Teka-Teki Pencopotan Purbaya Mulai Terkuak, Perombakan Ratusan Pejabat Jadi Sorotan
D'On, Jakarta - Pergantian Purbaya Yudhi Sadewa dari kursi Menteri Keuangan secara mendadak pada 14 September 2026 masih menyisakan tanda tanya. Hanya sekitar satu tahun setelah dilantik sebagai bendahara negara, Purbaya digantikan oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil sebagai Menteri Keuangan pada Senin (14/9/2026). Sehari kemudian, serah terima jabatan dilakukan di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta.
Sampai kini, Istana tidak menyampaikan secara terbuka satu alasan spesifik yang menjadi dasar pemberhentian Purbaya. Pemerintah menegaskan pergantian menteri merupakan kewenangan Presiden.
Namun, sejumlah perkembangan dalam beberapa hari terakhir mulai memperlihatkan adanya persoalan yang muncul menjelang pergantian tersebut. Salah satu yang menjadi sorotan adalah keputusan Purbaya melakukan perombakan besar-besaran terhadap pejabat di lingkungan Kemenkeu, termasuk di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Pelantikan pejabat tersebut berlangsung pada 10 September 2026, hanya empat hari sebelum Purbaya diberhentikan dari jabatan Menteri Keuangan. Sekitar 350 pejabat eselon III disebut termasuk dalam jajaran yang dilantik.
Rentang waktu yang sangat berdekatan inilah yang kemudian memunculkan pertanyaan: apakah perombakan pejabat tersebut memiliki kaitan dengan keputusan Presiden mengganti Purbaya?
Purbaya Akui Ada Keterkaitan
Purbaya sendiri memberikan jawaban yang menarik ketika ditanya mengenai isu tersebut seusai serah terima jabatan pada Selasa (15/9/2026).
Ia tidak secara tegas mengatakan bahwa perombakan pejabat menjadi alasan utama pencopotannya. Namun, ketika ditanya apakah ada kaitan antara kedua peristiwa itu, Purbaya menjawab singkat bahwa sebagian memang berkaitan.
Pada saat yang sama, Purbaya menegaskan bahwa keputusan akhir mengenai pergantian dirinya maupun kebijakan terkait pejabat di Kemenkeu tetap merupakan kewenangan Presiden.
Sikap Purbaya tersebut membuat isu perombakan pejabat semakin mendapat perhatian. Terlebih, sehari setelah pergantian menteri, muncul keterangan dari pimpinan DJP mengenai adanya sejumlah nama yang dinilai tidak mengikuti mekanisme normal dalam proses rotasi.
Istana: Bukan Karena Perombakan
Istana memberikan penjelasan berbeda.
Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto menegaskan bahwa pergantian Purbaya tidak disebabkan oleh perombakan pejabat di Kemenkeu.
Menurut Bambang, pergantian menteri merupakan bagian dari kewenangan Presiden dan dapat dilakukan kapan saja sesuai kebutuhan pemerintahan.
Ia juga menegaskan bahwa seorang menteri maupun wakil menteri harus selalu siap jika sewaktu-waktu diganti.
Ketika ditanya mengenai kemungkinan adanya persoalan internal di Kemenkeu, Bambang mengatakan dirinya tidak mengetahui secara detail. Dari perspektif Istana, menurut dia, pergantian pejabat merupakan sesuatu yang lumrah dalam pemerintahan.
Dengan demikian, sampai titik ini terdapat dua keterangan yang perlu dipisahkan.
Purbaya mengakui sebagian persoalan perombakan pejabat berkaitan dengan pencopotannya, tetapi tidak menjelaskan bentuk keterkaitannya secara rinci. Sementara Istana menyatakan pergantian tersebut bukan disebabkan oleh perombakan pejabat.
Artinya, hubungan sebab-akibat antara kedua peristiwa itu belum dinyatakan secara resmi oleh pemerintah.
Munculnya "Nama Ajaib"
Perhatian kemudian beralih kepada proses perombakan pejabat di tubuh Kemenkeu.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengungkap adanya sejumlah nama yang disebutnya sebagai "nama ajaib" dalam daftar pejabat yang dirotasi.
Menurut Bimo, nama-nama tersebut tidak mengikuti proses assessment dan talent management sebagaimana mekanisme yang digunakan dalam pengelolaan pejabat di DJP.
Bimo menjelaskan bahwa rotasi pejabat pada dasarnya memang berasal dari usulan internal. Namun, dalam proses pelaksanaannya, ditemukan beberapa nama yang tidak melalui tahapan sebagaimana pegawai lain.
"Nama-nama ajaib" tersebut kemudian menjadi salah satu alasan Bimo bersama Direktur Jenderal Bea dan Cukai meminta agar pengangkatan tertentu ditunda atau dibatalkan.
Masalahnya bukan semata-mata mengenai siapa yang ditunjuk. Bimo menyoroti proses yang dilalui.
Pegawai yang mengikuti assessment, ujian, dan talent management dinilai telah melewati tahapan yang ditentukan. Karena itu, apabila terdapat nama lain yang masuk melalui jalur berbeda, menurut Bimo, hal tersebut dapat menimbulkan persoalan dalam persepsi internal organisasi.
"Karena sinyalnya tidak bagus bagi pasukan yang lain yang sudah ikut susah payah, ikut assessment, ikut ujian, dan talent management," kata Bimo.
Atas temuan tersebut, pejabat yang dianggap tidak memenuhi ketentuan akan dikembalikan ke posisi sebelumnya, sementara pejabat lain yang memenuhi prosedur tetap menjalankan penugasan.
Suahasil Masuk, Perombakan Mulai Dievaluasi
Persoalan tersebut kini menjadi pekerjaan rumah bagi Suahasil Nazara.
Menteri Keuangan yang baru itu mengatakan masih mempelajari seluruh proses yang telah dilakukan pada masa kepemimpinan Purbaya.
Suahasil tidak langsung membatalkan seluruh perombakan. Ia memilih meminta laporan dari seluruh unit eselon I Kemenkeu untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai proses penunjukan pejabat.
Menurut Suahasil, penunjukan pejabat tidak berdiri sendiri pada satu direktorat. Struktur pejabat di Kemenkeu juga membutuhkan koordinasi lintas unit eselon I.
Karena itu, ia ingin memastikan bahwa penempatan pejabat mampu memperkuat sinergi dan koordinasi antarunit.
Dengan kata lain, evaluasi yang dilakukan Suahasil bukan sekadar memeriksa daftar nama pejabat yang baru dilantik. Proses tersebut juga menyangkut bagaimana struktur organisasi Kemenkeu dibangun dan bagaimana setiap unit bekerja satu sama lain.
Purbaya Mengaku Tak Tahu Alasan Pasti
Di tengah munculnya berbagai spekulasi, Purbaya justru mengatakan dirinya tidak mengetahui secara pasti alasan Presiden menggantinya.
Ia membantah adanya gesekan internal yang menjadi penyebab pergantian.
Menurut Purbaya, kebijakan yang dijalankannya selama menjabat tetap berada dalam garis kebijakan Presiden.
Purbaya juga mengaku sempat berdiskusi langsung dengan Presiden Prabowo sebelum keputusan pergantian diumumkan. Namun, menurut pengakuannya, pembicaraan tersebut tidak membahas persoalan pergantian dirinya.
Kabar mengenai pemberhentian itu baru diterimanya pada Senin (14/9/2026), melalui telepon Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Saat itu Purbaya masih berada di kompleks DPR dan sedang menjalankan agenda pemerintahan.
Ia bahkan mengaku sebelumnya sudah memperkirakan peluang dirinya bertahan atau diganti berada di kisaran 50:50.
Tak lama setelah pemberitahuan tersebut, Presiden Prabowo melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan.
Pergantian itu sekaligus menjadikan Suahasil sebagai orang ketiga yang menduduki posisi Menteri Keuangan dalam masa pemerintahan Prabowo.
Pergantian Mendadak di Tengah Agenda Fiskal
Yang membuat pergantian ini semakin menarik perhatian adalah waktunya.
Pada hari yang sama dengan pengumuman pergantian, Purbaya masih menghadiri rapat kerja di DPD RI. Ia masih menyampaikan perkembangan perekonomian dan kebijakan fiskal pemerintah sebelum kemudian posisi Menteri Keuangan beralih kepada Suahasil.
Pergantian tersebut berlangsung ketika pemerintah tengah menghadapi berbagai tantangan fiskal dan ekonomi.
Reuters melaporkan bahwa masa jabatan Purbaya berlangsung di tengah perhatian investor terhadap kebijakan fiskal, pelemahan rupiah, defisit anggaran, serta sejumlah keputusan kebijakan ekonomi. Pada saat yang sama, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga tetap menjadi bagian dari catatan kinerja pemerintah.
Sejumlah laporan media internasional juga menyoroti adanya perbedaan pandangan antara Purbaya dan sejumlah pejabat senior Kemenkeu terkait beberapa kebijakan. Namun, informasi mengenai dinamika internal tersebut berasal dari sumber dan laporan media, bukan penjelasan resmi pemerintah sebagai alasan tunggal pemberhentian Purbaya.
Karena itu, penting untuk membedakan antara fakta pergantian, pernyataan para pejabat, dan laporan mengenai dugaan dinamika internal.
Dari Kursi Menteri ke Kolam Ikan
Setelah resmi tidak lagi menjadi Menteri Keuangan, Purbaya tampaknya memilih menghadapi perubahan tersebut dengan santai.
Seusai serah terima jabatan, ia mengatakan ingin pulang ke rumah dan memancing ikan mujair serta nila di kolam belakang rumahnya.
Ungkapan tersebut menjadi sisi lain dari seorang pejabat yang baru saja meninggalkan salah satu posisi paling strategis dalam pemerintahan.
Purbaya juga mengaku sempat sulit tidur pada malam sebelum serah terima jabatan karena masih memikirkan keputusan tersebut. Namun setelah seluruh proses selesai, ia mengatakan merasa lebih lega.
Ia bahkan menegaskan tidak memiliki keinginan untuk kembali menduduki kursi menteri dalam waktu dekat.
"Saya mau mancing di belakang rumah," ujarnya.
Kalimat sederhana tersebut seolah menjadi penutup dari perjalanan singkatnya sebagai Menteri Keuangan.
Jadi, Apa Sebenarnya Alasan Purbaya Dicopot?
Sampai 17 September 2026, belum ada penjelasan resmi yang menyebut satu alasan spesifik sebagai penyebab Purbaya diberhentikan.
Yang sudah terlihat adalah beberapa fakta penting.
Pertama, Presiden Prabowo memang memiliki kewenangan untuk mengganti menteri dan telah menggunakan kewenangan tersebut dengan menunjuk Suahasil Nazara sebagai pengganti Purbaya.
Kedua, beberapa hari sebelum pergantian, Purbaya melakukan perombakan besar terhadap pejabat Kemenkeu.
Ketiga, setelah pergantian, muncul persoalan mengenai sejumlah nama dalam daftar rotasi yang menurut Dirjen Pajak tidak melalui assessment dan talent management.
Keempat, Bimo Wijayanto dan Dirjen Bea dan Cukai meminta sebagian pengangkatan tersebut ditunda atau dibatalkan.
Kelima, Suahasil kini melakukan evaluasi terhadap proses perombakan tersebut dan menunggu laporan dari seluruh unit eselon I.
Keenam, Purbaya sendiri mengakui bahwa sebagian persoalan perombakan pejabat berkaitan dengan pencopotannya, tetapi tidak mengungkap secara rinci bentuk hubungan tersebut.
Sementara itu, Istana menegaskan bahwa pergantian dirinya bukan disebabkan oleh perombakan tersebut dan menyebut pergantian menteri sebagai bagian dari kewenangan Presiden.
Dengan demikian, teka-teki pencopotan Purbaya memang mulai memiliki potongan-potongan informasi baru, tetapi belum seluruh kepingannya tersusun menjadi satu jawaban resmi.
Justru di situlah persoalan ini menjadi menarik.
Perombakan ratusan pejabat terjadi hanya beberapa hari sebelum pergantian Menteri Keuangan. Setelah menteri berganti, proses perombakan tersebut dievaluasi dan sebagian pengangkatan dipersoalkan karena adanya nama yang disebut tidak mengikuti mekanisme assessment dan talent management.
Namun, apakah persoalan tersebut merupakan faktor yang menentukan pencopotan Purbaya, atau hanya salah satu dinamika yang terjadi menjelang pergantian, masih belum dijelaskan secara terbuka oleh Presiden maupun Istana.
Untuk sementara, satu hal yang pasti: Purbaya telah meninggalkan kursi Menteri Keuangan, Suahasil Nazara mengambil alih kendali Kemenkeu, dan perombakan pejabat warisan pemerintahan sebelumnya kini berada di meja evaluasi menteri baru.
Sementara Purbaya memilih menutup bab tersebut dengan cara yang sederhana pulang ke rumah dan memancing di belakang rumahnya.
(L6)
#Nasional #PurbayaYudhiSadewa
