pemko Padang membutuhkan dukungan BWS Sumatera V untuk mengidentifikasi kawasan yang secara teknis perlu direlokasi agar pembangunan infrastruktur pengendali banjir dapat segera dilaksanakan.
“Kami membutuhkan dukungan dari BWS dalam menentukan kawasan-kawasan yang perlu direlokasi agar pembangunan dapat segera dilaksanakan. Kami juga akan mendukung dalam proses pembebasan lahan, sehingga masyarakat tidak perlu menunggu terlalu lama,” tegas Fadly.
Menurutnya, penentuan kawasan relokasi harus dilakukan berdasarkan kebutuhan teknis penanganan sungai dan rencana pembangunan. Kejelasan lokasi menjadi penting agar proses perencanaan tidak terhambat oleh persoalan lahan ketika pekerjaan fisik memasuki tahap pelaksanaan.
Reski juga menegaskan bahwa sebelum pekerjaan fisik dilakukan, BWS Sumatera V akan melaksanakan pengukuran lapangan untuk memastikan kebutuhan penanganan sesuai dengan kondisi aktual.
“Sebelum pekerjaan fisik dilakukan, kami akan melakukan pengukuran lapangan. Kami juga mengharapkan dukungan dari Pemerintah Kota Padang, terutama dalam proses pembebasan lahan dan relokasi warga di kawasan terdampak pembangunan,” ujarnya.
Dukungan pemerintah daerah dibutuhkan untuk membantu proses koordinasi dengan masyarakat, pendataan kawasan terdampak, serta penyelesaian persoalan administratif yang berkaitan dengan lahan.
Di sisi lain, apabila relokasi diperlukan, pelaksanaannya perlu memperhatikan hak masyarakat, kepastian tempat tinggal pengganti, akses terhadap pekerjaan dan fasilitas umum, serta proses komunikasi yang transparan. Dengan demikian, upaya mengurangi risiko bencana tidak menimbulkan persoalan sosial baru bagi warga yang terdampak.
Percepatan Penanganan Menjadi Harapan Masyarakat
Pertemuan antara Pemko Padang dan BWS Sumatera V menjadi bagian dari upaya menyelaraskan langkah penanganan pascabencana, mulai dari pekerjaan darurat yang telah dilakukan hingga rencana rehabilitasi dan rekonstruksi.
Sejumlah agenda penting telah mengemuka, yakni pengerukan sedimentasi sungai, perbaikan tanggul dan alur sungai, pembangunan check dam dan sabo dam, penanganan Sungai Batang Kuranji serta Sungai Air Dingin, hingga penyiapan lahan dan kemungkinan relokasi warga.
Tahapan berikutnya akan sangat ditentukan oleh kesiapan kajian teknis, hasil pengukuran lapangan, penyusunan desain, penganggaran, serta koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Bagi masyarakat yang berulang kali menghadapi banjir, kepastian jadwal dan pelaksanaan pekerjaan menjadi hal yang dinantikan. Penanganan yang cepat, terukur, dan berkelanjutan diharapkan tidak hanya memperbaiki kerusakan akibat bencana sebelumnya, tetapi juga memperkuat perlindungan terhadap permukiman dan aktivitas warga ketika bencana serupa kembali terjadi.
Pemko Padang menyatakan siap mendukung pelaksanaan program tersebut. Kini, percepatan tahapan teknis dan kesiapan pelaksanaan rehab-rekon menjadi bagian penting untuk memastikan rencana penanganan sungai dapat diwujudkan di lapangan.
(Mond)
#Padang #Banjir #Daerah #BWSSVPadang
