Pemko Padang-BPN Bahas Persoalan Pertanahan, dari Sekolah Rakyat hingga Lahan IPA PDAM Gunung Pangilun
D'On, Padang — Berbagai persoalan pertanahan yang selama ini menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan dan kepentingan masyarakat Kota Padang dibahas secara khusus dalam pertemuan Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang, Hanif, di Kantor Pertanahan Kota Padang, Senin (7/9/2026).
Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk mencari jalan keluar terhadap sejumlah persoalan administrasi dan penguasaan lahan yang dinilai perlu segera dituntaskan. Pembahasannya tidak hanya menyangkut kepentingan Pemerintah Kota (Pemko) Padang, tetapi juga berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, lembaga pendidikan dan keagamaan, hingga pembangunan infrastruktur pelayanan publik.
Sejumlah agenda strategis dibahas dalam pertemuan tersebut. Di antaranya percepatan penyediaan dan penyelesaian administrasi lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat, rencana wakaf lahan untuk Muhammadiyah, serta kebutuhan lahan untuk pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM di kawasan Gunung Pangilun.
Selain itu, turut dibahas persoalan sertifikasi tanah ulayat masyarakat yang hingga kini masih membutuhkan proses dan penanganan bersama antara pemerintah daerah dan Kantor Pertanahan.
Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir mengatakan, penyelesaian persoalan pertanahan menjadi salah satu hal penting untuk memastikan berbagai program pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kota Padang diperlukan agar setiap persoalan dapat dipetakan dengan jelas, baik menyangkut status kepemilikan, administrasi sertifikat, proses hibah maupun wakaf, hingga persoalan lahan yang masih berada dalam penguasaan pihak lain.
“Pertemuan ini membahas sejumlah persoalan pertanahan yang perlu segera kita selesaikan, baik untuk kepentingan pembangunan maupun kepentingan masyarakat. Kita berharap melalui koordinasi dengan BPN, persoalan-persoalan tersebut bisa segera mendapatkan solusi,” ujar Maigus.
Lahan Sekolah Rakyat Capai 7 Hektare
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut adalah penyelesaian administrasi lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang, Hanif, menjelaskan bahwa lahan untuk kebutuhan tersebut terdiri atas lahan yang akan dilakukan penggantian rugi seluas 4,8 hektare dan lahan hibah seluas 2,2 hektare.
Dengan demikian, total lahan yang tercatat untuk kebutuhan tersebut mencapai sekitar 7 hektare.
Menurut Hanif, percepatan penerbitan sertifikat menjadi bagian penting agar proses penyediaan lahan dapat segera dilanjutkan. BPN berupaya menyelesaikan proses penerbitan sertifikat tersebut dalam waktu dekat.
“Penerbitan sertifikat lahan tersebut diupayakan selesai minggu ini. Untuk Sekolah Rakyat, lahan yang akan diganti rugi seluas 4,8 hektare, ditambah hibah 2,2 hektare,” kata Hanif.
Penyelesaian administrasi pertanahan ini dinilai penting karena kejelasan status dan dokumen kepemilikan merupakan salah satu fondasi dalam memastikan proses pembangunan dapat berjalan tanpa persoalan hukum dan administrasi di kemudian hari.
Rencana Wakaf 1,5 Hektare untuk Muhammadiyah
Persoalan lain yang turut mendapat perhatian adalah rencana wakaf lahan untuk Muhammadiyah.
Hanif menjelaskan, terdapat lahan seluas 2,8 hektare yang saat ini tercatat atas nama enam pemegang hak. Dari enam pemegang hak tersebut, tiga orang telah meninggal dunia, sementara tiga pemegang hak lainnya masih hidup.
Dari keseluruhan lahan tersebut, direncanakan sekitar 1,5 hektare untuk diwakafkan kepada Muhammadiyah.
Namun, proses administrasinya membutuhkan penanganan terlebih dahulu karena terdapat pemegang hak yang telah meninggal dunia.
BPN kemudian menyiapkan mekanisme penyelesaian administrasi dengan terlebih dahulu menurunkan waris bagi pemegang hak yang telah meninggal dunia.
Setelah proses tersebut selesai, bidang tanah dapat dipisahkan sesuai peruntukannya. Lahan yang akan diwakafkan dipisahkan dari sisa tanah yang tetap menjadi hak pemilik.
“Penyelesaian administrasi dapat dilakukan dengan terlebih dahulu menurunkan waris bagi pemegang hak yang telah meninggal dunia, kemudian sertifikat tanah dipisahkan menjadi lahan yang akan diwakafkan dan sisa lahan. Dengan demikian, sertifikat dibagi menjadi dua, yakni sertifikat lahan yang diwakafkan dan sertifikat sisa tanah,” jelas Hanif.
Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian administrasi terhadap lahan yang akan diwakafkan sekaligus melindungi hak atas sisa tanah milik para pemegang hak.
Dua Opsi Lahan untuk IPA PDAM Gunung Pangilun
Pembahasan yang tidak kalah penting menyangkut kebutuhan lahan untuk pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM di Gunung Pangilun.
Kebutuhan lahan tersebut menjadi perhatian karena pembangunan infrastruktur pengolahan air berkaitan langsung dengan upaya pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat.
Dalam pembahasan bersama BPN, terdapat dua opsi lahan yang menjadi pertimbangan.
Opsi pertama merupakan lahan yang sebelumnya telah dinegosiasikan. Namun, proses tersebut belum dapat dilanjutkan karena harga yang diminta pemilik lahan berada di atas nilai appraisal.
Kondisi tersebut membuat Pemko Padang perlu mempertimbangkan alternatif lain agar kebutuhan lahan untuk pembangunan IPA tetap dapat dipenuhi tanpa mengabaikan aspek kewajaran nilai dan ketentuan administrasi.
Sementara itu, opsi kedua memiliki kondisi administrasi pertanahan yang dinilai lebih jelas karena lahan tersebut telah memiliki sertifikat lengkap.
Persoalannya, lahan tersebut saat ini masih dikuasai oleh pihak lain sehingga tetap membutuhkan proses penyelesaian lebih lanjut.
Maigus Nasir mengatakan, opsi kedua menjadi salah satu alternatif yang cukup potensial untuk segera ditindaklanjuti.
“Opsi kedua memiliki dasar administrasi pertanahan yang lebih jelas karena telah memiliki sertifikat lengkap, sehingga penyelesaiannya tinggal melengkapi bahan yang dibutuhkan dan diproses melalui BPN. Kita berharap opsi ini dapat segera ditindaklanjuti,” ujar Maigus.
Hanif juga membenarkan bahwa lahan alternatif tersebut telah memiliki sertifikat. Namun, keberadaan pihak lain yang masih menguasai lahan membuat prosesnya harus ditindaklanjuti secara hati-hati sesuai ketentuan yang berlaku.
“Opsi ini menjadi alternatif setelah lahan yang sebelumnya dinegosiasikan belum dapat ditindaklanjuti karena belum tercapai kesesuaian dengan nilai appraisal. Kita berharap opsi ini dapat menjadi solusi,” katanya.
Koordinasi Lintas OPD Diperkuat
Pertemuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan pertanahan tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu instansi. Dibutuhkan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), terutama ketika persoalan menyangkut pembangunan infrastruktur, pengadaan lahan, aset pemerintah, maupun kepentingan masyarakat.
Selain Maigus Nasir dan Hanif, pertemuan turut dihadiri Kepala Bapenda Kota Padang Atos, Kepala Dinas PUPR Kota Padang Malvi Hendri, Kepala Dinas Pertanahan Kota Padang Desmon Danus, perwakilan OPD terkait di lingkungan Pemko Padang, serta stakeholder lainnya.
Keterlibatan sejumlah OPD tersebut diharapkan dapat mempercepat proses tindak lanjut setelah masing-masing persoalan mendapatkan kejelasan mengenai status tanah, kebutuhan dokumen, mekanisme penyelesaian, serta kewenangan masing-masing pihak.
Bagi Pemko Padang, percepatan penyelesaian persoalan pertanahan menjadi bagian penting dari upaya memastikan program pembangunan tidak terhambat persoalan administrasi maupun status lahan.
Maigus menegaskan, Pemko Padang akan terus melakukan koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kota Padang untuk menyelesaikan persoalan yang masih membutuhkan tindak lanjut.
Menurutnya, kejelasan status pertanahan bukan hanya penting bagi pemerintah dalam menjalankan pembangunan, tetapi juga memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan pihak-pihak yang memiliki hak atas tanah.
“Harapan kita, melalui pembahasan bersama BPN ini, berbagai persoalan pertanahan bisa segera diselesaikan. Dengan begitu, kebutuhan pembangunan dan kepentingan masyarakat dapat segera ditindaklanjuti,” ujar Maigus.
Dengan adanya pembahasan tersebut, Pemko Padang dan Kantor Pertanahan Kota Padang diharapkan dapat mempercepat sejumlah proses yang masih berjalan, mulai dari sertifikasi lahan Sekolah Rakyat, penyelesaian administrasi tanah wakaf untuk Muhammadiyah, hingga pencarian solusi terhadap lahan pembangunan IPA PDAM di Gunung Pangilun.
Penyelesaian persoalan-persoalan tersebut menjadi penting karena setiap bidang tanah memiliki konsekuensi administratif dan hukum yang harus dipastikan sejak awal. Dengan status lahan yang jelas dan proses administrasi yang tertib, berbagai rencana pembangunan di Kota Padang diharapkan dapat bergerak lebih cepat, tepat, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
(Mond)
#Padang #Daerah
