.jpg)
Tragedi Vegas Club Mengguncang Padang, Forum Pemuda Sumbar Desak Pemko Bertindak: Audit Izin hingga Evaluasi Pengawasan THM
D'On, Padang - Kematian perempuan berinisial IP (24) setelah mengalami kondisi darurat di Vegas Club, Kota Padang, kini tak lagi sekadar menjadi perkara yang menunggu jawaban penyelidikan polisi.
Peristiwa yang terjadi pada Minggu dini hari, 13 September 2026, tersebut telah berkembang menjadi pertanyaan publik mengenai bagaimana tempat hiburan malam diawasi, bagaimana perizinannya dikendalikan, serta sejauh mana aspek keselamatan pengunjung benar-benar menjadi perhatian.
Tekanan terhadap Pemerintah Kota Padang datang dari Forum Pemuda Sumatera Barat (FPS) Kota Padang.
Dalam siaran pers yang diterima Redaksi dirgantaraonline.co.id pada hari Minggu 20 September 2026, FPS mendesak Pemko Padang mengambil langkah konkret dan menjadikan tragedi tersebut sebagai momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola tempat hiburan malam.
Bagi FPS, persoalannya bukan semata tentang apa yang terjadi kepada IP pada dini hari itu. Mereka mempertanyakan sistem yang lebih besar: siapa yang mengawasi, bagaimana pengawasan dilakukan, apakah seluruh izin telah dipenuhi, dan apakah aturan benar-benar ditegakkan ketika terjadi persoalan.
Dari Panggung DJ ke Rumah Sakit, IP Tak Terselamatkan
Kronologi yang dihimpun dari kepolisian menyebutkan IP tiba di Vegas Club sekitar pukul 00.27 WIB untuk melakukan reservasi dan memesan minuman.
Sekitar pukul 00.45 WIB, dua orang teman korban datang dan bergabung.
Kemudian sekitar pukul 01.21 WIB, IP berjalan menuju area panggung DJ sambil membawa botol minuman. Saat memberikan minuman tersebut kepada DJ, IP disebut tiba-tiba terjatuh.
Seorang petugas keamanan kemudian membawa korban ke area parkir. IP bersama teman-temannya selanjutnya dibawa ke RS Tentara dr. Reksodiwiryo Padang.
Namun sekitar pukul 02.15 WIB, IP dinyatakan meninggal dunia. Polisi kemudian melakukan penelusuran, memasang garis polisi dan meminta keterangan dari pihak rumah sakit untuk mengetahui kondisi korban serta penyebab kematiannya.
Sampai tahap penyelidikan yang diberitakan tersebut, penyebab pasti kematian IP belum ditetapkan secara resmi oleh kepolisian.
Karena itu, berbagai spekulasi mengenai penyebab medis ataupun faktor lain tidak seharusnya diperlakukan sebagai fakta sebelum ada hasil pemeriksaan dan penyelidikan resmi.
Garis Polisi dan Pertanyaan Publik
Pemasangan garis polisi di Vegas Club menjadi salah satu titik penting dalam penanganan perkara.
Polisi sebelumnya juga menyebut informasi mengenai kejadian tersebut diketahui melalui media sosial dan kemudian dilakukan penelusuran untuk memastikan identitas korban serta rangkaian peristiwa.
Situasi tersebut memunculkan pertanyaan yang lebih luas.
Apakah prosedur keselamatan pengunjung telah berjalan sebagaimana mestinya?
Apakah seluruh ketentuan operasional tempat hiburan telah dipenuhi?
Bagaimana pengawasan terhadap perizinan dan aktivitas usaha dilakukan?
Dan yang tidak kalah penting, apakah tragedi ini merupakan momentum untuk memperbaiki sistem pengawasan secara menyeluruh?
Pertanyaan-pertanyaan itu kini berada di ruang publik, sementara proses hukum dan pemeriksaan terhadap penyebab kematian masih berjalan.
FPS: Jangan Berhenti pada Satu Kasus
Dalam siaran persnya, FPS menyebut persoalan tersebut sebagai bagian dari keresahan yang lebih luas mengenai keberadaan dan pengawasan tempat hiburan malam di Kota Padang.
FPS menyoroti sejumlah aspek, mulai dari pengawasan operasional, kepatuhan terhadap perizinan, standar keselamatan pengunjung hingga peredaran minuman beralkohol.
Namun, sejumlah tudingan FPS mengenai dugaan pembiaran atau kegagalan pihak tertentu merupakan pernyataan dan penilaian organisasi tersebut, bukan kesimpulan hukum yang telah ditetapkan lembaga berwenang.
FPS secara khusus menyoroti peran Pemerintah Kota Padang, Satpol PP, dan Dinas Perdagangan.
Mereka meminta pemerintah tidak sekadar memberikan respons setelah sebuah tragedi terjadi, tetapi memastikan sistem pengawasan bekerja sebelum persoalan berkembang menjadi peristiwa yang lebih serius.
Lima Tuntutan yang Diajukan
FPS menyampaikan lima tuntutan kepada Pemerintah Kota Padang.
Pertama, meminta evaluasi terhadap pejabat yang dinilai memiliki tanggung jawab dalam pengawasan tempat hiburan malam, termasuk Kasatpol PP dan Kepala Dinas Perdagangan.
Kedua, meminta audit terhadap seluruh aspek perizinan Vegas Club, termasuk izin usaha dan perizinan terkait penjualan minuman beralkohol. FPS juga meminta agar tempat tersebut ditutup secara permanen apabila ditemukan pelanggaran yang secara hukum menjadi dasar untuk tindakan tersebut.
Ketiga, FPS meminta audit menyeluruh terhadap peredaran minuman beralkohol di tempat hiburan malam se-Kota Padang, termasuk aspek legalitas dan rantai distribusinya.
Keempat, FPS mendorong penguatan norma adat dan agama dalam pengaturan aktivitas hiburan malam serta mengusulkan kebijakan yang mereka sebut sebagai “zero narkoba dan zero minol.”
Kelima, FPS memberikan tenggat waktu tiga hari kepada Pemko Padang untuk menindaklanjuti tuntutan tersebut.
Pemko Sudah Berjanji Mengevaluasi
Desakan tersebut datang setelah Pemko Padang sebelumnya menyatakan akan mengevaluasi perizinan dan operasional tempat hiburan malam menyusul kematian IP.
Wali Kota Padang Fadly Amran menyatakan evaluasi dilakukan untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran maupun kelalaian pengelola yang berkaitan dengan peristiwa tersebut.
Fadly juga menegaskan bahwa apabila ditemukan kelalaian pengelola, Pemko memiliki kewenangan mengambil tindakan sesuai ketentuan, termasuk membekukan izin penjualan minuman beralkohol.
Sementara itu, Satpol PP Kota Padang menyatakan pengawasan terhadap tempat hiburan malam akan diperketat dan mengingatkan pengelola agar mematuhi ketentuan mengenai izin usaha, tanda daftar usaha pariwisata, jam operasional serta aspek perizinan lainnya.
Artinya, bola kini berada di tangan pemerintah daerah.
Publik tidak hanya menunggu pernyataan, tetapi juga hasil pemeriksaan.
Bukan Sekadar Vegas Club, Ini Ujian Pengawasan THM di Padang
Peristiwa ini pada akhirnya membuka persoalan yang jauh lebih besar daripada satu tempat hiburan.
Jika pemeriksaan nantinya menemukan pelanggaran, publik tentu berhak mengetahui bentuk pelanggaran tersebut, siapa yang bertanggung jawab dan tindakan apa yang diambil.
Sebaliknya, jika tidak ditemukan pelanggaran, hasil pemeriksaan juga perlu disampaikan secara terbuka agar tidak muncul ruang bagi spekulasi.
Di sinilah transparansi menjadi penting.
Sebab masyarakat membutuhkan jawaban berdasarkan bukti dan proses hukum, bukan rumor.
Tragedi IP juga mengingatkan bahwa pengawasan tempat hiburan malam bukan semata soal izin usaha. Ada persoalan keselamatan pengunjung, ketertiban umum, kepatuhan terhadap jam operasional, pengawasan aktivitas usaha dan koordinasi antara pengelola dengan aparat ketika terjadi keadaan darurat.
Dan satu pertanyaan kini menjadi pusat perhatian:
Apakah evaluasi kali ini benar-benar akan menghasilkan perubahan, atau kembali berhenti sebagai respons sesaat setelah sebuah tragedi?
FPS telah menyampaikan tuntutannya.
Pemko Padang telah menyatakan evaluasi.
Polisi masih melakukan penyelidikan.
Kini publik menunggu satu hal yang paling penting: hasilnya.
Bukan hanya siapa yang akan diperiksa, tetapi apakah dari tragedi ini akan lahir sistem pengawasan yang lebih transparan, lebih tegas, dan lebih mampu melindungi masyarakat.
FPS menutup sikapnya dengan kalimat yang sengaja dibuat keras:
“Padang adalah kota budaya, bukan kota laz Vegas.”
Kalimat itu kini menjadi tekanan moral sekaligus seruan agar tragedi IP tidak berakhir hanya sebagai berita beberapa hari.
Sebab di balik polemik tempat hiburan malam, ada satu hal yang jauh lebih mendasar: keselamatan manusia tidak boleh menjadi bagian yang terlambat dipikirkan setelah semuanya terjadi.
(Mond)
#Padang #Daerah #TempatHiburanMalam
