Pemko Padang Bidik Zero Iklan Rokok, Ranperda KTR Diperketat: Vape, Perlindungan Anak hingga Sanksi Jadi Sorotan
D'On, Padang — Pemerintah Kota Padang mulai mempertegas arah kebijakan dalam pembaruan regulasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Salah satu target yang mencuat dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang KTR adalah upaya menuju zero iklan rokok di Kota Padang.
Target tersebut terungkap dalam Focus Group Discussion (FGD) Pembahasan dan Penyempurnaan Ranperda KTR yang digelar Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Kesehatan di Aula Dinas Kesehatan Kota Padang, Senin (7/9/2026).
Forum tersebut tidak sekadar membahas keberadaan kawasan yang harus bebas dari aktivitas merokok. Lebih jauh, pembahasan diarahkan pada bagaimana regulasi tersebut nantinya benar-benar dapat diterapkan, diawasi dan memiliki daya ubah terhadap perilaku masyarakat.
Sejumlah isu strategis mengemuka, mulai dari larangan iklan rokok, pengaturan sponsor kegiatan, keberadaan rokok elektronik atau vape, perlindungan anak dan remaja, mekanisme pengaduan masyarakat, hingga formulasi sanksi administratif yang dinilai harus realistis agar tidak berhenti sebagai aturan di atas kertas.
FGD dihadiri Staf Ahli Wali Kota Padang Bidang Kemasyarakatan dan SDM Feri Mulyani Hamid, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Sri Kurnia Yati, pakar politik dan kebijakan publik Asrinaldi, Tim Ahli Koordinasi di Lapangan dan Tim Evaluasi Pelaksanaan Program Unggulan Kota Padang Marta Suhendra, akademisi Andalas Tobacco Control (ATC) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas (FKM Unand) Kamal Kasra, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat Sherly Kurnia Fitri, serta Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik (IKP) Diskominfo Kota Padang Suryani.
Bukan Sekadar Larangan Merokok
Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Sri Kurnia Yati menjelaskan, FGD tersebut merupakan bagian dari rangkaian panjang penyempurnaan Ranperda KTR.
Menurutnya, pembahasan kali ini merupakan kelanjutan dari FGD pertama dan diskusi kelompok kecil yang sebelumnya telah dilakukan. Berbagai masukan dibutuhkan agar rancangan regulasi tersebut memiliki substansi yang matang sebelum memasuki tahapan harmonisasi.
"Rangkaian kegiatan hari ini merupakan penyempurnaan dari FGD pertama serta diskusi kelompok kecil yang telah kita laksanakan sebelumnya. Kami mohon masukan dan arahan dari para akademisi, pakar, serta seluruh instansi terkait agar draft Ranperda ini benar-benar matang sebelum melangkah ke proses harmonisasi," ujar Sri.
Ia mengungkapkan, penyusunan Ranperda KTR merupakan hasil kolaborasi lintas sektor. Selain kajian dan penyusunan naskah, Dinas Kesehatan juga telah melakukan survei lapangan serta menghimpun masukan teknis dari Bagian Hukum Setda Kota Padang dan analis kebijakan.
Namun, salah satu arah kebijakan yang cukup tegas adalah persoalan iklan rokok.
"Sesuai arahan pimpinan, untuk iklan rokok di Kota Padang nantinya ditargetkan zero (ditiadakan)," tegas Sri.
Meski demikian, persoalan sponsor kegiatan seperti event musik masih menjadi bagian yang harus diformulasikan secara hati-hati agar ketentuan daerah tetap memiliki kepastian hukum.
"Sementara terkait ketentuan sponsor kegiatan, seperti event musik dan lainnya, tetap diformulasikan secara cermat agar selaras dengan aturan hukum tanpa mengabaikan potensi daerah," lanjutnya.
Melindungi Perokok dan Non-Perokok
Staf Ahli Wali Kota Padang Bidang Kemasyarakatan dan SDM Feri Mulyani Hamid menegaskan bahwa substansi KTR bukanlah upaya untuk melarang seseorang menjadi perokok.
Menurutnya, pemerintah hadir untuk mengatur agar hak setiap warga tetap terlindungi, khususnya hak masyarakat yang tidak merokok untuk mendapatkan udara bersih dan sehat.
"Fungsi pemerintah adalah membuat regulasi yang mengayomi seluruh masyarakat, baik perokok maupun bukan perokok. Regulasi ini bukan untuk melarang orang merokok, melainkan mengatur agar hak masyarakat non-perokok untuk mendapatkan udara bersih dan sehat bebas asap rokok dapat terlindungi," katanya.
Feri juga mengaitkan kebijakan KTR dengan agenda pembangunan kesehatan yang lebih luas.
Menurutnya, persoalan kesehatan tidak boleh hanya dipahami sebagai upaya mengobati penyakit. Lingkungan yang sehat, terutama bagi anak-anak, harus menjadi bagian dari kebijakan pemerintah.
"Sehat itu tidak sekadar tidak sakit, tetapi sehat secara keseluruhan. Kehadiran Perda KTR ini sangat erat kaitannya dengan penanganan stunting dan perlindungan tumbuh kembang anak dari paparan asap rokok," ujarnya.
Ranperda ini sekaligus menjadi langkah pembaruan terhadap regulasi KTR yang sebelumnya diatur melalui Perda Kota Padang Nomor 24 Tahun 2012.
Pembaruan diperlukan agar regulasi daerah dapat menyesuaikan perkembangan kebijakan nasional sekaligus menjawab persoalan baru yang muncul di tengah masyarakat.
Jangan Sampai Perda Bagus, Tapi Sulit Dieksekusi
Pakar politik dan kebijakan publik Asrinaldi memberikan catatan penting mengenai kualitas regulasi. Menurutnya, kekuatan sebuah Perda tidak hanya ditentukan oleh banyaknya larangan dan sanksi, tetapi juga oleh kejelasan rumusan serta mekanisme implementasinya.
Salah satu hal yang dinilai perlu diperjelas adalah cakupan pengaturan terhadap rokok konvensional dan rokok elektronik atau vape.
Ketidakjelasan terminologi, menurutnya, dapat membuka ruang multitafsir ketika aturan tersebut diterapkan di lapangan.
Asrinaldi juga menyoroti pentingnya menyediakan ruang partisipasi masyarakat secara tegas dalam Ranperda.
Masyarakat tidak boleh hanya ditempatkan sebagai objek yang wajib menaati aturan. Mereka juga perlu diberikan ruang untuk ikut melakukan pengawasan dan melaporkan pelanggaran.
"Harus dijelaskan mekanisme partisipasinya, apakah melapor ke Satgas KTR atau ke unit teknis di Dinas Kesehatan. Keterlibatan masyarakat ini penting agar warga yang menegur pelanggar KTR memiliki perlindungan hukum dan tidak menjadi korban kekerasan verbal," katanya.
Menurut Asrinaldi, kanal pengaduan yang jelas akan menjadi bagian penting dari efektivitas implementasi Perda.
"Efektivitas implementasi kebijakan sangat bergantung pada sejauh mana isi Perda merefleksikan kondisi lapangan. Jika kanal partisipasi dan keterlibatan stakeholder masuk secara tegas dalam teks Perda, dampak negatif pelaksanaan kebijakan dapat diminimalkan," ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar penerapan aturan tidak dilakukan secara tiba-tiba. Masa transisi dan sosialisasi perlu dipersiapkan sehingga masyarakat memiliki waktu untuk memahami ketentuan baru.
Apalagi, Kota Padang memiliki karakter sosial dan budaya yang khas. Karena itu, pendekatan kebijakan tidak cukup hanya bertumpu pada aturan normatif, tetapi harus mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat.
Sanksi Jangan Sekadar Berat, Tapi Harus Bisa Diterapkan
Catatan lain datang dari Marta Suhendra. Ia menyoroti aspek pengawasan dan pembinaan sebagai titik penting dalam pelaksanaan KTR.
Menurutnya, pengawasan harus dirancang sejak awal dan memiliki alur yang jelas, bukan dilakukan secara insidental setelah terjadi pelanggaran.
"Pengawasan harus dirancang secara sistematis (by design), bukan insidental. Prinsipnya bajalan naik, katentuan turun. Kita apresiasi Ranperda ini, tinggal mempertegas pasal demi pasal agar secara teknis mudah dipahami dan diimplementasikan oleh masyarakat," ujar Marta.
Ia menilai Perda yang baik harus mampu menjawab persoalan nyata di lapangan dan memberikan panduan yang jelas bagi aparat pelaksana.
"Kita menginginkan aturan ini dari problem solving benar-benar sampai ke decision making yang memiliki panduan (guidance) jelas. Jangan sampai Perda yang dilahirkan sulit dieksekusi atau justru memicu penafsiran ganda," tegasnya.
Salah satu persoalan yang mendapat sorotan adalah formulasi sanksi administratif.
Besaran denda, menurut Marta, harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat sekaligus efektivitas penegakan hukum. Sanksi yang terlalu tinggi tetapi sulit diterapkan justru berpotensi membuat regulasi kehilangan daya paksa.
"Penetapan angka denda harus mempertimbangkan kemampuan dan keterterapan hukum di tingkat daerah. Denda administratif yang proporsional, seperti opsi penindakan langsung atau sidang di tempat oleh Satpol PP yang didampingi unsur peradilan, jauh lebih efektif memberikan efek jera," katanya.
Ia juga menyoroti fenomena penggunaan vape yang semakin terlihat di kalangan pelajar. Karena itu, substansi Ranperda dinilai harus mampu menjawab perkembangan tersebut, bukan hanya mengatur rokok konvensional.
Sumbar Peringkat Keenam Perokok Pemula
Akademisi Andalas Tobacco Control (ATC) FKM Universitas Andalas, Kamal Kasra, membawa persoalan KTR ke dimensi yang lebih luas, yakni perlindungan anak dan masa depan generasi muda.
Dalam pemaparannya, Kamal menyebut Sumatera Barat berada di peringkat keenam nasional sebagai penyumbang perokok pemula terbanyak.
Ia juga memaparkan data mengenai tingginya paparan asap rokok. Paparan asap rokok di fasilitas umum disebut mencapai 66 persen, sedangkan paparan di luar ruang mencapai 67,2 persen.
Yang tidak kalah mengkhawatirkan, 71,3 persen perokok remaja disebut membeli rokok secara eceran.
Data tersebut memperlihatkan bahwa persoalan rokok bukan semata-mata persoalan pilihan individu, tetapi juga berkaitan dengan lingkungan tempat anak-anak dan remaja tumbuh.
Kamal menilai keberadaan iklan rokok di ruang publik, terlebih di sekitar lingkungan sekolah, harus mendapat perhatian serius.
"Ini adalah investasi masa depan anak cucu kita. Fenomena paparan iklan rokok media luar ruang yang makin marak di sekitar lingkungan sekolah sangat mengancam tumbuh kembang anak," katanya.
Ia menegaskan, penataan iklan rokok tidak berarti pemerintah melarang masyarakat menjual atau mengonsumsi rokok.
"Penataan iklan rokok ini bukan melarang orang menjual atau merokok, melainkan mengatur agar dampak buruknya tidak mengimbas pada anak-anak dan kelompok rentan," ujarnya.
PAD Dipertanyakan, Pengalaman Daerah Lain Jadi Pembanding
Rencana menuju zero iklan rokok berpotensi memunculkan kekhawatiran mengenai pendapatan daerah. Namun Kamal menilai asumsi bahwa pembatasan iklan rokok otomatis akan mengurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu dikaji berdasarkan pengalaman empiris.
Ia mencontohkan sejumlah daerah seperti Kota Bogor dan Kota Depok yang menurutnya tetap mampu menjaga bahkan meningkatkan PAD setelah menerapkan kebijakan pembatasan iklan rokok.
"Pengalaman di daerah lain membuktikan bahwa penghentian iklan rokok luar ruang justru tidak menurunkan PAD. Malahan, PAD daerah tersebut meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, sembari menekan beban biaya kesehatan akibat penyakit terkait rokok," katanya.
Dari perspektif kesehatan masyarakat, ia juga mengingatkan bahwa perkembangan penggunaan vape di kalangan remaja perlu diantisipasi melalui regulasi yang jelas.
Karena itu, KTR dinilai tidak hanya berbicara tentang larangan merokok di ruangan tertentu, tetapi juga membangun ekosistem kota yang lebih sehat.
Kemenkumham Ingatkan Ranperda Harus "Bisa Dijalankan"
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat, Sherly Kurnia Fitri, memberikan catatan dari sisi legal drafting.
Ia menekankan agar seluruh substansi Raperda Kota Padang tentang KTR memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk asas kejelasan rumusan dan dapat dilaksanakan secara efektif.
Penyusunan Naskah Akademik juga harus mengacu pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta ketentuan perubahannya.
Menurut Sherly, struktur dan sistematika Naskah Akademik perlu ditata secara baik, sistematis, serta berbasis fakta yang ditemukan di lapangan.
Hal tersebut penting karena regulasi KTR akan bersentuhan langsung dengan aktivitas masyarakat sehari-hari.
Mekanisme operasional, kewenangan pengawasan, pembinaan, penindakan, hingga kemungkinan pendelegasian aturan teknis melalui Peraturan Wali Kota perlu dirumuskan secara tepat agar tidak terjadi kekosongan maupun tumpang tindih kewenangan.
"Keseluruhan substansi Raperda Kota Padang tentang Kawasan Tanpa Rokok yang baru ini harus memenuhi asas kejelasan rumusan dan dapat dilaksanakan secara efektif di tengah masyarakat," ujar Sherly.
Diskominfo Siapkan Penguatan Sosialisasi
Dukungan terhadap penyempurnaan regulasi juga datang dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang.
Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik (IKP) Diskominfo Kota Padang Suryani menegaskan pentingnya strategi komunikasi publik dalam penerapan kebijakan KTR.
Regulasi yang baik, menurutnya, tetap membutuhkan sosialisasi yang masif agar masyarakat memahami apa yang diatur, kawasan mana yang ditetapkan sebagai KTR, larangan apa yang berlaku, serta bagaimana mekanisme pengawasan dan pengaduannya.
Sinergi antarinstansi menjadi kunci agar Perda KTR nantinya tidak hanya menjadi dokumen hukum, tetapi benar-benar diketahui dan dipahami masyarakat.
Menunggu Tahap Harmonisasi dan Pembahasan DPRD
Setelah melalui rangkaian FGD, diskusi kelompok kecil dan penyempurnaan substansi, Ranperda KTR selanjutnya diproyeksikan memasuki proses harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat sebelum berlanjut ke tahapan pembahasan bersama DPRD Kota Padang.
Tantangannya kini bukan sekadar bagaimana melahirkan Perda baru, tetapi memastikan setiap pasalnya memiliki kejelasan, dapat ditegakkan, tidak menimbulkan multitafsir dan mampu menjawab persoalan nyata.
Di satu sisi, Pemko Padang membawa agenda besar menuju zero iklan rokok. Di sisi lain, pemerintah harus memastikan aturan tersebut tidak berhenti pada larangan, tetapi memiliki mekanisme pengawasan, partisipasi publik, pembinaan, sanksi yang proporsional dan strategi komunikasi yang efektif.
Jika seluruh unsur tersebut mampu dirumuskan secara matang, pembaruan Perda KTR dapat menjadi lebih dari sekadar perubahan regulasi.
Ia bisa menjadi instrumen kebijakan untuk melindungi ruang publik, anak-anak dan kelompok rentan dari paparan rokok sekaligus mendorong perubahan perilaku menuju Kota Padang yang lebih sehat.
Namun, ujian sebenarnya baru dimulai setelah Perda disahkan: apakah aturan tersebut benar-benar mampu berjalan di lapangan, atau kembali menjadi regulasi yang kuat di atas kertas tetapi lemah ketika berhadapan dengan realitas?
(Mond)
#KTR #Padang #Daerah
